Pejabat PBB Desak AS Cabut Daftar Hitam Houthi, Peringatkan Kelaparan

Rakyat Yaman khawatir keputusan AS dapat semakin mengisolasi mereka dari sistem keuangan global.

Koalisi militer pimpinan Arab Saudi ikut campur di Yaman pada 2015, mendukung pasukan pemerintah yang memerangi Houthi.

Para pejabat PBB mencoba menghidupkan kembali pembicaraan damai untuk mengakhiri perang karena penderitaan negara itu juga diperburuk oleh jatuhnya ekonomi dan merosotnya nilai mata uang serta pandemi COVID-19.

Kepala negosiator Houthi mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok itu tidak akan meninggalkan pembicaraan damai dengan PBB dan Arab Saudi.

Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Mike Pompeo mengumumkan langkah melawan Houthi itu pada hari Minggu. Keputusan itu akan mulai berlaku pada 19 Januari, hari terakhir Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih.

Menteri Luar Negeri Yaman yang didukung internasional, Ahmad Awad bin Mubarak, mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa pemerintahannya menyambut baik keputusan AS tersebut.

Presiden AS terpilih Joe Biden mulai menjabat pada 20 Januari. Kebijakan Trump itu dapat dicabut pemerintahan Biden.

“Kami sekarang berjuang tanpa sebutan. Dengan penetapan tersebut, itu akan menjadi bencana besar. Ini benar-benar akan menjadi hukuman mati bagi ratusan ribu, jika tidak jutaan orang tak bersalah di Yaman,” tegas Beasley, mantan gubernur Carolina Selatan.

“Penetapan ini perlu dinilai kembali. Itu perlu dievaluasi ulang. Dan terus terang, itu perlu dibalik,” ujar dia.