Tolak RUU Keamanan, Polisi Paris Turun ke Jalan
loading...
Anggota polisi di Ibu Kota Prancis, Prancis, berunjuk rasa memprotes dan mengecam Presiden Emmanuel Macron setelah dia menyerukan reformasi polisi. Foto/Tangkapan layar
A
A
A
PARIS - Anggota polisi di Ibu Kota Prancis , Paris, berunjuk rasa memprotes dan mengecam Presiden Emmanuel Macron setelah dia menyerukan reformasi polisi. Macron dan partainya berupaya untuk mengamandemen undang-undang keamanan yang melindungi identitas petugas polisi.
Para petugas polisi terlihat berdemonstrasi di jalan-jalan Paris pada Senin malam. Beberapa dari mereka melakukan protes dengan berseragam dan dari kendaraan darurat, lampu biru mereka yang berkedip menerangi Place de l'Etoile yang ikonik di kota itu.
“Saya berbicara atas nama kolega yang ada di belakang saya, yang menderita setiap hari di luar, yang dianiaya, dibakar, dilecehkan, diganggu,” kata seorang petugas polisi, menuntut agar polisi menerima “dukungan” dari pemerintah.
“Kita harus tahu bahwa itu juga berdampak pada keluarga kita, istrinya, anak-anaknya, juga orang tua, yang juga menderita karena anak-anak polisi mereka dianiaya dan dilecehkan secara permanen. Itu mempengaruhi banyak orang dan kita membutuhkan dukungan ini. Tanpa itu, kita menang tidak bergerak maju," imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (15/12/2020).
Reporter lokal lainnya juga hadir di lokasi protes, merekam para demonstran saat mereka meneriakkan slogan di tengah hujan lebat.
Aksi protes itu muncul saat Macron semakin membidik kepolisian Prancis, bersumpah untuk "campur tangan secara pribadi" dalam masalah tersebut awal bulan ini. Keputusan itu muncul setelah sepasang klip video kontroversial muncul yang menunjukkan petugas memukuli tersangka. (Baca juga: Dewan HAM PBB Desak Prancis Ubah RUU Keamanan Baru )
Dalam sebuah surat kepada serikat polisi nasional pekan lalu, Macron berjanji akan melakukan serangkaian reformasi di tujuh bidang, termasuk pelatihan polisi, pengawasan, sumber daya, rekaman video intervensi, inspeksi, dan hubungan dengan populasi yang lebih luas.
Partai Macron, La Republique En Marche, juga memicu kemarahan penegak hukum setelah berjanji untuk menulis ulang sebagian rancangan undang-undang keamanan yang kontroversial. Salah satu ketentuan yang diatur melarang warga untuk merekam petugas yang sedang bertugas dan memposting gambar secara online dengan maksud untuk menyakiti.
Kritik terhadap rancangan undang-undang (RUU) tersebut, yang baru-baru ini diadopsi oleh majelis rendah parlemen, telah memicu aksi protes selama tiga minggu berturut-turut. Beberapa berpendapat RUU tersebut dapat mengkriminalisasi jurnalis yang ingin mendokumentasikan kebrutalan polisi.(Baca juga: Kabinet Prancis Dukung Undang-undang yang Targetkan Ekstremisme )
Aksi protes polisi pada Senin malam bukanlah yang pertama dari jenisnya di ibu kota Prancis dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya petugas polisi juga menggelar demonstrasi lain pada Jumat lalu. Menurut seorang jurnalis lokal, protes sebelumnya datang setelah Macron memberikan wawancara panjang ke platform video Prancis Brut, di mana dia mengatakan non-kulit putih "lebih mungkin untuk diperiksa oleh polisi," di antara kritik lain terhadap penegakan hukum.
Para petugas polisi terlihat berdemonstrasi di jalan-jalan Paris pada Senin malam. Beberapa dari mereka melakukan protes dengan berseragam dan dari kendaraan darurat, lampu biru mereka yang berkedip menerangi Place de l'Etoile yang ikonik di kota itu.
“Saya berbicara atas nama kolega yang ada di belakang saya, yang menderita setiap hari di luar, yang dianiaya, dibakar, dilecehkan, diganggu,” kata seorang petugas polisi, menuntut agar polisi menerima “dukungan” dari pemerintah.
“Kita harus tahu bahwa itu juga berdampak pada keluarga kita, istrinya, anak-anaknya, juga orang tua, yang juga menderita karena anak-anak polisi mereka dianiaya dan dilecehkan secara permanen. Itu mempengaruhi banyak orang dan kita membutuhkan dukungan ini. Tanpa itu, kita menang tidak bergerak maju," imbuhnya seperti dikutip dari Russia Today, Selasa (15/12/2020).
Reporter lokal lainnya juga hadir di lokasi protes, merekam para demonstran saat mereka meneriakkan slogan di tengah hujan lebat.
Aksi protes itu muncul saat Macron semakin membidik kepolisian Prancis, bersumpah untuk "campur tangan secara pribadi" dalam masalah tersebut awal bulan ini. Keputusan itu muncul setelah sepasang klip video kontroversial muncul yang menunjukkan petugas memukuli tersangka. (Baca juga: Dewan HAM PBB Desak Prancis Ubah RUU Keamanan Baru )
Dalam sebuah surat kepada serikat polisi nasional pekan lalu, Macron berjanji akan melakukan serangkaian reformasi di tujuh bidang, termasuk pelatihan polisi, pengawasan, sumber daya, rekaman video intervensi, inspeksi, dan hubungan dengan populasi yang lebih luas.
Partai Macron, La Republique En Marche, juga memicu kemarahan penegak hukum setelah berjanji untuk menulis ulang sebagian rancangan undang-undang keamanan yang kontroversial. Salah satu ketentuan yang diatur melarang warga untuk merekam petugas yang sedang bertugas dan memposting gambar secara online dengan maksud untuk menyakiti.
Kritik terhadap rancangan undang-undang (RUU) tersebut, yang baru-baru ini diadopsi oleh majelis rendah parlemen, telah memicu aksi protes selama tiga minggu berturut-turut. Beberapa berpendapat RUU tersebut dapat mengkriminalisasi jurnalis yang ingin mendokumentasikan kebrutalan polisi.(Baca juga: Kabinet Prancis Dukung Undang-undang yang Targetkan Ekstremisme )
Aksi protes polisi pada Senin malam bukanlah yang pertama dari jenisnya di ibu kota Prancis dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya petugas polisi juga menggelar demonstrasi lain pada Jumat lalu. Menurut seorang jurnalis lokal, protes sebelumnya datang setelah Macron memberikan wawancara panjang ke platform video Prancis Brut, di mana dia mengatakan non-kulit putih "lebih mungkin untuk diperiksa oleh polisi," di antara kritik lain terhadap penegakan hukum.
(ber)
Lihat Juga :
