Perang Bintang! NATO Siap Respons Serangan dari Luar Angkasa

BRUSSELS - Para pemimpin NATO pada hari Senin memperluas penggunaan klausul pertahanan bersama, satu untuk semua, dengan memasukkan respons kolektif terhadap serangan di luar angkasa .

Pasal 5 perjanjian pendirian NATO menyatakan bahwa serangan terhadap salah satu dari 30 negara anggotanya akan dianggap sebagai serangan terhadap mereka semua. Sampai saat ini, pasal itu hanya diterapkan pada serangan militer yang lebih tradisional di darat, laut, atau di udara, dan baru-baru ini di dunia maya.

Dalam sebuah pernyataan KTT, para pemimpin mengatakan mereka menganggap bahwa serangan ke, dari, atau di dalam ruang angkasa bisa menjadi tantangan bagi NATO yang mengancam kemakmuran, keamanan, dan stabilitas nasional dan Euro-Atlantik, dan bisa sama berbahayanya dengan serangan konvensional bagi bagi masyarakat modern.

“Serangan semacam itu dapat mengarah pada penerapan Pasal 5. Keputusan kapan serangan semacam itu akan mengarah pada penerapan Pasal 5 akan diambil oleh Dewan Atlantik Utara berdasarkan kasus per kasus,” kata para pemimpin NATO seperti dikutip dari AP, Selasa (15/6/2021).

Sekitar 2.000 satelit mengorbit di atas bumi, lebih dari setengahnya dioperasikan oleh negara-negara NATO, memastikan segalanya mulai dari ponsel dan layanan perbankan hingga prakiraan cuaca. Komandan militer mengandalkan beberapa dari mereka untuk menavigasi, berkomunikasi, berbagi data intelijen dan mendeteksi peluncuran rudal.

Pada Desember 2019, para pemimpin NATO mendeklarasikan ruang angkasa sebagai “domain kelima” operasi aliansi, setelah darat, laut, udara, dan dunia maya. Banyak negara anggota NATO khawatir dengan perilaku yang semakin agresif dari China dan Rusia di luar angkasa.



Sekitar 80 negara memiliki satelit, dan perusahaan swasta juga masuk. Pada 1980-an, hanya sebagian kecil dari komunikasi NATO melalui satelit. Hari ini, setidaknya 40%. Selama Perang Dingin, NATO memiliki lebih dari 20 stasiun, tetapi teknologi baru berarti organisasi keamanan terbesar di dunia itu dapat menggandakan cakupannya dengan seperlima dari jumlah itu.

Klausul pertahanan kolektif NATO hanya diaktifkan sekali, ketika para anggota berkumpul di belakang Amerika Serikat (AS) setelah serangan 11 September 2001.

Mantan Presiden Donald Trump menyuarakan keprihatinan mendalam di antara sekutu AS, terutama yang berbatasan dengan Rusia seperti Estonia, Latvia, Lithuania, dan Polandia, ketika dia menyatakan bahwa dia mungkin tidak akan mendukung mereka jika mereka tidak meningkatkan anggaran pertahanan mereka.

Presiden Joe Biden telah berusaha meyakinkan mereka sejak menjabat dan telah menggunakan KTT, yang pertama di NATO, sebagai kesempatan formal guna menggarisbawahi komitmen Amerika kepada sekutunya di Eropa dan Kanada.

Biden mengatakan bahwa Pasal 5 adalah “kewajiban suci” di antara sekutu.

"Saya hanya ingin seluruh Eropa tahu bahwa Amerika Serikat ada di sana," katanya. "Amerika Serikat ada di sana," ia menekankan.