AS Peringatkan China Tak Gunakan Kekuatan di Laut China Selatan

WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) memperingatkan China agar tidak menggunakan kekuatan di perairan yang disengketakan di Laut China Selatan . Washington juga sampaikan kembali pandangan tegasnya bahwa klaim Beijing di perairan itu adalah ilegal.

Departemen Luar Negeri Amerika menyuarakan "keprihatinan" tentang undang-undang baru yang diberlakukan oleh China yang mengizinkan pasukan Coast Guard-nya menggunakan senjata terhadap kapal asing yang dianggap Beijing memasuki perairannya secara tidak sah.



"Teks tersebut secara tegas menyiratkan bahwa undang-undang ini dapat digunakan untuk mengintimidasi tetangga maritim Republik Rakyat China (RRC)," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price.

"Kami mengingatkan RRC dan semua yang pasukannya beroperasi di Laut China Selatan bahwa pasukan maritim yang bertanggung jawab bertindak dengan profesionalisme dan menahan diri dalam menjalankan otoritas mereka," kata Price kepada wartawan, seperti dikutip AFP, Sabtu (20/2/2021).

"Kami lebih prihatin bahwa China dapat meminta undang-undang baru ini untuk menegaskan klaim maritimnya yang melanggar hukum di Laut China Selatan."

Price mengatakan bahwa pemerintahan Presiden Joe Biden menegaskan kembali pernyataan tentang Laut China Selatan yang dikeluarkan pada Juli oleh Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, yang dikenal karena sikap hawkish-nya terhadap Beijing.

Dalam pernyataannya, Pompeo menyatakan bahwa klaim Beijing atas sumber daya lepas pantai di sebagian besar Laut China Selatan "sepenuhnya ilegal".



Amerika Serikat telah lama menolak klaim luas China di jalur air strategis, tetapi Pompeo melangkah lebih jauh dengan secara eksplisit mendukung posisi negara-negara Asia Tenggara seperti Filipina dan Vietnam daripada tetap berada di luar sengketa.

Menteri Luar Negeri baru Amerika, Antony Blinken, sebelumnya menyuarakan keprihatinan tentang undang-undang maritim China melalui panggilan telepon dengan mitranya dari Jepang, Toshimitsu Motegi.

Blinken pada saat itu menegaskan kembali bahwa pulau-pulau Senkaku di Laut China Timur—juga diklaim oleh Beijing, yang menyebut mereka Diaoyu, dan Taiwan—berada di bawah perjanjian keamanan yang mengikat Amerika Serikat dan Jepang untuk saling membela.