Peringati Emansipasi Kulit Hitam, AS Jadikan 19 Juni Hari Libur

Biden dan rekan-rekan Partai Demokratnya berada di bawah tekanan untuk menanggapi sejumlah undang-undang negara bagian yang didukung Partai Republik yang menurut para aktivis hak-hak sipil bertujuan untuk menekan pemungutan suara oleh minoritas, dan secara bermakna mengatasi pembunuhan yang tidak proporsional terhadap pria kulit hitam oleh polisi.



Beberapa Partai Republik juga mendorong undang-undang negara bagian yang membuat guru sejarah tidak fokus pada sejarah perbudakan dan rasisme AS.

Banyak Republikan mendukung RUU 19 Juni di Kongres; beberapa lebih dari selusin yang menentangnya mengatakan bahwa mendeklarasikan "Hari Kemerdekaan Nasional 19 Juni" tidak akan memecah belah atau membingungkan orang Amerika.

Sementara selebritas dan pejabat federal bersorak atas penetapan libur, beberapa mempertanyakan apakah itu akan berdampak nyata pada masalah mendalam negara itu.

"Sangat penting untuk memperingati emansipasi dan untuk mendorong orang Amerika sehari-hari untuk memperhitungkan sejarah perbudakan ... tetapi selalu ada bahaya dengan hal-hal semacam ini sehingga mereka dapat menjadi performatif," kata Matthew Delmont, seorang profesor sejarah di Dartmouth College yang mengkhususkan diri dalam sejarah Afrika-Amerika dan hak-hak sipil.

"Menetapkan 19 Juni hari libur federal akan menjadi 'kegagalan' jika hanya mengakui tanggal tanpa memacu tindakan pada isu-isu seperti kebrutalan polisi, hak suara, dan kesenjangan kekayaan rasial," kata Delmont.



Undang-undang itu muncul setahun setelah Amerika Serikat diguncang oleh protes terhadap rasisme dan kepolisian menyusul pembunuhan George Floyd, seorang pria Afrika-Amerika, oleh seorang perwira polisi Minneapolis.

Biden mengatakan pemerintah telah meluncurkan "upaya agresif" untuk memerangi diskriminasi rasial di perumahan, mendorong kepemilikan rumah kulit hitam dan menawarkan sumber daya ke perguruan tinggi dan universitas kulit hitam (HBCU) yang historis.