Laporan Rahasia PBB: Blackwater Ingin Gulingkan Pemerintahan Libya
Rabu, 24 Februari 2021 - 07:31 WIB
loading...
Pendiri Blackwater, Eric Prince. Foto/REUTERS
A
A
A
NEW YORK - Laporan rahasia yang disiapkan penyelidik Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengungkapkan pendiri perusahaan keamanan swasta Blackwater, Eric Prince, melanggar embargo senjata di Libya.
Prince juga mencoba menggulingkan pemerintah yang diakui secara internasional hingga dua kali pada 2019.
Laporan tersebut disampaikan oleh penyelidik PBB ke Dewan Keamanan PBB.
Baca juga: Negara-negara Barat Tingkatkan Tekanan pada Junta Myanmar
Laporan tersebut menyatakan, menurut Anadolu Agency, bahwa Prince menawarkan mengirim tentara bayaran kepada Jenderal Khalifa Haftar yang memberontak, saat pertemuan di ibu kota Mesir, Kairo.
Lihat infografis: Kekuatan Kendaraan Lapis Baja Arab Saudi Terbesar Kelima di Dunia
Pertemuan itu sepuluh hari setelah meluncurkan operasi militer untuk mengendalikan Tripoli pada 4 April 2019.
Laporan itu membenarkan bahwa setelah pertemuan itu, “Prince mengirim tentara bayaran asing, pesawat penyerang, dan kapal perang ke Haftar.”
Laporan tersebut mengungkapkan pasukan tentara bayaran yang dikirim Prince berencana membentuk tim untuk melacak dan membunuh para pemimpin Libya.
Menurut laporan itu, Prince adalah saudara laki-laki Betsy DeVos, mantan menteri pendidikan di era pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Laporan PBB tersebut menimbulkan pertanyaan tentang apakah Prince mendapat manfaat dari hubungannya dengan pemerintahan Trump untuk meluncurkan operasinya di Libya, yang biayanya diperkirakan mencapai USD80 juta.
Sebagai bagian dari operasi militer yang disebut "Proyek Opus", ada juga rencana untuk menculik dan membunuh tokoh-tokoh Libya, termasuk Komandan Abdul Rauf Kara, dan dua komandan lain yang memegang paspor Irlandia.
Laporan PBB mengungkapkan bahwa tiga perusahaan yaitu, Lancaster 6 DMCC, L-6 FZE dan Opus Capital Asset Limited FZE dipekerjakan untuk merencanakan dan mengelola fase implementasi dan pembiayaan operasi itu.
Para pakar PBB menuduh perusahaan-perusahaan ini dan para eksekutifnya, yang merupakan ahli keamanan, melanggar embargo senjata yang diberlakukan Dewan Keamanan PBB di Libya.
Helikopter militer yang dimaksudkan untuk mendukung serangan Haftar harus dibeli dari Yordania. Namun, otoritas Yordania menangguhkan kesepakatan itu pada 18 Juni 2019, ketika mereka mengetahui rencana tersebut, yang mendorong Prince untuk pergi ke Afrika Selatan.
Menurut laporan itu, upaya kedua Prince untuk menggulingkan pemerintah yang sah adalah ketika tim tentara bayaran dari Operation Project Opus dikerahkan pada April dan Mei 2020 untuk menghancurkan target utama di Libya.
“Namun, pembelian pesawat yang seharusnya ikut serta dalam pertempuran dibatalkan dengan dalih pesawat tersebut akan menjadi sasaran sistem pertahanan udara Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA),” ungkap laporan PBB.
Menurut media AS, tuduhan bahwa Prince melanggar embargo senjata yang diberlakukan Dewan Keamanan PBB di Libya membuatnya terkena kemungkinan sanksi oleh PBB, termasuk larangan perjalanan dan pembekuan rekening bank dan asetnya, meskipun ini tidak pasti.
Prince juga mencoba menggulingkan pemerintah yang diakui secara internasional hingga dua kali pada 2019.
Laporan tersebut disampaikan oleh penyelidik PBB ke Dewan Keamanan PBB.
Baca juga: Negara-negara Barat Tingkatkan Tekanan pada Junta Myanmar
Laporan tersebut menyatakan, menurut Anadolu Agency, bahwa Prince menawarkan mengirim tentara bayaran kepada Jenderal Khalifa Haftar yang memberontak, saat pertemuan di ibu kota Mesir, Kairo.
Lihat infografis: Kekuatan Kendaraan Lapis Baja Arab Saudi Terbesar Kelima di Dunia
Pertemuan itu sepuluh hari setelah meluncurkan operasi militer untuk mengendalikan Tripoli pada 4 April 2019.
Laporan itu membenarkan bahwa setelah pertemuan itu, “Prince mengirim tentara bayaran asing, pesawat penyerang, dan kapal perang ke Haftar.”
Laporan tersebut mengungkapkan pasukan tentara bayaran yang dikirim Prince berencana membentuk tim untuk melacak dan membunuh para pemimpin Libya.
Menurut laporan itu, Prince adalah saudara laki-laki Betsy DeVos, mantan menteri pendidikan di era pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Laporan PBB tersebut menimbulkan pertanyaan tentang apakah Prince mendapat manfaat dari hubungannya dengan pemerintahan Trump untuk meluncurkan operasinya di Libya, yang biayanya diperkirakan mencapai USD80 juta.
Sebagai bagian dari operasi militer yang disebut "Proyek Opus", ada juga rencana untuk menculik dan membunuh tokoh-tokoh Libya, termasuk Komandan Abdul Rauf Kara, dan dua komandan lain yang memegang paspor Irlandia.
Laporan PBB mengungkapkan bahwa tiga perusahaan yaitu, Lancaster 6 DMCC, L-6 FZE dan Opus Capital Asset Limited FZE dipekerjakan untuk merencanakan dan mengelola fase implementasi dan pembiayaan operasi itu.
Para pakar PBB menuduh perusahaan-perusahaan ini dan para eksekutifnya, yang merupakan ahli keamanan, melanggar embargo senjata yang diberlakukan Dewan Keamanan PBB di Libya.
Helikopter militer yang dimaksudkan untuk mendukung serangan Haftar harus dibeli dari Yordania. Namun, otoritas Yordania menangguhkan kesepakatan itu pada 18 Juni 2019, ketika mereka mengetahui rencana tersebut, yang mendorong Prince untuk pergi ke Afrika Selatan.
Menurut laporan itu, upaya kedua Prince untuk menggulingkan pemerintah yang sah adalah ketika tim tentara bayaran dari Operation Project Opus dikerahkan pada April dan Mei 2020 untuk menghancurkan target utama di Libya.
“Namun, pembelian pesawat yang seharusnya ikut serta dalam pertempuran dibatalkan dengan dalih pesawat tersebut akan menjadi sasaran sistem pertahanan udara Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA),” ungkap laporan PBB.
Menurut media AS, tuduhan bahwa Prince melanggar embargo senjata yang diberlakukan Dewan Keamanan PBB di Libya membuatnya terkena kemungkinan sanksi oleh PBB, termasuk larangan perjalanan dan pembekuan rekening bank dan asetnya, meskipun ini tidak pasti.
(sya)
Lihat Juga :
