Biden Siap Kembalikan Posisi AS sebagai Superpower
Jum'at, 22 Januari 2021 - 05:31 WIB
loading...
Presidan AS Joe Biden akan mengutamakan pemulihan domestik sebelum mengembalikan negaranya sebagai superpower. FOTO/REUTERS
A
A
A
WASHINGTON - Amerika Serikat (AS) di bawah pemerintahan Presiden Joe Biden diperkirakan memerlukan waktu relatif lama untuk mengembalikan negara itu sebagai superpower . Ini karena saat ini AS dinilai sedang berada di titik terendah di segala lini sehingga Biden akan fokus terlebih dahulu membenahi masalah domestik.
Menyadari peliknya persoalan domestik di negaranya, Presiden yang berasal dari Partai Demokrat itu pun langsung tancap gas menandatangani 17 perintah eksekutif hanya beberapa jam setelah dilantik. Langkah itu merupakan upaya paling cepat dan agresif dalam membatalkan semua legasi Donald Trump , presiden sebelumnya. Selain perintah eksekutif, Biden juga menandatangi memorandum dan perintah ke lembaga federal.
"Tidak ada waktu untuk memulai seperti hari ini," kata Biden di Oval Office kepada para jurnalis, dilansir Reuters, Kamis (21/01/21). "Saya akan mulai mewujudkan janji yang saya buat untuk rakyat AS," katanya.
(Baca juga: Joe Biden Dilantik Jadi Presiden, Muslim Jangan Takut Masuk Amerika Serikat )
Sektor ekonomi menjadi salah satu target pemulihan domestik ala Biden. Dengan tegas dia menyatakan pekan depan akan mengampanyekan "Beli Produk AS" di mana ada kewajiban bagi pemerintah untuk membeli produk dari perusahaan AS. Terkait kebijakan ini, rupanya Biden sepaham dengan Trump yang selama memimpin AS kerap mempromosikan ‘ made in America’.
Setelah pada Januari ini fokus untuk menangani permasalahan domestik AS, bulan berikutnya pemerintahan Biden akan fokus merestorasikan posisi AS di dunia.
Dalam pandangan analis politik American University of Paris, Marwan Bishara, salah satu upaya menjadikan AS sebagai pemimpin dunia adalah menghapus kebijakan yang sudah dibuat oleh Donald Trump yang dinilai telah merusak jiwa AS. Namun demikian, Biden harus melakukan itu dengan hati-hati karena memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial karena Partai Republik tetap memiliki pendukung.
(Baca juga: Sah, Joe Biden Resmi Menjabat Presiden Amerika Serikat ke-46 )
"Setiap Demokrat yang berkuasa dan memenangkan pemilu pasti akan membersihkan sisa kebijakan Partai Republik," katanya.
Biden juga menghentikan pendanaan pembangunan tembok perbatasan ala Trump. Selain itu, dia juga membatalkan larangan berpegian ke dan dari 13 negara Muslim. Biden memulai proses kembali ke kesepakatan iklim paris dan bergabung kembali ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan menunjuk Anthony Fauci, pakar penyakit infeksi, sebagai delegasi AS.
“Larangan berpegian itu tidak sesuai dengan nilai AS dan itu akan menghidupkan kembali kredibilitas AS di panggung global,” kata Bishara.
(Baca juga: Investor Terus Cermati Pemilihan Senat di Amerika Serikat )
Mengembalikan AS sebagai negara adidaya dan pemimpin dunia juga diungkapkan Biden dalam pidato pelantikannya, “renewal and resolve." Hal tersebut sekaligus menjadi beban berat Presiden ke-46 itu untuk menyembuhkan demokrasi AS di dunia yang terlihat suram dan muram.
Namun, itu semua tak akan terwujud dalam persatuan dan menyucikan kembali demokrasi di seluruh AS.
Tak banyak pesan kebijakan luar negeri yang diungkapkan Biden. Dia hanya menjamin bahwa seluruh dunia melihat apa yang dilakukannya untuk AS untuk bisa mampu kembali sebagai mitra global.
Dia pun berjanji memperbaiki aliansi dan berkerja sama dengan dunia sebagai mitra yang bisa dipercaya untuk perdamaian dan keamanan. Biden akan kembali memimpin NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) dan memulihkan pendekatan multilateral.
Di sektor perekonomian dan perubahan iklim, pemerintahan Biden akan mendorong para pemain ekonomi kembali meningkatkan kecepatan untuk meninggal ketinggalan selama empat tahun terakhir. Sinergisitas sangat diperlukan untuk memperkuat perekonomian AS. Itu tentunya juga perlu kesepakatan antara pemerintah, pengusaha, investor hingga kalangan pekerja.
“AS harus mendorong para semua pihak untuk menekan ambisi dan menunjukkan kemampuan kita untuk kembali ke panggung kepemimpinan,” kata Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Brian Deeser dilansir Reuters.
Cara itu termasuk bagaimana AS mampu memimpin agar dunia bisa mengendalikan perubahan iklim dan tetap mendorong peningkatan ekonomi.
Pete Betts, peneliti di think tank berbasis di London, Chatham House, mengungkapkan bahwa AS akan mewujudkan janji untuk berkomitmen terhadap keuangan dalam penanganan perubahan iklim. AS selama pemerintahan Barack Obama berjanji memberikan USD3 miliar untuk Green Climate Fund, namun baru terealisasi USD1 miliar.
“AS harus menempatkan banyak uang di meja dan mendorong negara lain melakukan hal sama,” katanya.
Pascapelantikan Joe Biden, rivalitas AS dan China diperkirakan terus berlanjut dengan cara yang lebih halus. Diketahui, selama kepemimpinan Trump, China mampu mengambil alih kesempatan yang ditinggalkan AS dalam berbagai kesempatan menyebarkan pengaruh geopolitik. Melihat kondisi ini, Biden diharapkan akan kembali merebut memperbaiki posisi geopolitik yang lemah sebelumnya.
"AS bisa memperkuat diplomasi di Afrika dan Timur tengah di mana kepemimpinan Barat sangat lemah dan tidak koheren," kata Jeremy Cliffe, pengamat dari New Statesman.
Lalu, mampukah Biden mewujudkan kepemimpinan dunia di tangan AS? "Tantangan Biden sangat unik dalam sejarah AS. AS merupakan negara yang biasa bergerak maju dan kerap keluar jalur,” ujar Cliffe.
Biden secara resmi menjabat sebagai presiden Amerika Serikat ke-46 untuk periode empat tahun ke depan menggantikan Donald Trump pada Rabu (20/01). Trump sendiri memilih melanggar tradisi dengan tidak menghadiri acara pelantikan penerusnya.
Biden diambil sumpahnya dalam upacara yang berlangsung khidmat di Gedung Capitol, Washington DC. Pengambilan sumpahnya dipimpin oleh Hakim Mahkamah Agung John Roberts. Wakil Presiden AS Kamala Harris , diambil sumpahnya terlebih dahulu. Dia mengukir sejarah sebagai perempuan pertama, sekaligus perempuan keturunan pendatang dari India dan Jamaika, yang menjadi wakil presiden AS.
“Ini adalah Hari Amerika. Ini adalah hari demokrasi. Hari bersejarah dan penuh harapan,” ujar Biden pada pidato pelantikannya. "Dalam perjalananannya, Amerika telah diuji dan berhasil mengatasi hambatan. Hari ini kita merayakan kemenangan, bukan kemenangan seorang kandidat tetapi kemenangan atas tujuan, tujuan demokrasi,” ucap Biden.
Menyadari peliknya persoalan domestik di negaranya, Presiden yang berasal dari Partai Demokrat itu pun langsung tancap gas menandatangani 17 perintah eksekutif hanya beberapa jam setelah dilantik. Langkah itu merupakan upaya paling cepat dan agresif dalam membatalkan semua legasi Donald Trump , presiden sebelumnya. Selain perintah eksekutif, Biden juga menandatangi memorandum dan perintah ke lembaga federal.
"Tidak ada waktu untuk memulai seperti hari ini," kata Biden di Oval Office kepada para jurnalis, dilansir Reuters, Kamis (21/01/21). "Saya akan mulai mewujudkan janji yang saya buat untuk rakyat AS," katanya.
(Baca juga: Joe Biden Dilantik Jadi Presiden, Muslim Jangan Takut Masuk Amerika Serikat )
Sektor ekonomi menjadi salah satu target pemulihan domestik ala Biden. Dengan tegas dia menyatakan pekan depan akan mengampanyekan "Beli Produk AS" di mana ada kewajiban bagi pemerintah untuk membeli produk dari perusahaan AS. Terkait kebijakan ini, rupanya Biden sepaham dengan Trump yang selama memimpin AS kerap mempromosikan ‘ made in America’.
Setelah pada Januari ini fokus untuk menangani permasalahan domestik AS, bulan berikutnya pemerintahan Biden akan fokus merestorasikan posisi AS di dunia.
Dalam pandangan analis politik American University of Paris, Marwan Bishara, salah satu upaya menjadikan AS sebagai pemimpin dunia adalah menghapus kebijakan yang sudah dibuat oleh Donald Trump yang dinilai telah merusak jiwa AS. Namun demikian, Biden harus melakukan itu dengan hati-hati karena memiliki konsekuensi ekonomi dan sosial karena Partai Republik tetap memiliki pendukung.
(Baca juga: Sah, Joe Biden Resmi Menjabat Presiden Amerika Serikat ke-46 )
"Setiap Demokrat yang berkuasa dan memenangkan pemilu pasti akan membersihkan sisa kebijakan Partai Republik," katanya.
Biden juga menghentikan pendanaan pembangunan tembok perbatasan ala Trump. Selain itu, dia juga membatalkan larangan berpegian ke dan dari 13 negara Muslim. Biden memulai proses kembali ke kesepakatan iklim paris dan bergabung kembali ke Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan menunjuk Anthony Fauci, pakar penyakit infeksi, sebagai delegasi AS.
“Larangan berpegian itu tidak sesuai dengan nilai AS dan itu akan menghidupkan kembali kredibilitas AS di panggung global,” kata Bishara.
(Baca juga: Investor Terus Cermati Pemilihan Senat di Amerika Serikat )
Mengembalikan AS sebagai negara adidaya dan pemimpin dunia juga diungkapkan Biden dalam pidato pelantikannya, “renewal and resolve." Hal tersebut sekaligus menjadi beban berat Presiden ke-46 itu untuk menyembuhkan demokrasi AS di dunia yang terlihat suram dan muram.
Namun, itu semua tak akan terwujud dalam persatuan dan menyucikan kembali demokrasi di seluruh AS.
Tak banyak pesan kebijakan luar negeri yang diungkapkan Biden. Dia hanya menjamin bahwa seluruh dunia melihat apa yang dilakukannya untuk AS untuk bisa mampu kembali sebagai mitra global.
Dia pun berjanji memperbaiki aliansi dan berkerja sama dengan dunia sebagai mitra yang bisa dipercaya untuk perdamaian dan keamanan. Biden akan kembali memimpin NATO (Pakta Pertahanan Atlantik Utara) dan memulihkan pendekatan multilateral.
Di sektor perekonomian dan perubahan iklim, pemerintahan Biden akan mendorong para pemain ekonomi kembali meningkatkan kecepatan untuk meninggal ketinggalan selama empat tahun terakhir. Sinergisitas sangat diperlukan untuk memperkuat perekonomian AS. Itu tentunya juga perlu kesepakatan antara pemerintah, pengusaha, investor hingga kalangan pekerja.
“AS harus mendorong para semua pihak untuk menekan ambisi dan menunjukkan kemampuan kita untuk kembali ke panggung kepemimpinan,” kata Direktur Dewan Ekonomi Nasional AS Brian Deeser dilansir Reuters.
Cara itu termasuk bagaimana AS mampu memimpin agar dunia bisa mengendalikan perubahan iklim dan tetap mendorong peningkatan ekonomi.
Pete Betts, peneliti di think tank berbasis di London, Chatham House, mengungkapkan bahwa AS akan mewujudkan janji untuk berkomitmen terhadap keuangan dalam penanganan perubahan iklim. AS selama pemerintahan Barack Obama berjanji memberikan USD3 miliar untuk Green Climate Fund, namun baru terealisasi USD1 miliar.
“AS harus menempatkan banyak uang di meja dan mendorong negara lain melakukan hal sama,” katanya.
Pascapelantikan Joe Biden, rivalitas AS dan China diperkirakan terus berlanjut dengan cara yang lebih halus. Diketahui, selama kepemimpinan Trump, China mampu mengambil alih kesempatan yang ditinggalkan AS dalam berbagai kesempatan menyebarkan pengaruh geopolitik. Melihat kondisi ini, Biden diharapkan akan kembali merebut memperbaiki posisi geopolitik yang lemah sebelumnya.
"AS bisa memperkuat diplomasi di Afrika dan Timur tengah di mana kepemimpinan Barat sangat lemah dan tidak koheren," kata Jeremy Cliffe, pengamat dari New Statesman.
Lalu, mampukah Biden mewujudkan kepemimpinan dunia di tangan AS? "Tantangan Biden sangat unik dalam sejarah AS. AS merupakan negara yang biasa bergerak maju dan kerap keluar jalur,” ujar Cliffe.
Biden secara resmi menjabat sebagai presiden Amerika Serikat ke-46 untuk periode empat tahun ke depan menggantikan Donald Trump pada Rabu (20/01). Trump sendiri memilih melanggar tradisi dengan tidak menghadiri acara pelantikan penerusnya.
Biden diambil sumpahnya dalam upacara yang berlangsung khidmat di Gedung Capitol, Washington DC. Pengambilan sumpahnya dipimpin oleh Hakim Mahkamah Agung John Roberts. Wakil Presiden AS Kamala Harris , diambil sumpahnya terlebih dahulu. Dia mengukir sejarah sebagai perempuan pertama, sekaligus perempuan keturunan pendatang dari India dan Jamaika, yang menjadi wakil presiden AS.
“Ini adalah Hari Amerika. Ini adalah hari demokrasi. Hari bersejarah dan penuh harapan,” ujar Biden pada pidato pelantikannya. "Dalam perjalananannya, Amerika telah diuji dan berhasil mengatasi hambatan. Hari ini kita merayakan kemenangan, bukan kemenangan seorang kandidat tetapi kemenangan atas tujuan, tujuan demokrasi,” ucap Biden.
(ynt)
Lihat Juga :
