Bertemu Perwakilan Taliban di Qatar, Ini yang Disampaikan Retno Marsudi
Jum'at, 27 Agustus 2021 - 13:32 WIB
loading...
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Foto/Dok.Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan telah melakukan pertemuan dengan Perwakilan Kantor Politik Taliban di Doha, Qatar . Itu dilakukan di sela-sela kunjungannya ke negara Teluk Arab itu.
"Di sela-sela kunjungan saya ke Qatar, saya juga bertemu dengan Perwakilan Kantor Politik Taliban di Doha (26/08)," kata Retno di akun Twitternya yang dipantau Sindonews, Jumat (27/8/2021).
Melalui akun Twitternya, Retno menyatakan ia menyampaikan sejumlah poin penting yang harus dilakukan Taliban dalam membentuk pemerintahan Afghanistan yang baru. Menurutnya, Taliban yang harus membentuk pemerintahan yang inklusif di Afghanistan.
Ia juga meminta kelompok militan itu menghormati hak-hak perempuan dan memastikan Afghanistan tidank menjadi basis kelompok teroris.
"Saya meyampaikan kepada Taliban untuk menghormati hak-hak perempuan dan memastikan Afghanistan tidak menjadi tempat berkembang biak bagi organisasi dan kegiatan teroris," ungkap Retno di akun Twitternya yang dipantau Sindonews, Jumat (27/8/2021).
Taliban kembali ke tampuk kekuasaan di Afghanistan setelah berhasil merebut Ibu Kota Kabul pada 15 Agustus lalu. Dalam pernyataan pertamanya setelah menduduki Kabul, Taliban mengumumkan amnesti kepada para pekerja pemerintahan sebelumnya.
Baca juga: Taliban Umumkan 'Amnesti Umum' untuk Para Pegawai Pemerintah Afghanistan
Taliban juga berjanji akan menegakkan hak-hak perempuan di bawah sistem hukum syariah (Islam), tetapi menekankan bahwa mereka akan bekerja dan belajar dalam kerangka kerja Taliban. Mereka juga meminta kaum perempuan Afghanistan untuk ikut bergabung dalam pemerintahan baru yang akan dibentuk.
Baca juga: Deklarasikan Amnesti, Taliban Desak Kaum Perempuan Gabung Pemerintahan
Sementara itu mantan Perdana Menteri (PM) Afghanistan Gulbuddin Hekmatyar mengatakan pemerintahan masa depan di Afghanistan yang dipimpin Taliban akan mendapat dukungan dari semua kelompok etnis.
"Pemerintah seperti itu dapat menghentikan pertumpahan darah lebih lanjut di Afghanistan dan mengarahkan negara yang dilanda perang keluar dari krisis saat ini," ujar dia dalam wawancara dengan kantor berita negara Pakistan, APP.
Dia berharap pembicaraan formal antara semua kelompok politik akan dimulai setelah penarikan penuh pasukan Amerika Serikat (AS) dan NATO dari Afghanistan, yang dijadwalkan pada 31 Agustus.
Baca juga: Mantan PM Afghanistan: Semua Kelompok Etnis Dukung Pemerintahan Taliban
"Di sela-sela kunjungan saya ke Qatar, saya juga bertemu dengan Perwakilan Kantor Politik Taliban di Doha (26/08)," kata Retno di akun Twitternya yang dipantau Sindonews, Jumat (27/8/2021).
Melalui akun Twitternya, Retno menyatakan ia menyampaikan sejumlah poin penting yang harus dilakukan Taliban dalam membentuk pemerintahan Afghanistan yang baru. Menurutnya, Taliban yang harus membentuk pemerintahan yang inklusif di Afghanistan.
Ia juga meminta kelompok militan itu menghormati hak-hak perempuan dan memastikan Afghanistan tidank menjadi basis kelompok teroris.
"Saya meyampaikan kepada Taliban untuk menghormati hak-hak perempuan dan memastikan Afghanistan tidak menjadi tempat berkembang biak bagi organisasi dan kegiatan teroris," ungkap Retno di akun Twitternya yang dipantau Sindonews, Jumat (27/8/2021).
Taliban kembali ke tampuk kekuasaan di Afghanistan setelah berhasil merebut Ibu Kota Kabul pada 15 Agustus lalu. Dalam pernyataan pertamanya setelah menduduki Kabul, Taliban mengumumkan amnesti kepada para pekerja pemerintahan sebelumnya.
Baca juga: Taliban Umumkan 'Amnesti Umum' untuk Para Pegawai Pemerintah Afghanistan
Taliban juga berjanji akan menegakkan hak-hak perempuan di bawah sistem hukum syariah (Islam), tetapi menekankan bahwa mereka akan bekerja dan belajar dalam kerangka kerja Taliban. Mereka juga meminta kaum perempuan Afghanistan untuk ikut bergabung dalam pemerintahan baru yang akan dibentuk.
Baca juga: Deklarasikan Amnesti, Taliban Desak Kaum Perempuan Gabung Pemerintahan
Sementara itu mantan Perdana Menteri (PM) Afghanistan Gulbuddin Hekmatyar mengatakan pemerintahan masa depan di Afghanistan yang dipimpin Taliban akan mendapat dukungan dari semua kelompok etnis.
"Pemerintah seperti itu dapat menghentikan pertumpahan darah lebih lanjut di Afghanistan dan mengarahkan negara yang dilanda perang keluar dari krisis saat ini," ujar dia dalam wawancara dengan kantor berita negara Pakistan, APP.
Dia berharap pembicaraan formal antara semua kelompok politik akan dimulai setelah penarikan penuh pasukan Amerika Serikat (AS) dan NATO dari Afghanistan, yang dijadwalkan pada 31 Agustus.
Baca juga: Mantan PM Afghanistan: Semua Kelompok Etnis Dukung Pemerintahan Taliban
(ian)
Lihat Juga :
