Tidak Setia pada China, Politisi dan Pejabat Hong Kong Dilarang Menjabat

Undang-undang baru tersebut memperluas kewenangan diskualifikasi kepada semua pejabat publik, termasuk anggota dewan distrik, yang memiliki sedikit kekuasaan politik tetapi memegang beberapa dari satu-satunya jabatan yang dipilih sepenuhnya oleh suara populer.

Pada akhir 2019, kandidat pro-demokrasi memenangkan sebagian besar posisi itu, sebuah pukulan besar bagi Beijing yang menggarisbawahi bagaimana - ketika diberi kesempatan - warga Hong Kong cenderung sangat memilih kandidat pro-demokrasi.

Di bawah undang-undang baru yang diusulkan, semua anggota dewan distrik sekarang harus bersumpah setia kepada negara.

Baca juga: Murka Dijatuhkan Sanksi, Hong Kong Sebut AS Gila

Mereka yang menolak sumpah, membuat sumpah palsu, atau dianggap tidak tulus oleh pejabat, akan dilarang menjabat selama lima tahun.

Sementara para pejabat mengatakan undang-undang tidak akan retrospektif, mereka juga mengatakan "tindakan di masa lalu" akan dipertimbangkan dalam menilai diskualifikasi.

Pengumuman persyaratan baru itu datang sehari setelah Xia Baolong, seorang pejabat tinggi China, mengatakan rencana sedang dilakukan untuk memastikan hanya "patriot sejati" yang menjalankan Hong Kong dan untuk "menutup celah apa pun" yang memungkinkan "pembuat onar anti-China" ke dalam politik.

Baca juga: China Desak Inggris Tinggalkan Mentalitas Kolonial Dalam Isu Hong Kong