Berbicara di UEA, Menteri Israel Tolak Pembentukan Negara Palestina

Jum'at, 08 Oktober 2021 - 15:33 WIB
loading...
A A A
"Itu terjadi di Lebanon Selatan di mana Hizbullah memerintah dan didanai oleh Iran dan memiliki ribuan rudal yang diarahkan ke Israel."

Dia juga mengesampingkan situasi kemanusiaan yang mengerikan di Jalur Gaza, Palestina, tanpa menyebutkan bahwa dua juta orang di daerah kantong itu—yang sebagian besar adalah pengungsi yang diusir oleh Israel—telah berada di bawah pengepungan yang melumpuhkan sejak 2007.

“Ketika kami menarik diri dari Gaza, orang-orang mengatakan itu akan menjadi Monako lain—tetapi kami tahu apa yang terjadi di sana, Hamas mengambil alih kota dan mengubahnya menjadi negara teror. Kami tidak akan mengulangi eksperimen ini lagi,” kata Shaked, memadamkan harapan dari sebuah negara Palestina.



Pada bulan April, organisasi hak asasi manusia (HAM) terkemuka Human Rights Watch (HRW) bergabung dengan sejumlah kelompok HAM terkemuka lainnya untuk menyatakan bahwa Israel melakukan kejahatan apartheid dan penganiayaan. Sebelum itu, kelompok HAM Israel; B'Tselem, mencap Israel sebagai negara "apartheid" yang mempromosikan dan melanggengkan supremasi Yahudi antara Laut Mediterania hingga Sungai Yordan.

Shaked juga mengkritik pemimpin Palestina Mahmoud Abbas dengan mengatakan Abbas bukan mitra untuk perdamaian sejati.

"Mahmoud Abbas tidak mengadakan pemilu karena dia takut kalah dari Hamas. Jika ada pemilu...Hamas akan mengambil alih," kata Shaked.

Lebih lanjut, Shaked memuji normalisasi hubungan Israel dengan UEA. "Semua orang telah melihat manfaat perdamaian [antara UEA dan Israel]; terutama di tingkat ekonomi, pariwisata dan teknologi," katanya.

Tidak jelas apa pendapat Abu Dhabi tentang pernyataan Shaked. Terlepas dari normalisasi, UEA secara terbuka mempertahankan dukungan untuk pembentukan negara Palestina dan membenarkan kesepakatan normalisasi dengan mengatakan bahwa itu akan membantu mengakhiri pendudukan Israel atas Palestina.
(min)
Halaman :
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1322 seconds (0.1#10.140)