Militer Myanmar Bantah Lakukan Kudeta

Zaw Min Tun kemudian menunjuk pada serangkaian reformasi yang dimulai oleh pemerintah sipil semu pada tahun 2011 setelah militer menyerahkan pemerintahan langsung, yang membuka jalan bagi pemilu 2015, di mana Suu Kyi memenangkan kemenangan gemilang.

“Kalau kita tidak menginginkannya sejak awal tidak akan ada proses seperti ini,” ujarnya.

Namun, konstitusi 2008 dirancang agar militer tetap berkuasa meskipun ada pemerintahan sipil. Konstitusi Myanmar mengalokasikan militer seperempat kursi di parlemen, memberikannya hak veto yang efektif atas amandemen konstitusi, dan para jenderal memegang kendali atas tiga kementerian yang kuat - pertahanan, perbatasan dan urusan dalam negeri.

Kecurangan pemilu menjadi alasan dari militer melakukan kudeta. Junta menuduh kecurangan pemilu yang meluas dalam pemungutan suara pada November lalu, yang akan memberi NLD masa jabatan kedua dan mandat untuk melanjutkan agenda reformasinya, termasuk upaya untuk mengubah konstitusi untuk membatasi kekuasaan militer.



Zaw Min Tun mengatakan militer telah mencoba untuk bernegosiasi dengan pemerintah NLD tetapi tidak ada tindakan yang diambil.

Ia jugamengatakan junta memiliki "bukti kuat" bahwa pemilu itu curang, tetapi tidak menunjukkan apa pun kepada CNN.

“Kecurangan yang kami temukan dalam pemilu 10,4 juta, jumlah suara yang layak yang diumumkan oleh KPU sekitar 39,5 juta dan kecurangan suara adalah seperempat suara,” ujarnya.

KPU Myanmar telah membantah ada kecurangan pemilih massal dan pemantau pemilu independen mengatakan tidak ada masalah substansial yang akan cukup untuk membalikkan hasil. Aung San Suu Kyi dinyatakan menang dengan 83% suara.