Israel Utangi Palestina Rp2,2 Triliun untuk Lemahkan Hamas

TEL AVIV - Pemerintah Israel setuju untuk memberikan pinjaman dana atau utang 500 juta shekel atau lebih dari Rp2,2 triliun kepada pemerintah Otoritas Palestina (PA). Salah satu tujuan dari pinjaman itu adalah untuk memperkuat PA supaya Hamas melemah.

PA yang kekurangan uang berkuasa atas wilayah Tepi Barat—yang diduduki Israel. Sedangkan Hamas yang selama ini diberi bantuan Qatar berkuasa atas Jalur Gaza.



Persetujuan Israel memberi pinjaman uang ke PA itu diumumkan hari Senin atau sehari setelah Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas. Itu merupakan pertemuan tingkat tinggi pertama antara kedua belah pihak dalam beberapa tahun terakhir.

Kontak yang ditingkatkan dan gerakan Israel menandai pergeseran arah setelah terputusnya komunikasi antara Abbas dan para pemimpin Israel dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah baru Israel mengatakan pihaknya tertarik untuk mendukung Abbas dalam persaingannya melawan kelompok Hamas yang berkuasa di Gaza.

“Semakin kuat Otoritas Palestina, Hamas akan semakin lemah,” kata Gantz kepada koresponden militer Israel, Senin, yang dilansir Al Jazeera, Selasa (31/8/2021).

"Dan semakin besar kemampuannya untuk memerintah, semakin banyak keamanan yang kita miliki dan semakin sedikit yang harus kita lakukan," ujar Gantz.

Menurut Kantor Menteri Pertahanan Israel, Gantz telah mengatakan kepada Abbas bahwa Israel akan mengambil langkah-langkah baru untuk memperkuat ekonomi Palestina. Mereka juga membahas masalah keamanan dan sepakat untuk tetap berhubungan.

Itu diyakini sebagai pertemuan publik tingkat tertinggi antara kedua pihak sejak 2014.

Kemudian pada hari Senin, kantor Gantz mengonfirmasi bahwa Israel telah setuju untuk meminjamkan uang kepada Otoritas Palestina sebesar 500 juta shekel. Uang itu akan dilunasi dengan dana pajak yang biasanya dikumpulkan Israel untuk Palestina.

“Menteri Pertahanan Benny Gantz bertemu dengan Ketua Otoritas Palestina Mahmud Abbas [Minggu] malam untuk membahas kebijakan keamanan, masalah sipil dan ekonomi,” kata Kementerian Pertahanan Israel dalam sebuah pernyataan.

Pertemuan tersebut termasuk kepala cabang militer Israel yang bertanggung jawab untuk urusan sipil di wilayah Palestina Ghasan Alyan, pejabat senior PA Hussein al-Sheikh dan kepala intelijen Palestina Majid Faraj.



Al-Sheikh mengonfirmasi pertemuan itu di Twitter, sementara kantor Gantz mengatakan menteri pertahanan dan Abbas mengadakan "pertemuan satu lawan satu" setelah pembicaraan yang lebih besar.

Langkah Israel itu dilakukan dua hari setelah Presiden Joe Biden mendesak Perdana Menteri Israel Naftali Bennet selama pertemuan Gedung Putih untuk mengambil langkah-langkah menuju perbaikan kehidupan warga Palestina.

Sementara itu, Hamas mengutuk pertemuan antara Gantz dan Abbas. Juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan bahwa pertemuan semacam itu akan memperdalam perpecahan Palestina dan memperumit situasi Palestina.

"Pertemuan hari Minggu merupakan kelanjutan dari khayalan PA tentang kemungkinan mencapai sesuatu kepada rakyat kita melalui jalur penyelesaian yang gagal," katanya.

Juru bicara Jihad Islam Palestina Tareq Selmi menggambarkan pertemuan Abbas-Gantz sebagai "tikaman".

"Pertemuan itu datang pada saat pasukan Israel melanjutkan serangan mereka di Gaza dan mempertahankan blokade selama bertahun-tahun di wilayah itu,” katanya.

“Darah anak-anak [Palestina] yang dibunuh oleh tentara pendudukan [Israel] atas perintah Gantz masih ada di tanah dan belum mengering,” kata Selmi.

Seorang pejabat Palestina, berbicara dengan syarat anonim, mengatakan Gantz dan Abbas membahas kemungkinan langkah-langkah menuju peningkatan hubungan—termasuk tuntutan Palestina untuk menghentikan operasi militer Israel di Tepi Barat yang diduduki, memungkinkan penyatuan keluarga dengan kerabat di dalam Israel, dan memungkinkan lebih banyak Pekerja Palestina ke Israel.