Tolak Telepon Menlu AS, Abbas Ingin Bicara Langsung dengan Biden

Pendanaan baru mewakili perubahan besar dalam pendekatan AS terhadap Palestina setelah saling tuduh selama tahun-tahun pemerintahan Trump.

Pemerintah Biden tidak merahasiakan keyakinannya bahwa pendekatan Trump, yang mengasingkan rakyat Palestina, cacat dan membuat prospek perdamaian menjadi kecil kemungkinannya.

Taylor Force Act yang disahkan oleh Kongres AS pada 2018 melarang Washington mengirimkan bantuan yang secara langsung akan menguntungkan Otoritas Palestina selama Ramallah terus mengirimkan tunjangan reguler kepada mereka yang dihukum karena tindakan terorisme. Namun, bantuan kemanusiaan yang diumumkan minggu lalu tidak akan melanggar undang-undang, di mana pemerintahan Biden telah berjanji untuk ditegakkan.

Paket USD15 juta juga mencerminkan USD5 juta dalam bantuan terkait COVID-19 yang dikirim ke Tepi Barat dan Gaza pada bulan-bulan terakhir pemerintahan Trump.



Sebelum pemerintahan Trump mulai memperketat ikatan terhadap Palestina pada tahun 2018 karena menolak untuk terlibat dengan upaya perdamaiannya, Amerika Serikat adalah satu-satunya negara donor terbesar untuk Palestina.

AS membayar ratusan juta dolar setahun kepada kreditor Otoritas Palestina, seperti perusahaan utilitas negara Israel tempat orang Palestina membeli air dan listrik. Negara itu juga membiayai pelatihan untuk pasukan keamanan dan banyak proyek infrastruktur.

Washington juga memberikan dana ratusan juta setahun untuk Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa - yang dikenal sebagai UNRWA - yang bertugas mengurus kebutuhan harian ratusan ribu pengungsi Palestina dan keturunan mereka di seluruh Timur Tengah. Pemerintahan Biden telah menyatakan rencananya untuk memulai kembali pendanaan ke UNWRA juga.

“Bantuan yang mendesak dan perlu ini adalah salah satu bagian dari komitmen baru kami untuk rakyat Palestina,” kata Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield ketika dia mengumumkan paket bantuan USD15 juta minggu lalu.