Ukraina Peringati 7 Tahun Agresi Rusia dan Aneksasi Crimea oleh Moskow
loading...
Anggota angkatan bersenjata Ukraina naik kendaraan militer di dekat Debaltseve, Ukraina timur, 16 Februari 2015. REUTERS/Gleb Garanich/File Photo
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah Kiev, melalui kedutaannya di Jakarta, memperingati tujuh tahun agresi bersenjata Rusia terhadap Ukraina , Sabtu (20/2/2021). Kiev juga memperingati aneksasi Crimea oleh Moskow.
“Tujuh tahun yang lalu, agresi bersenjata Rusia terhadap Ukraina dimulai, jatuhnya banyak korban jiwa, okupasi Republik Otonomi Crimea dan kota Sevastopol, serta beberapa area tertentu di wilayah Donetsk dan Luhansk,” kedutaan tersebut dalam pernyataan yang diterima SINDOnews.com.
Menurut Ukraina, Federasi Rusia semakin memperketat kontrolnya atas Crimea melalui upaya aneksasi, menekan perbedaan pendapat dan penindasan terhadap minoritas di Crimea.
“Meskipun banyak inisiatif Ukraina yang bertujuan untuk penyelesaian konflik secara damai, agresi bersenjata Rusia sedang berlangsung dan situasi terkini di wilayah yang diduduki sementara secara umum dapat dicirikan sebagai kemunduran di semua bidang,” lanjut Kedutaan Ukraina. “Rusia secara brutal melanggar hak-hak politik Tatar Crimea, penduduk asli Crimea.”
Data pemerintah Kiev menyebutkan, lebih dari 100 warga Ukraina tetap ditahan secara ilegal sebagai tahanan politik di Crimea dan Rusia. Kebanyakan dari mereka adalah Tatar Crimea.
Menurut Kiev, Federasi Rusia melakukan perubahan demografis secara paksa. Data resmi menyebutkan, sejak 2014 lebih dari 50.000 warga Ukraina harus meninggalkan Crimea.
“Dengan dalih epidemi COVID-19, Rusia membatasi kebebasan pergerakan penduduk Crimea dan kontak mereka dengan Ukraina,” kata kedutaan.
Rusia, sambung Kedutaan Ukraina, terus mengubah Crimea dan perairan sekitarnya menjadi pos militernya di wilayah Azov-Laut Hitam.
Selama okupasi Crimea, Federasi Rusia menyiapkan infrastruktur militer Crimea di semenanjung untuk penyebaran senjata nuklir, termasuk perbaikan infrastruktur fasilitas penyimpanan hulu ledak nuklir masa Soviet.
Pada tanggal 14 Januari 2021, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa di Strasbourg telah memutuskan diterimanya tuntutan Ukraina terhadap Federasi Rusia No 20958/14 (tentang Crimea).
Untuk meningkatkan dan memperluas respons terhadap okupasi Crimea dan pelanggaran hukum internasional terkait oleh Federasi Rusia, Ukraina telah memprakarsai pembentukan Platform Crimea—format konsultasi dan koordinasi baru.
Tujuan akhirnya yaitu untuk mencapai penghentian okupasi Crimea seutuhnya. Kegiatan Platform Crimea akan fokus pada lima bidang prioritas, yakni kebijakan non-pengakuan; keamanan, termasuk kebebasan navigasi; efektivitas sanksi terhadap negara agresor dan ekstensinya; hukum humaniter internasional dan perlindungan hak asasi manusia; mitigasi dampak ekonomi dan lingkungan yang merugikan.
KTT perdana dari Platform Crimea diharapkan akan diadakan di Kiev pada tanggal 23 Agustus 2021.
“Tujuh tahun yang lalu, agresi bersenjata Rusia terhadap Ukraina dimulai, jatuhnya banyak korban jiwa, okupasi Republik Otonomi Crimea dan kota Sevastopol, serta beberapa area tertentu di wilayah Donetsk dan Luhansk,” kedutaan tersebut dalam pernyataan yang diterima SINDOnews.com.
Menurut Ukraina, Federasi Rusia semakin memperketat kontrolnya atas Crimea melalui upaya aneksasi, menekan perbedaan pendapat dan penindasan terhadap minoritas di Crimea.
“Meskipun banyak inisiatif Ukraina yang bertujuan untuk penyelesaian konflik secara damai, agresi bersenjata Rusia sedang berlangsung dan situasi terkini di wilayah yang diduduki sementara secara umum dapat dicirikan sebagai kemunduran di semua bidang,” lanjut Kedutaan Ukraina. “Rusia secara brutal melanggar hak-hak politik Tatar Crimea, penduduk asli Crimea.”
Data pemerintah Kiev menyebutkan, lebih dari 100 warga Ukraina tetap ditahan secara ilegal sebagai tahanan politik di Crimea dan Rusia. Kebanyakan dari mereka adalah Tatar Crimea.
Menurut Kiev, Federasi Rusia melakukan perubahan demografis secara paksa. Data resmi menyebutkan, sejak 2014 lebih dari 50.000 warga Ukraina harus meninggalkan Crimea.
“Dengan dalih epidemi COVID-19, Rusia membatasi kebebasan pergerakan penduduk Crimea dan kontak mereka dengan Ukraina,” kata kedutaan.
Rusia, sambung Kedutaan Ukraina, terus mengubah Crimea dan perairan sekitarnya menjadi pos militernya di wilayah Azov-Laut Hitam.
Selama okupasi Crimea, Federasi Rusia menyiapkan infrastruktur militer Crimea di semenanjung untuk penyebaran senjata nuklir, termasuk perbaikan infrastruktur fasilitas penyimpanan hulu ledak nuklir masa Soviet.
Pada tanggal 14 Januari 2021, Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa di Strasbourg telah memutuskan diterimanya tuntutan Ukraina terhadap Federasi Rusia No 20958/14 (tentang Crimea).
Untuk meningkatkan dan memperluas respons terhadap okupasi Crimea dan pelanggaran hukum internasional terkait oleh Federasi Rusia, Ukraina telah memprakarsai pembentukan Platform Crimea—format konsultasi dan koordinasi baru.
Tujuan akhirnya yaitu untuk mencapai penghentian okupasi Crimea seutuhnya. Kegiatan Platform Crimea akan fokus pada lima bidang prioritas, yakni kebijakan non-pengakuan; keamanan, termasuk kebebasan navigasi; efektivitas sanksi terhadap negara agresor dan ekstensinya; hukum humaniter internasional dan perlindungan hak asasi manusia; mitigasi dampak ekonomi dan lingkungan yang merugikan.
KTT perdana dari Platform Crimea diharapkan akan diadakan di Kiev pada tanggal 23 Agustus 2021.
(min)
Lihat Juga :
