Ingin Kontrol LCS Sepenuhnya, China Sahkan Undang-undang Maritim Baru

Klaim pemerintah China atas perairan teritorial meluas ke fitur yang diperebutkan seperti Kepulauan Paracel di Laut China Selatan. China sering memprotes kebebasan operasi navigasi Angkatan Laut AS (FONOPs) di seluruh pulau-pulau, yang juga diklaim oleh Vietnam dan Taiwan.

Selama FONOP terbarunya di sekitar pulau-pulau yang dikuasai China pada 12 Juli, Armada ke-7 AS mengatakan: "Di bawah hukum internasional sebagaimana tercermin dalam Konvensi Hukum Laut, kapal-kapal semua Negara—termasuk kapal perang mereka - menikmati hak lintas damai melalui laut teritorial. Pengenaan sepihak dari setiap otorisasi atau persyaratan pemberitahuan terlebih dahulu untuk lintas damai tidak diizinkan oleh hukum internasional."



Peraturan baru China diperkirakan tidak akan mempengaruhi operasi Angkatan Laut AS di wilayah tersebut. Newsweek telah meminta klarifikasi lebih lanjut dari Armada Pasifik AS.

Dalam wawancara setelah pengumuman tersebut, pengamat China Song Zhongping muncul untuk mengkonfirmasi upaya Beijing untuk membengkokkan norma-norma UNCLOS.

"Peraturan baru itu menunjukkan tekad China untuk mengatur hak penggunaan kapal asing di perairan teritorial negara itu, yang harus didasarkan pada identifikasi yang tepat," katanya dalam laporan Minggu oleh tabloid Partai Komunis China Global Times.

"Jika kapal itu militer dan masuk tanpa izin di perairan teritorial China tanpa pemberitahuan sebelumnya, itu akan dianggap sebagai provokasi serius, dan militer China akan mengambil alih untuk menghalau atau mengambil tindakan yang lebih kuat untuk menghukum para penyerbu," ia menambahkan.

Dalam laporan South China Morning Post pada hari Senin, Song berkomentar tentang tujuan amandemen tersebut: "Peraturan baru ini berlaku untuk perairan teritorial China — termasuk Laut China Timur, Laut China Selatan, serta pulau-pulau dan terumbu karang China — untuk mengatur pengelolaan China di perairan teritorial itu."

"Kapal asing harus melaporkan dan mematuhi hukum dan peraturan kami, untuk menjaga kedaulatan dan keamanan nasional," katanya seperti dikutip.

Selama kunjungan ke Asia Tenggara minggu lalu, Wakil Presiden Kamala Harris mengatakan kepada para pejabat di Hanoi pada hari Rabu: "Kita perlu menemukan cara untuk menekan dan meningkatkan tekanan, terus terang, pada Beijing untuk mematuhi Konvensi PBB tentang Hukum Laut, dan untuk menantang intimidasi dan klaim maritim yang berlebihan."