Pengungsi Myanmar di Malaysia Hadapi Meningkatnya Ketidakpastian Pasca Kudeta Miliiter

KUALA LUMPUR - Bagi Kap Ling Sang, seorang pengungsi dari Myanmar yang tinggal di Malaysia , berita bahwa militer di negara asalnya telah merebut kekuasaan dalam kudeta pada 1 Februari silam, menimbulkan kekhawatiran serius. Kekhawatiran ini bukan hanya tentang anggota keluarganya sendiri yang masih tinggal di Myanmar, tapi juga masa depan dirinya.

Sejauh menyangkut anggota keluarganya, pemadaman internet di Myanmar menghalangi komunikasi. Itu artinya, pria berusia 42 tahun itu tidak dapat terus berhubungan.



“Saya masih memiliki orang tua dan nenek saya di Myanmar. Ketika saya dapat menghubungi mereka, pertanyaan pertama saya adalah selalu, apakah mereka aman," ujarnya, seperti dilansir Channel News Asia.

“Setiap kali saya kehilangan kontak dengan keluarga saya, saya khawatir apakah mereka ditangkap atau tidak. Saya kehilangan kedamaian di hati saya," sambungnya.

Kap, istri dan anak-anaknya adalah anggota suku Chin. Mereka melarikan diri ke Malaysia dari Negara Bagian Chin di barat laut Myanmar pada tahun 2010 karena konflik antara militer, secara luas dikenal sebagai Tatmadaw dan pejuang Chin.



Meskipun Malaysia bukan pihak dalam Konvensi Pengungsi PBB 1951 dan tidak secara resmi mengakui pengungsi, Kap mengatakan, masih lebih baik tinggal di Malaysia daripada di bawah kekuasaan militer.

Ketika pertama kali mendengar tentang kudeta pada 1 Februari, Kap mengatakan dia merasa seolah-olah semua harapan telah hilang untuk orang tua dan masa depan mereka.



“Saya kehilangan nafsu makan selama empat hari pertama bulan itu, karena saya merasa sangat sedih, dan istri saya juga sedih,” katanya. Saat ini, dia dan pengungsi Myanmar lainnya mengikuti berita tentang kudeta militer melalui streaming langsung Facebook atau kantor berita internasional.

Situasi yang berubah-ubah, dengan upaya pihak berwenang untuk mengakhiri protes jalanan terhadap kudeta, tidak hanya meningkatkan kekhawatiran tentang anggota keluarga mereka yang masih di Myanmar - itu juga menciptakan keraguan tentang masa depan mereka sendiri.

Bagi beberapa dari mereka, satu kekhawatiran utama adalah bahwa kudeta tersebut dapat menggagalkan proses pemukiman kembali secara permanen di negara baru. Sementara itu, yang lainnya mengatakan kudeta itu telah membuat impian untuk kembali ke tanah air yang damai semakin jauh.



James Bawi Thang Bik dari Komunitas Chin Independen, sebuah koalisi organisasi pengungsi Chin di Malaysia, mengatakan, bahwa banyak etnis minoritas menjadi pengungsi akibat pelanggaran hak asasi manusia dan kurangnya upaya rekonsiliasi di bawah kekuasaan militer.

"Sekarang mereka (militer) kembali berkuasa. Menurut Anda, apakah para pengungsi ini akan bersedia kembali di bawah pemerintahan ini?" ujarnya.

James La Seng Tsumkha, seorang pengungsi Kachin yang tiba di Malaysia enam tahun lalu, teringat saat terbangun di pagi hari tanggal 1 Februari oleh istrinya, yang mengatakan kepadanya bahwa militer telah merebut kekuasaan.



“Awalnya saya tidak percaya karena kami sering mendengar banyak berita, yang biasanya datang dari sumber yang tidak bisa dipercaya. Tapi sekitar jam 8 pagi, setelah membaca BBC, RFA, VOA dan Facebook, barulah saya percaya itu benar. Saya merasa sepenuhnya tersesat dan putus asa, "katanya.

"Teman-teman saya di rumah mengatakan, tidak ada yang berani keluar pada 1 Februari pagi itu. Ada banyak truk tentara yang ditempatkan di mana-mana," kata Tsumkha, yang masih memiliki keluarga di negara bagian Kachin.

Kurangnya perlindungan hukum di Malaysia membuat para pengungsi rentan terhadap penangkapan oleh pihak berwenang, bersama dengan akses terbatas ke sumber daya seperti pekerjaan, perawatan kesehatan dan pendidikan.

Menurut Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR), dari sekitar 178.610 pengungsi dan pencari suaka yang terdaftar di badan PBB di Malaysia, sekitar 154.030 berasal dari Myanmar.

Mereka termasuk 102.250 Rohingya dan 22.410 Chin, sementara 29.360 lainnya berasal dari kelompok etnis lain yang terkena dampak konflik atau mereka yang melarikan diri dari penganiayaan di Myanmar.