Pejabat Turki: Ankara Tak Butuh Izin AS untuk Gunakan Sistem Rudal S-400 Rusia

ANKARA - Juru bicara komite pertahanan Parlemen Turki , Murat Baybatur, mengatakan Ankara tidak memerlukan izin Amerika Serikat (AS) atau siapa pun untuk menggunakan sistem pertahanan rudal S-400 Rusia yang dibelinya.

Penegasan sikap Ankara itu sebagai respons atas komentar Duta Besar AS untuk Turki David Satterfield yang mengatakan kepada BBC Turkce bahwa satu-satunya cara untuk menyelesaikan perselisihan Ankara-Washington atas S-400 adalah dengan mengabaikan penggunaan senjata pertahanan itu oleh Turki.



"Turki mengambil keputusannya sendiri dan kami tidak meminta izin baik dari Amerika maupun dari siapa pun dalam hal ini," kata Baybatur pada hari Jumat yang dilansir Sputniknews, Sabtu (20/3/2021).

Dia menunjukkan bahwa Turki telah membuat keputusan tentang S-400 sejak lama dan tidak akan mundur darinya.

"Kami menegaskan di setiap forum kesediaan kami untuk menjalin hubungan baik dengan AS, tetapi ketika subjek terkait dengan hak kami atas kedaulatan, itu adalah tugas kami untuk melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi hak kami," kata pejabat itu.

Baybatur menambahkan bahwa kontak pada baris S-400 antara kementerian pertahanan dan luar negeri kedua negara sedang berlangsung dan peta jalan akan diklarifikasi dalam beberapa hari mendatang.



Amerika Serikat bersikeras bahwa sistem S-400 tidak kompatibel dengan program jet tempur siluman F-35 Amerika, serta sistem NATO lainnya. Menurut Washington, Rusia diduga dapat menggunakan sistem tersebut untuk mengumpulkan informasi tentang kemampuan canggih pesawat AS.

Ankara, sebaliknya, mengatakan bahwa sistem pertahanan udara itu tidak akan membahayakan keamanan NATO karena tidak akan diintegrasikan ke dalam sistem aliansi.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga telah menyatakan bahwa pembelian pertahanan udara S-400 adalah masalah kedaulatan Ankara, dan tidak akan meminta izin Washington untuk menerima sistem S-400 baru dari Rusia.

Pada Desember 2020, pemerintahan Trump menjatuhkan sanksi terhadap Ankara di bawah Undang-Undang Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA). Sanksi tersebut menargetkan empat afiliasi Presidensi Industri Pertahanan Turki, termasuk kepalanya; Ismail Demir.

Belakangan, sekarang Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken berjanji untuk melihat dampak dari sanksi yang ada dan menentukan apakah masih ada lagi yang perlu dilakukan.

Pembelian sistem pertahanan udara Rusia oleh Ankara telah menjadi titik pertikaian dalam hubungan AS-Turki sejak Juli 2019. Washington menuntut agar Ankara menolak kesepakatan itu, mengancam akan membatalkan pengiriman pesawat tempur F-35.

Ankara sejauh ini menolak desakan Amerika, bahkan rela menghadapi sanksi pada sektor pertahanannya, yang diberlakukan AS pada bulan Desember, dan sedang merundingkan pengiriman gelombang kedua S-400 Rusia.