Berbicara di UEA, Menteri Israel Tolak Pembentukan Negara Palestina
Jum'at, 08 Oktober 2021 - 15:33 WIB
loading...
Menteri Dalam Negeri Israel Ayelet Shaked menolak pembentukan negara Palestina saat berbicara di Uni Emirat Arab. Foto/REUTERS
A
A
A
ABU DHABI - Menteri Dalam Negeri Israel Ayelet Shaked menolak pembentukan negara Palestina saat berbicara di Uni Emirat Arab (UEA). Dia bersikeras bahwa situasi saat ini adalah yang terbaik untuk semua orang.
Menteri rezim Zionis itu tidak peduli Israel dicap sebagai negara apartheid yang mempromosikan dan melanggengkan supremasi Yahudi.
Baca juga: Bos Media China Desak Beijing Habisi Pasukan AS di Taiwan
Shaked, politisi sayap kanan dari partai Yamina, membuat pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara dengan The National selama kunjungan pertamanya ke UEA awal pekan ini.
Dalam kunjungan tersebut, dia menemui mitranya dan Wakil Perdana Menteri UEA, Sheikh Saif Bin Zayed Al-Nahyan.
"Situasi saat ini adalah yang terbaik untuk semua orang," kata Shaked. "Lebih baik tetap seperti ini," katanya lagi, yang dilansir Middle East Monitor, Kamis (7/10/2021).
Politisi perempuan 45 tahun yang pernah menjadi menteri kehakiman itu menjelaskan bahwa ada konsensus di antara partai-partai sayap kanan, kiri, dan tengah Israel adalah tidak membahas masalah penghentian pendudukan dan konflik brutal rezim Israel terhadap warga Palestina.
Menteri rezim Zionis itu tidak peduli Israel dicap sebagai negara apartheid yang mempromosikan dan melanggengkan supremasi Yahudi.
Baca juga: Bos Media China Desak Beijing Habisi Pasukan AS di Taiwan
Shaked, politisi sayap kanan dari partai Yamina, membuat pernyataan tersebut dalam sebuah wawancara dengan The National selama kunjungan pertamanya ke UEA awal pekan ini.
Dalam kunjungan tersebut, dia menemui mitranya dan Wakil Perdana Menteri UEA, Sheikh Saif Bin Zayed Al-Nahyan.
"Situasi saat ini adalah yang terbaik untuk semua orang," kata Shaked. "Lebih baik tetap seperti ini," katanya lagi, yang dilansir Middle East Monitor, Kamis (7/10/2021).
Politisi perempuan 45 tahun yang pernah menjadi menteri kehakiman itu menjelaskan bahwa ada konsensus di antara partai-partai sayap kanan, kiri, dan tengah Israel adalah tidak membahas masalah penghentian pendudukan dan konflik brutal rezim Israel terhadap warga Palestina.
Lihat Juga :
