China Sahkan UU Maritim Baru, AS Kirim Kapal Perusak ke Laut China Selatan

WASHINGTON - Armada ke-7 Angkatan Laut Amerika Serikat (AS) mengumumkan sebuah kapal perusak Amerika berlayar di dekat Kepulauan Spratly di Laut China Selatan pada Rabu (8/9/2021). Pelayaran itu dilakukan beberapa hari setelah China memberlakukan aturan identifikasi maritim baru yang mencakup perairan yang disengketakan.

USS Benfold, sebuah kapal perusak kelas Arleigh Burke, berlayar dalam jarak 12 mil dari Mischief Reef, sebagian dari Kepulauan Spratly di mana China telah membangun fasilitas militer.

"Berdasarkan hukum internasional sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hukum Laut, fitur seperti Mischief Reef yang tenggelam saat air pasang di negara yang terbentuk secara alami tidak berhak atas laut teritorial," bunyi pernyataan dari Armada ke-7 setelah operasi kebebasan navigasi.

"Upaya reklamasi tanah, instalasi, dan struktur yang dibangun di atas Mischief Reef tidak mengubah karakterisasi ini di bawah hukum internasional," sambung pernyataan itu seperti dikutip dari CNN, Kamis (9/9/2021).

Pelayaran di dekat Mischief Reef terjadi beberapa hari setelah China memberlakukan aturan identifikasi maritim baru di perairan teritorialnya, termasuk klaimnya di sebagian besar Laut China Selatan. Pada tanggal 1 September lalu, China memberlakukan aturan baru yang mengharuskan kapal untuk mengidentifikasi nama mereka, tanda panggilan, posisi saat ini, pelabuhan berikutnya dan perkiraan waktu kedatangan dengan otoritas China saat memasuki perairan teritorial negara itu.



Ketika USS Benfold lewat di dekat Kepulauan Spratly tanpa mematuhi aturan baru, China menuduh AS "secara ilegal" memasuki perairannya, mengklaim telah mengusir kapal itu.

“Pada 8 September, kapal perusak peluru kendali USS Benfold secara ilegal masuk ke perairan yang berdekatan dengan Mischief Reef pulau Nansha tanpa persetujuan dari pemerintah China,” kata Kolonel Angkatan Udara Tian Junli, juru bicara Komando Teater Selatan China, dalam sebuah pernyataan.

"Angkatan udara melakukan pengawasan lanjutan dan mengeluarkan peringatan untuk mengusirnya," klaimnya.

"Kegiatan itu secara serius melanggar kedaulatan dan keamanan China," bunyi pernyataan itu, seraya menambahkan bahwa itu adalah bukti kuat yang menunjukkan hegemoni dan militerisasi AS di Laut China Selatan.

Armada ke-7 AS menolak pernyataan China pada Rabu malam, menyebutnya "salah." Armada ke-7 mengatakan itu adalah tindakan terbaru dari rangkaian panjang Republik Rakyat China untuk salah menggambarkan operasi maritim AS yang sah dan menegaskan klaim maritimnya yang berlebihan dan tidak sah di Laut China Selatan.



Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin telah berulang kali mengatakan bahwa China adalah tantangan bagi militer AS, karena Pentagon bergeser dari memerangi perang di Timur Tengah ke menghadapi ancaman meningkatnya ketegasan China di Pasifik. Perjalanan internasional pertama Austin sebagai menteri pertahanan adalah ke Asia Tenggara, di mana ia dan Menteri Luar Negeri Antony Blinken bertemu dengan rekan-rekan mereka.

Pada akhir Juli, Austin mengatakan bahwa klaim China atas sebagian besar Laut China Selatan tidak memiliki dasar dalam hukum internasional.

Menggarisbawahi upaya AS untuk menantang klaim China atas perairan internasional, kelompok tempur Carl Vinson juga beroperasi di Laut China Selatan. Kelompok tempur sedang melakukan operasi keamanan maritim, latihan serangan dan jenis pelatihan lainnya, Angkatan Laut AS mengatakan pada hari Rabu.

“Kebebasan semua negara untuk bernavigasi di perairan internasional adalah penting, dan terutama vital di Laut Cina Selatan, di mana hampir sepertiga dari perdagangan maritim global transit setiap tahun,” kata Laksamana Muda Dan Martin, komandan kelompok tempur Carl Vinson.

Argumen tentang kehadiran Amerika di laut yang disengketakan menyebar ke Twitter.

"Mudah-mudahan ketika suatu hari kapal perang China melewati Laut Karibia atau muncul di dekat Hawaii dan Guam, AS akan menjunjung standar kebebasan navigasi yang sama. Hari itu akan segera datang," cuit pemimpin redaksi Global Times yang dikelola pemerintah China, Hu Xijin.

Kepala informasi Angkatan Laut membalas cuitan tersebut.

"@USNavy telah menegakkan standar kebebasan navigasi lebih lama daripada angkatan laut PLA," kata Angkatan Laut AS menggunakan akronim dari Tentara Pembebasan Rakyat China.

Angkatan Laut AS kemudian men-tweet tautan ke artikel dalam beberapa tahun terakhir tentang kapal militer China yang lewat di dekat Guam dan Hawaii.