Pakistan Dukung Turki dalam Klaim Genosida Armenia oleh Biden

ISLAMABAD - Menteri Luar Negeri (Menlu) Pakistan Shah Mahmood Qureshi mengatakan Islamabad mendukung sikap Turki terkais sejarah pembunuhan massal orang-orang Armenia oleh Kekaisaran Ottoman pada 1915.

Shah Mahmood Qureshi mengungkapkan sikap Pakistan selama panggilan telepon dengan Menlu Turki Mevlut Cavusoglu.

Menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Pakistan Zahid Hafeez Chaudhri, Islamabad percaya "pendekatan sepihak dan kategorisasi politik dari peristiwa sejarah" dapat merusak kepercayaan dan menyebabkan polarisasi antar negara.



"Kami mencatat dengan penghargaan pendekatan konstruktif Turki pada subjek itu termasuk proposalnya untuk Komisi Sejarah Bersama demi memastikan fakta, memungkinkan semua untuk bergerak maju," papar dia.



Pakistan patut dicatat sebagai satu-satunya negara di dunia yang tidak mengakui Armenia sebagai negara karena hubungannya yang erat dengan Azerbaijan dan peran Armenia dalam konflik di Nagorno-Karabakh.



"Terima kasih saudara Pakistan!" tweet Kemlu Turki. "Hidup persahabatan Turki-Pakistan!"

Pada Sabtu, Joe Biden menjadi presiden AS pertama yang mengakui pembantaian dan deportasi orang-orang Armenia selama era Kekaisaran Ottoman secara resmi sebagai genosida.

Biden melakukannya pada Hari Peringatan Genosida Armenia.

"Dimulai pada 24 April 1915, dengan penangkapan para intelektual dan pemimpin komunitas Armenia di Konstantinopel oleh otoritas Ottoman, satu setengah juta orang Armenia dideportasi, dibantai, atau digiring hingga tewas dalam kampanye pemusnahan," ujar Biden.

Namun, sebagai negara penerus Kekaisaran Ottoman, Turki secara konsisten menolak klaim genosida yang dilakukan terhadap orang-orang Armenia.

Menurut Daily Sabah, posisi Turki adalah orang-orang Armenia di Anatolia timur terbunuh ketika beberapa pihak memihak pasukan Rusia yang menyerang melawan Ottoman.

"Kami menolak dan mencela dengan tegas pernyataan presiden AS mengenai peristiwa 1915 yang dibuat di bawah tekanan lingkaran Armenia radikal dan kelompok anti-Turki pada 24 April," papar Kemlu Turki.

"Kata-kata tidak dapat mengubah atau menulis ulang sejarah. Turki tidak perlu belajar dari siapa pun tentang masa lalunya sendiri," papar Cavusoglu di Twitter.