PBB Siapkan Resolusi Embargo Senjata untuk Junta Myanmar
Jum'at, 18 Juni 2021 - 17:46 WIB
loading...
A
A
A
Duta Besar Kanada untuk PBB Bob Rae, anggota Kelompok Inti, mengatakan pada hari Kamis bahwa setiap orang telah bekerja keras untuk mencapai konsensus yang luas mengenai resolusi tersebut, dan diskusi masih berlangsung mengenai apakah itu akan disetujui melalui konsensus atau diajukan ke pemungutan suara.
“Saya pikir ini adalah pernyataan yang kuat dari Majelis Umum tentang penentangan kuat kami terhadap apa yang terjadi di Myanmar, dan keinginan kuat kami untuk beralih kembali ke proses pencapaian demokrasi di negara ini, hak-hak sipil dan ekonomi untuk semua orang termasuk Rohingya,” kata Rae tentang rancangan resolusi seperti dikutip dari AP.
Rancangan tersebut menyerukan angkatan bersenjata Myanmar untuk menghormati kehendak rakyat sebagaimana diungkapkan secara bebas oleh hasil pemilihan umum 8 November 2020. Resolusi juga mengatakan Parlemen harus diizinkan untuk bersidang dan angkatan bersenjata dan badan negara lainnya harus dibawa ke dalam pemerintah sipil inklusif yang mewakili kehendak rakyat.
Baca juga: Redam Aksi Perlawanan, Pasukan Junta Myanmar Pakai Taktik Bumi Hangus
Tidak seperti resolusi Dewan Keamanan, resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum, tetapi mereka mencerminkan opini global dan para pendukung rancangan percaya itu akan memberikan dampak.
Rae, mantan utusan khusus Kanada untuk Myanmar, tidak percaya negara itu dapat kembali ke isolasi seperti di masa lalu karena orang-orang di Myanmar telah mengembangkan rasa keterbukaan, demokrasi, partisipasi, dan hak-hak sosial dan politik.
“Saya pikir ini adalah pernyataan yang kuat dari Majelis Umum tentang penentangan kuat kami terhadap apa yang terjadi di Myanmar, dan keinginan kuat kami untuk beralih kembali ke proses pencapaian demokrasi di negara ini, hak-hak sipil dan ekonomi untuk semua orang termasuk Rohingya,” kata Rae tentang rancangan resolusi seperti dikutip dari AP.
Rancangan tersebut menyerukan angkatan bersenjata Myanmar untuk menghormati kehendak rakyat sebagaimana diungkapkan secara bebas oleh hasil pemilihan umum 8 November 2020. Resolusi juga mengatakan Parlemen harus diizinkan untuk bersidang dan angkatan bersenjata dan badan negara lainnya harus dibawa ke dalam pemerintah sipil inklusif yang mewakili kehendak rakyat.
Baca juga: Redam Aksi Perlawanan, Pasukan Junta Myanmar Pakai Taktik Bumi Hangus
Tidak seperti resolusi Dewan Keamanan, resolusi Majelis Umum tidak mengikat secara hukum, tetapi mereka mencerminkan opini global dan para pendukung rancangan percaya itu akan memberikan dampak.
Rae, mantan utusan khusus Kanada untuk Myanmar, tidak percaya negara itu dapat kembali ke isolasi seperti di masa lalu karena orang-orang di Myanmar telah mengembangkan rasa keterbukaan, demokrasi, partisipasi, dan hak-hak sosial dan politik.
Lihat Juga :
