Militer Myanmar Bantah Lakukan Kudeta
Sabtu, 10 April 2021 - 10:03 WIB
loading...
A
A
A
"Kami berjanji akan mewujudkannya," imbuhnya.
Banyak pengamat mempertanyakan apakah militer, yang memerintah Myanmar selama setengah abad antara 1962 dan 2011, akan bersedia melepaskan kekuasaan lagi. Apakah pemilu benar-benar akan "bebas dan adil" dan apakah pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi dan partainya yang populer, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), diizinkan ikut serta.
Baca juga: Puluhan Anak Tewas, Junta Myanmar Salahkan Demonstran
Zaw Min Tun kemudian menunjuk pada serangkaian reformasi yang dimulai oleh pemerintah sipil semu pada tahun 2011 setelah militer menyerahkan pemerintahan langsung, yang membuka jalan bagi pemilu 2015, di mana Suu Kyi memenangkan kemenangan gemilang.
“Kalau kita tidak menginginkannya sejak awal tidak akan ada proses seperti ini,” ujarnya.
Namun, konstitusi 2008 dirancang agar militer tetap berkuasa meskipun ada pemerintahan sipil. Konstitusi Myanmar mengalokasikan militer seperempat kursi di parlemen, memberikannya hak veto yang efektif atas amandemen konstitusi, dan para jenderal memegang kendali atas tiga kementerian yang kuat - pertahanan, perbatasan dan urusan dalam negeri.
Kecurangan pemilu menjadi alasan dari militer melakukan kudeta. Junta menuduh kecurangan pemilu yang meluas dalam pemungutan suara pada November lalu, yang akan memberi NLD masa jabatan kedua dan mandat untuk melanjutkan agenda reformasinya, termasuk upaya untuk mengubah konstitusi untuk membatasi kekuasaan militer.
Banyak pengamat mempertanyakan apakah militer, yang memerintah Myanmar selama setengah abad antara 1962 dan 2011, akan bersedia melepaskan kekuasaan lagi. Apakah pemilu benar-benar akan "bebas dan adil" dan apakah pemimpin yang digulingkan Aung San Suu Kyi dan partainya yang populer, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), diizinkan ikut serta.
Baca juga: Puluhan Anak Tewas, Junta Myanmar Salahkan Demonstran
Zaw Min Tun kemudian menunjuk pada serangkaian reformasi yang dimulai oleh pemerintah sipil semu pada tahun 2011 setelah militer menyerahkan pemerintahan langsung, yang membuka jalan bagi pemilu 2015, di mana Suu Kyi memenangkan kemenangan gemilang.
“Kalau kita tidak menginginkannya sejak awal tidak akan ada proses seperti ini,” ujarnya.
Namun, konstitusi 2008 dirancang agar militer tetap berkuasa meskipun ada pemerintahan sipil. Konstitusi Myanmar mengalokasikan militer seperempat kursi di parlemen, memberikannya hak veto yang efektif atas amandemen konstitusi, dan para jenderal memegang kendali atas tiga kementerian yang kuat - pertahanan, perbatasan dan urusan dalam negeri.
Kecurangan pemilu menjadi alasan dari militer melakukan kudeta. Junta menuduh kecurangan pemilu yang meluas dalam pemungutan suara pada November lalu, yang akan memberi NLD masa jabatan kedua dan mandat untuk melanjutkan agenda reformasinya, termasuk upaya untuk mengubah konstitusi untuk membatasi kekuasaan militer.
Lihat Juga :
