Lab Nuklir Tunjukkan Aktivitas, Korut Mulai Proses Ulang Plutonium?

WASHINGTON - Citra satelit terbaru menunjukkan adanya aktivitas di fasilitas nuklir Korea Utara (Korut). Para ahli menilai ini menunjukkan rezim Kim Jong-un sedang mempersiapkan atau sudah mulai memproses ulang plutonium untuk senjata nuklir.

Foto satelit komersial menunjukkan uap atau asap yang membubung dari gedung kecil di Laboratorium Radiokimia Yongbyon dan dari pembangkit listrik tenaga panas yang berdekatan. Laboratorium itu digunakan untuk memproses ulang batang bahan bakar bekas untuk mengekstraksi plutonium untuk bom nuklir.

Foto-foto tersebut, dirilis oleh Maxar Technologies dan Center for Strategic and International Studies, diposting di situs web think tank, Beyond Parallel.

Citra satelit sebelumnya telah menunjukkan tanda-tanda aktivitas lain di pembangkit listrik tenaga panas dalam beberapa pekan terakhir. Awal bulan ini, kepala Badan Energi Atom Internasional, Rafael Mariano Grossi, mengutip tanda-tanda aktivitas di fasilitas Yongbyon dan situs lain, menyebut pekerjaan nuklir itu jelas melanggar sanksi PBB.

"Kegiatan terbaru ini menunjukkan bahwa Korea Utara sedang mempersiapkan atau telah meluncurkan upaya baru untuk pemrosesan ulang nuklir," menurut Victor Cha, warga Korea yang menjadi Ketua di Pusat Kajian Strategis dan Internasional serta mantan pejabat keamanan nasional senior di pemerintahan George W. Bush seperti dikutip dari CNBC, Rabu (31/3/2021).

Cha menilai langkah ini, bersama dengan dua putaran uji coba rudal dalam beberapa pekan terakhir, merupakan manuver politik Kim Jong-un yang ditujukan untuk menantang pemerintahan Presiden Joe Biden dan Presiden Korea Selatan (Korsel) Moon Jae-in.

“Ini adalah serangkaian eskalasi, saya pikir itu cukup diperhitungkan. Mereka meningkatkan tekanan seperti yang mereka lakukan terhadap Presiden (Donald) Trump dan Presiden (Barack) Obama," ujar Cha.

Langkah itu, kata Cha, bukan hal baru sehubungan dengan Korut, tetapi ini terjadi cukup awal dalam pemerintahan.

Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, dan Pentagon tidak segera menanggapi permintaan komentar terkait hal ini.

"Setelah pemerintahan Biden menghadirkan front persatuan dengan sekutu di Asia, termasuk Jepang dan Korea Selatan (Korsel), serta mengambil sikap tegas dalam pembicaraan dengan China, Saya pikir Korea Utara merasa harus menanggapi," urai Cha, yang juga seorang profesor pemerintahan di Universitas Georgetown.