Para Menlu G7 dan Uni Eropa Kecam Kekerasan di Myanmar

“Penargetan secara sistematis terhadap para pengunjuk rasa, dokter, masyarakat sipil, dan jurnalis harus dihentikan dan keadaan darurat harus dicabut. Kami terus menyerukan akses kemanusiaan penuh untuk menolong kelompok yang paling rentan," papar pernyataan mereka.



G7 dan UE juga menekankan, “Kami bersama-sama mengutuk kudeta di Myanmar. Kami menyerukan lagi untuk pembebasan segera dan tanpa syarat mereka yang ditahan secara sewenang-wenang, termasuk Penasihat Negara Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, dan kami berdiri bersama rakyat Myanmar dalam perjuangan mereka untuk demokrasi dan kebebasan.”

Myanmar menghadapi lebih banyak protes jalanan menentang junta militer saat Indonesia berusaha membangun momentum bersama negara-negara Asia Tenggara lainnya untuk mencari jalan keluar dari krisis.

Pekan ini terjadi aksi unjuk rasa terbesar sejauh ini pada Senin, seiring dengan pemogokan massal untuk mengecam kudeta 1 Februari militer dan menuntut pembebasan pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi.

Unjuk rasa tetap terjadi meski ada peringatan dari pihak berwenang bahwa konfrontasi dapat membuat orang-orang terbunuh.

Pada Selasa, unjuk rasa secara keseluruhan berlangsung lebih sedikit, tetapi protes multi-etnis direncanakan pada Rabu (24/2) di Mayangone, bagian utara pusat komersial Yangon.

Indonesia telah menggalang dukungan di Asia Tenggara untuk pertemuan khusus membahas Myanmar.