Obral Grasi, Militer Myanmar Ampuni Lebih dari 23.000 Tahanan
Jum'at, 12 Februari 2021 - 15:40 WIB
loading...
MIliter Myanmar memberikan ampunan kepada lebih dari 23 ribu tahanan. Foto/Sputnik
A
A
A
NAYPYITAW - Otoritas militer di Myanmar telah mengeluarkan perintah untuk mengampuni lebih dari 23.000 tahanan, termasuk 55 warga negara asing. Pengampunan itu diumumkan pada Jumat kemarin saat Myanmar merayakan ulang tahun ke-74 Union Day.
"Sementara Republik Persatuan Myanmar sedang membangun sebuah Negara demokrasi baru dengan perdamaian, pembangunan dan disiplin, untuk mengubah para tahanan menjadi warga negara yang layak, untuk menyenangkan publik dan untuk menciptakan dasar kemanusiaan dan belas kasih, Dewan Administrasi Negara, sebagai per Bagian 204 (a) dari Konstitusi Negara, telah mengeluarkan perintah amnesti untuk hukuman yang diterima sebelum 4 Waning of Pyatho 1382 ME (31 Januari 2021) untuk pelanggaran apapun," bunyi perintah yang diterbitkan oleh surat kabar Global New Light of Myanmar yang dinukil Sputnik, Jumat (12/2/2021).
Dokumen tersebut ditandatangani oleh Ketua Dewan Administrasi Negara Jenderal Min Aung Hlaing. Sesuai dengan keputusan tersebut, 23.314 narapidana akan dibebaskan.
Dokumen tersebut dirilis setelah kudeta militer di Myanmar pecah pada 1 Februari. Militer Myanmar menangkap anggota senior parlemen yang baru terpilih tepat sebelum parlemen bersidang untuk sesi pelantikannya.
"Sementara Republik Persatuan Myanmar sedang membangun sebuah Negara demokrasi baru dengan perdamaian, pembangunan dan disiplin, untuk mengubah para tahanan menjadi warga negara yang layak, untuk menyenangkan publik dan untuk menciptakan dasar kemanusiaan dan belas kasih, Dewan Administrasi Negara, sebagai per Bagian 204 (a) dari Konstitusi Negara, telah mengeluarkan perintah amnesti untuk hukuman yang diterima sebelum 4 Waning of Pyatho 1382 ME (31 Januari 2021) untuk pelanggaran apapun," bunyi perintah yang diterbitkan oleh surat kabar Global New Light of Myanmar yang dinukil Sputnik, Jumat (12/2/2021).
Dokumen tersebut ditandatangani oleh Ketua Dewan Administrasi Negara Jenderal Min Aung Hlaing. Sesuai dengan keputusan tersebut, 23.314 narapidana akan dibebaskan.
Dokumen tersebut dirilis setelah kudeta militer di Myanmar pecah pada 1 Februari. Militer Myanmar menangkap anggota senior parlemen yang baru terpilih tepat sebelum parlemen bersidang untuk sesi pelantikannya.
Lihat Juga :
