Media China Sebut Pompeo Orang Munafik yang Sombong
Jum'at, 29 Mei 2020 - 01:19 WIB
loading...
A
A
A
Sebelumnya Menlu AS Mike Pompeo menyatakan Hong Kong tak lagi layak mendapat status khusus berdasarkan Undang-undang (UU) AS.
"Setelah mempelajari dengan hati-hati perkembangan selama periode pelaporan, saya menyatakan kepada Kongres hari ini bahwa Hong Kong tidak memberikan jaminan perlakuan yang sesuai dengan hukum Amerika Serikat dengan cara yang sama seperti hukum AS terapkan ke Hong Kong sebelum Juli 1997," kata Pompeo dalam sebuah Pernyataan hari Rabu.
"Tidak ada alasan yang dapat menyatakan hari ini bahwa Hong Kong mempertahankan otonomi tingkat tinggi dari China, mengingat fakta di lapangan," tambahnya. (Baca: Pompeo: Hong Kong Tak Lagi Layak Dapat Status Khusus AS )
Pernyataan Pompeo ini datang ketika China bertujuan untuk menerapkan undang-undang keamanan nasional baru di Hong Kong. Menurut para kritikus pemberlakukan undang-undang ini akan mengakhiri kebijakan "satu negara, dua sistem" yang diberlakukan setelah wilayah administratif khusus itu diserahkan Inggris ke Beijing pada tahun 1997.
Inggris, Kanada dan Australia juga sangat kritis terhadap upaya Cina, yang para analis peringatkan akan menghambat kebebasan relatif yang dinikmati warga Hong Kong selama beberapa dekade.
"Setelah mempelajari dengan hati-hati perkembangan selama periode pelaporan, saya menyatakan kepada Kongres hari ini bahwa Hong Kong tidak memberikan jaminan perlakuan yang sesuai dengan hukum Amerika Serikat dengan cara yang sama seperti hukum AS terapkan ke Hong Kong sebelum Juli 1997," kata Pompeo dalam sebuah Pernyataan hari Rabu.
"Tidak ada alasan yang dapat menyatakan hari ini bahwa Hong Kong mempertahankan otonomi tingkat tinggi dari China, mengingat fakta di lapangan," tambahnya. (Baca: Pompeo: Hong Kong Tak Lagi Layak Dapat Status Khusus AS )
Pernyataan Pompeo ini datang ketika China bertujuan untuk menerapkan undang-undang keamanan nasional baru di Hong Kong. Menurut para kritikus pemberlakukan undang-undang ini akan mengakhiri kebijakan "satu negara, dua sistem" yang diberlakukan setelah wilayah administratif khusus itu diserahkan Inggris ke Beijing pada tahun 1997.
Inggris, Kanada dan Australia juga sangat kritis terhadap upaya Cina, yang para analis peringatkan akan menghambat kebebasan relatif yang dinikmati warga Hong Kong selama beberapa dekade.
Lihat Juga :
