Pasukan Myanmar Tembak Mati Delapan Demonstran, Jokowi Serukan Dialog

YANGON - Pasukan keamanan Myanmar menembak mati delapan demonstran penentang kudeta 1 Februari pada Jumat (19/3).

Pemerintah Indonesia berusaha mengakhiri kekerasan dan mendesak agar demokrasi dipulihkan di Myanmar. Seruan ini tidak biasa dilakukan oleh negara tetangga di kawasan Asia Tenggara.

Anggota parlemen yang terguling menyelidiki apakah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) dapat menyelidiki kejahatan terhadap kemanusiaan sejak kudeta.

Baca juga: Pemerintah ASEAN Dinilai Gagal Tangani Krisis Kudeta Militer Myanmar

Bersamaan dengan itu, pihak berwenang menangkap dua wartawan lagi, termasuk seorang reporter BBC.

Baca juga: Iran Tes Dingin Reaktor Nuklir Arak yang Didesain Ulang

Militer dan polisi telah menggunakan taktik kekerasan yang semakin meningkat untuk menekan demonstrasi para pendukung pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi. Namun tindakan itu tidak menghentikan protes, dengan kerumunan muncul lagi di beberapa kota.

Lihat infografis: Militer China Terkuat di Dunia Ungguli AS, Versi Military Direct

“Pasukan keamanan menggunakan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa di pusat kota Aungban dan kemudian melepaskan tembakan dalam konfrontasi saat aparat mencoba membersihkan barikade pengunjuk rasa,” ungkap laporan media dan saksi mata.

"Pasukan keamanan datang untuk menghilangkan penghalang tetapi orang-orang melawan dan mereka melepaskan tembakan," papar seorang saksi mata yang menolak disebutkan namanya, mengatakan melalui telepon.

Seorang pejabat di layanan pemakaman Aungban, yang menolak disebutkan namanya, mengatakan delapan orang tewas, tujuh orang meninggal di tempat dan satu orang terluka lalu meninggal setelah dibawa ke rumah sakit di kota terdekat, Kalaw.

Juru bicara junta tidak segera dapat dihubungi untuk dimintai komentar tetapi mengatakan pasukan keamanan telah menggunakan kekuatan hanya jika diperlukan. Para pengkritik mencemooh penjelasan itu.

Jumlah total yang terbunuh dalam kerusuhan berpekan-pekan telah meningkat menjadi 232 orang, menurut laporan terbaru dan penghitungan kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik.

“Polisi di kota utama Yangon memaksa orang-orang membersihkan barikade pengunjuk rasa,” papar para penduduk.

“Para demonstran juga beraksi di kota kedua Mandalay, pusat kota Myingyan dan Katha, serta Myawaddy di bagian timur,” ungkap laporan saksi dan media.

Negara-negara Barat mengutuk kudeta tersebut dan menyerukan diakhirinya kekerasan dan pembebasan Suu Kyi.

Tetangga Asia, yang dipimpin Indonesia, menawarkan membantu mencari solusi tetapi pertemuan regional 3 Maret gagal membuat kemajuan.

Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang beranggotakan 10 orang telah lama berpegang pada prinsip tidak mengomentari urusan dalam negeri masing-masing.

Meski demikian, ada tanda-tanda yang berkembang bahwa krisis Myanmar memaksa ASEAN menilai ulang sikapnya.

Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya menyerukan agar demokrasi dipulihkan dan kekerasan diakhiri dan bagi para pemimpin Asia Tenggara untuk bertemu membahas situasi tersebut.

“Indonesia mendesak agar penggunaan kekerasan di Myanmar segera dihentikan agar tidak ada korban lagi,” ungkap Jokowi, sapaan akrabnya, dalam pidato virtualnya.

“Keselamatan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Indonesia juga mendesak adanya dialog, agar rekonsiliasi segera dilakukan untuk memulihkan demokrasi, memulihkan perdamaian dan memulihkan stabilitas,” papar dia.

Pemimpin kudeta Myanmar, Jenderal Min Aung Hlaing, mengambil bagian dalam konferensi video dengan para kepala pertahanan regional pada Kamis.

Itu menjadi keterlibatan internasional pertamanya sejak merebut kekuasaan.

Dalam pertemuan tersebut, Panglima TNI Hadi Tjahjanto menyatakan keprihatinannya atas situasi Myanmar.

Utusan Myanmar untuk PBB, yang secara terbuka memutuskan hubungan dengan junta, mengatakan komite anggota parlemen yang digulingkan sedang mencari cara agar orang-orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas kekerasan setelah kudeta.

Di Jenewa, pakar hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengecam penggusuran paksa, penahanan sewenang-wenang, dan pembunuhan pengunjuk rasa pro-demokrasi.

Mereka mengatakan pemerintah asing harus mempertimbangkan mengejar mereka yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan.

Peraih Nobel Perdamaian Suu Kyi, 75, sangat populer karena kampanyenya selama puluhan tahun untuk demokrasi.

Dia ditahan di lokasi yang dirahasiakan saat menghadapi tuduhan penyuapan dan kejahatan lainnya yang bisa membuatnya dilarang dari politik dan dipenjara jika terbukti bersalah. Pengacaranya mengatakan tuduhan itu dibuat-buat.

Tentara telah mempertahankan kudeta dengan menuduh terjadi kecurangan dalam pemilu 8 November yang dimenangkan Liga Nasional untuk Demokrasi. Junta menjanjikan pemilu baru tetapi belum menetapkan tanggal.

Informasi di Myanmar menjadi semakin sulit diverifikasi setelah pihak berwenang membatasi layanan internet yang digunakan pengunjuk rasa untuk mengatur dan memposting berbagai laporan dan gambar.

Kantor hak asasi manusia PBB mengatakan pekan ini sekitar 37 jurnalis telah ditangkap, termasuk 19 orang yang masih ditahan.

“Dua orang lagi ditahan di ibu kota, Naypyitaw, pada Jumat (19/3), saat meliput sidang untuk anggota partai Suu Kyi yang ditangkap,” ungkap portal berita Mizzima, yang mempekerjakan salah satu dari mereka yang ditahan.

Reporter lain yang ditahan adalah Aung Thura dari British Broadcasting Corp (BBC). BBC tidak segera menanggapi permintaan komentar.