Mantan PM Afghanistan: Semua Kelompok Etnis Dukung Pemerintahan Taliban
Senin, 23 Agustus 2021 - 23:01 WIB
loading...
Mantan Perdana Menteri (PM) Afghanistan Gulbuddin Hekmatyar. Foto/anadolu
A
A
A
KABUL - Mantan Perdana Menteri (PM) Afghanistan Gulbuddin Hekmatyar mengatakan pemerintahan masa depan di Afghanistan yang dipimpin Taliban akan mendapat dukungan dari semua kelompok etnis.
"Pemerintah seperti itu dapat menghentikan pertumpahan darah lebih lanjut di Afghanistan dan mengarahkan negara yang dilanda perang keluar dari krisis saat ini," ujar dia dalam wawancara dengan kantor berita negara Pakistan, APP.
Dia berharap pembicaraan formal antara semua kelompok politik akan dimulai setelah penarikan penuh pasukan Amerika Serikat (AS) dan NATO dari Afghanistan, yang dijadwalkan pada 31 Agustus.
Baca juga: Taliban Kerahkan Ratusan Orang Rebut Daerah ‘Merdeka’ Terakhir di Afghanistan
Selama akhir pekan, para pemimpin penting Taliban Afghanistan bertemu dengan mantan pemimpin mujahidin itu di kediamannya di Kabul untuk pembicaraan tentang pengaturan masa depan.
Baca juga: Ironis, Pesawat Hanya Bawa Satu Penumpang Saat Ribuan Orang Menunggu di Kabul
Sebelumnya, Taliban juga bertemu mantan Presiden Hamid Karzai dan Abdullah Abdullah, mantan perunding perdamaian utama pemerintah Afghanistan.
Baca juga: Taliban Hina Telak AS, Kibarkan Bendera Syahadat Mirip Adegan Imo Jiwa
“Orang-orang Afghanistan telah lelah dengan konflik dan pertempuran yang panjang, ingin membawa perdamaian dan stabilitas ke negara yang dilanda perang dan secara kolektif bekerja untuk rekonstruksi dan kemajuannya,” ujar Heklmatyar, menambahkan orang-orang Afghanistan bertekad maju secara kolektif.
Setelah dengan cepat menguasai distrik administratif dan pusat provinsi yang lebih kecil, para pejuang Taliban memasuki ibu kota Afghanistan Kabul pada 15 Agustus dan merebut kekuasaan, mengambil alih negara itu untuk pertama kalinya dalam hampir 20 tahun.
Pemerintah dengan cepat bubar, dengan Presiden Ashraf Ghani dan para pejabat penting lainnya melarikan diri ke tempat yang aman di luar negeri.
Sejauh ini, Taliban telah mengumumkan amnesti umum untuk pegawai negeri, mendorong perempuan berpartisipasi dalam pemerintahan prospektifnya, dan berjanji tanah Afghanistan tidak akan menjadi batu loncatan untuk merugikan negara mana pun.
"Pemerintah seperti itu dapat menghentikan pertumpahan darah lebih lanjut di Afghanistan dan mengarahkan negara yang dilanda perang keluar dari krisis saat ini," ujar dia dalam wawancara dengan kantor berita negara Pakistan, APP.
Dia berharap pembicaraan formal antara semua kelompok politik akan dimulai setelah penarikan penuh pasukan Amerika Serikat (AS) dan NATO dari Afghanistan, yang dijadwalkan pada 31 Agustus.
Baca juga: Taliban Kerahkan Ratusan Orang Rebut Daerah ‘Merdeka’ Terakhir di Afghanistan
Selama akhir pekan, para pemimpin penting Taliban Afghanistan bertemu dengan mantan pemimpin mujahidin itu di kediamannya di Kabul untuk pembicaraan tentang pengaturan masa depan.
Baca juga: Ironis, Pesawat Hanya Bawa Satu Penumpang Saat Ribuan Orang Menunggu di Kabul
Sebelumnya, Taliban juga bertemu mantan Presiden Hamid Karzai dan Abdullah Abdullah, mantan perunding perdamaian utama pemerintah Afghanistan.
Baca juga: Taliban Hina Telak AS, Kibarkan Bendera Syahadat Mirip Adegan Imo Jiwa
“Orang-orang Afghanistan telah lelah dengan konflik dan pertempuran yang panjang, ingin membawa perdamaian dan stabilitas ke negara yang dilanda perang dan secara kolektif bekerja untuk rekonstruksi dan kemajuannya,” ujar Heklmatyar, menambahkan orang-orang Afghanistan bertekad maju secara kolektif.
Setelah dengan cepat menguasai distrik administratif dan pusat provinsi yang lebih kecil, para pejuang Taliban memasuki ibu kota Afghanistan Kabul pada 15 Agustus dan merebut kekuasaan, mengambil alih negara itu untuk pertama kalinya dalam hampir 20 tahun.
Pemerintah dengan cepat bubar, dengan Presiden Ashraf Ghani dan para pejabat penting lainnya melarikan diri ke tempat yang aman di luar negeri.
Sejauh ini, Taliban telah mengumumkan amnesti umum untuk pegawai negeri, mendorong perempuan berpartisipasi dalam pemerintahan prospektifnya, dan berjanji tanah Afghanistan tidak akan menjadi batu loncatan untuk merugikan negara mana pun.
(sya)
Lihat Juga :
