Biden Siap Kembalikan Posisi AS sebagai Superpower
Jum'at, 22 Januari 2021 - 05:31 WIB
loading...
Presidan AS Joe Biden akan mengutamakan pemulihan domestik sebelum mengembalikan negaranya sebagai superpower. FOTO/REUTERS
A
A
A
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden diperkirakan memerlukan waktu relatif lama untuk mengembalikan negara itu sebagai superpower . Ini karena saat ini AS dinilai sedang berada di titik terendah di segala lini sehingga Biden akan fokus terlebih dahulu membenahi masalah domestik.
Menyadari peliknya persoalan domestik di negaranya, Presiden yang berasal dari Partai Demokrat itu pun langsung tancap gas menandatangani 17 perintah eksekutif hanya beberapa jam setelah dilantik. Langkah itu merupakan upaya paling cepat dan agresif dalam membatalkan semua legasi Donald Trump , presiden sebelumnya. Selain perintah eksekutif, Biden juga menandatangi memorandum dan perintah ke lembaga federal.
"Tidak ada waktu untuk memulai seperti hari ini," kata Biden di Oval Office kepada para jurnalis, dilansir Reuters, Kamis (21/01/21). "Saya akan mulai mewujudkan janji yang saya buat untuk rakyat AS," katanya.
(Baca juga: Joe Biden Dilantik Jadi Presiden, Muslim Jangan Takut Masuk Amerika Serikat )
Sektor ekonomi menjadi salah satu target pemulihan domestik ala Biden. Dengan tegas dia menyatakan pekan depan akan mengampanyekan "Beli Produk AS" di mana ada kewajiban bagi pemerintah untuk membeli produk dari perusahaan AS. Terkait kebijakan ini, rupanya Biden sepaham dengan Trump yang selama memimpin AS kerap mempromosikan ‘ made in America’.
Setelah pada Januari ini fokus untuk menangani permasalahan domestik AS, bulan berikutnya pemerintahan Biden akan fokus merestorasikan posisi AS di dunia.
Dalam pandangan analis politik American University of Paris, Marwan Bishara, salah satu upaya menjadikan AS sebagai pemimpin dunia adalah menghapus kebijakan yang sudah dibuat oleh Donald Trump yang dinilai telah merusak jiwa AS. Namun demikian, Biden harus melakukan itu dengan hati-hati karena memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial karena Partai Republik tetap memiliki pendukung.
(Baca juga: Sah, Joe Biden Resmi Menjabat Presiden Amerika Serikat ke-46 )
"Setiap Demokrat yang berkuasa dan memenangkan pemilu pasti akan membersihkan sisa kebijakan Partai Republik," katanya.
Menyadari peliknya persoalan domestik di negaranya, Presiden yang berasal dari Partai Demokrat itu pun langsung tancap gas menandatangani 17 perintah eksekutif hanya beberapa jam setelah dilantik. Langkah itu merupakan upaya paling cepat dan agresif dalam membatalkan semua legasi Donald Trump , presiden sebelumnya. Selain perintah eksekutif, Biden juga menandatangi memorandum dan perintah ke lembaga federal.
"Tidak ada waktu untuk memulai seperti hari ini," kata Biden di Oval Office kepada para jurnalis, dilansir Reuters, Kamis (21/01/21). "Saya akan mulai mewujudkan janji yang saya buat untuk rakyat AS," katanya.
(Baca juga: Joe Biden Dilantik Jadi Presiden, Muslim Jangan Takut Masuk Amerika Serikat )
Sektor ekonomi menjadi salah satu target pemulihan domestik ala Biden. Dengan tegas dia menyatakan pekan depan akan mengampanyekan "Beli Produk AS" di mana ada kewajiban bagi pemerintah untuk membeli produk dari perusahaan AS. Terkait kebijakan ini, rupanya Biden sepaham dengan Trump yang selama memimpin AS kerap mempromosikan ‘ made in America’.
Setelah pada Januari ini fokus untuk menangani permasalahan domestik AS, bulan berikutnya pemerintahan Biden akan fokus merestorasikan posisi AS di dunia.
Dalam pandangan analis politik American University of Paris, Marwan Bishara, salah satu upaya menjadikan AS sebagai pemimpin dunia adalah menghapus kebijakan yang sudah dibuat oleh Donald Trump yang dinilai telah merusak jiwa AS. Namun demikian, Biden harus melakukan itu dengan hati-hati karena memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial karena Partai Republik tetap memiliki pendukung.
(Baca juga: Sah, Joe Biden Resmi Menjabat Presiden Amerika Serikat ke-46 )
"Setiap Demokrat yang berkuasa dan memenangkan pemilu pasti akan membersihkan sisa kebijakan Partai Republik," katanya.
Lihat Juga :
