Palestina Marah atas Normalisasi Israel-Maroko: Itu Dosa....
loading...
A
A
A
GAZA - Pihak Palestina marah dengan keputusan Kerajaan Maroko yang sepakat melakukan normalisasi hubungan dengan Israel pada hari Kamis. Faksi Hamas Palestina yang berkuasa di Gaza menyebut langkah Maroko itu sebagai dosa.
Normalisasi hubungan Maroko dan Israel ditengahi oleh Amerika Serikat (AS). Kesepakatan itu menjadikan Maroko sebagai negara Arab keempat yang mengakhiri permusuhan dengan Israel dalam empat bulan terakhir. (Baca: Putin Unjuk Kekuatan Triad Nuklir Rusia, Isyarat Siap Perang Nuklir )
Sebagai bagian dari perjanjian, Presiden AS Donald Trump setuju untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, di mana wilayah itu telah terjadi perselisihan teritorial puluhan tahun antara Maroko dengan Front Polisario yang didukung Aljazair, sebuah gerakan yang ingin memisahkan diri dari kerajaan tersebut.
Trump menyegel perjanjian tersebut dalam panggilan telepon pada hari Kamis dengan Raja Maroko Mohammed VI.
Maroko adalah negara keempat sejak Agustus yang mencapai kesepakatan yang bertujuan untuk menormalkan hubungan dengan Israel. Tiga negara yang mengambil langkah serupa sebelumnya adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan.
Publik Palestina telah mengkritik kesepakatan normalisasi itu, dengan mengatakan bahwa negara-negara Arab telah membatalkan tujuan perdamaian dengan meninggalkan permintaan lama agar Israel menyerahkan tanah untuk negara Palestina sebelum dapat menerima pengakuan. (Baca juga: Dimediasi Trump, Maroko-Israel Setuju Normalisasi Hubungan Diplomatik )
Pejabat Palestina bereaksi dengan marah atas pengumuman normalisasi hubungan Maroko-Israel. Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Bassam as-Salhi, mengutuk kesepakatan itu.
“Setiap mundurnya orang Arab dari Arab Peace Initiative (2002), yang menetapkan bahwa normalisasi hanya terjadi setelah Israel mengakhiri pendudukannya atas tanah Palestina dan Arab, tidak dapat diterima dan meningkatkan sikap agresif Israel dan penolakannya terhadap hak-hak rakyat Palestina,” kata Salhi, seperti dikutip Al Jazeera, Jumat (11/12/2020).
Di Gaza, juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan; “Itu adalah dosa dan tidak melayani rakyat Palestina. Pendudukan Israel menggunakan setiap normalisasi baru untuk meningkatkan agresinya terhadap rakyat Palestina dan meningkatkan perluasan pemukimannya."
Raja Maroko Mohammmed mengatakan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam panggilan telepon pada hari Kamis bahwa Rabat mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Isi panggilan telepon itu disampaikan pihak Kerajaan Maroko dalam sebuah pernyataan.
Raja menambahkan negosiasi antara Israel dan Palestina adalah satu-satunya cara untuk mencapai solusi akhir, abadi dan komprehensif untuk konflik tersebut.
Normalisasi hubungan Maroko dan Israel ditengahi oleh Amerika Serikat (AS). Kesepakatan itu menjadikan Maroko sebagai negara Arab keempat yang mengakhiri permusuhan dengan Israel dalam empat bulan terakhir. (Baca: Putin Unjuk Kekuatan Triad Nuklir Rusia, Isyarat Siap Perang Nuklir )
Sebagai bagian dari perjanjian, Presiden AS Donald Trump setuju untuk mengakui kedaulatan Maroko atas Sahara Barat, di mana wilayah itu telah terjadi perselisihan teritorial puluhan tahun antara Maroko dengan Front Polisario yang didukung Aljazair, sebuah gerakan yang ingin memisahkan diri dari kerajaan tersebut.
Trump menyegel perjanjian tersebut dalam panggilan telepon pada hari Kamis dengan Raja Maroko Mohammed VI.
Maroko adalah negara keempat sejak Agustus yang mencapai kesepakatan yang bertujuan untuk menormalkan hubungan dengan Israel. Tiga negara yang mengambil langkah serupa sebelumnya adalah Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Sudan.
Publik Palestina telah mengkritik kesepakatan normalisasi itu, dengan mengatakan bahwa negara-negara Arab telah membatalkan tujuan perdamaian dengan meninggalkan permintaan lama agar Israel menyerahkan tanah untuk negara Palestina sebelum dapat menerima pengakuan. (Baca juga: Dimediasi Trump, Maroko-Israel Setuju Normalisasi Hubungan Diplomatik )
Pejabat Palestina bereaksi dengan marah atas pengumuman normalisasi hubungan Maroko-Israel. Anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Bassam as-Salhi, mengutuk kesepakatan itu.
“Setiap mundurnya orang Arab dari Arab Peace Initiative (2002), yang menetapkan bahwa normalisasi hanya terjadi setelah Israel mengakhiri pendudukannya atas tanah Palestina dan Arab, tidak dapat diterima dan meningkatkan sikap agresif Israel dan penolakannya terhadap hak-hak rakyat Palestina,” kata Salhi, seperti dikutip Al Jazeera, Jumat (11/12/2020).
Di Gaza, juru bicara Hamas Hazem Qassem mengatakan; “Itu adalah dosa dan tidak melayani rakyat Palestina. Pendudukan Israel menggunakan setiap normalisasi baru untuk meningkatkan agresinya terhadap rakyat Palestina dan meningkatkan perluasan pemukimannya."
Raja Maroko Mohammmed mengatakan kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam panggilan telepon pada hari Kamis bahwa Rabat mendukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina. Isi panggilan telepon itu disampaikan pihak Kerajaan Maroko dalam sebuah pernyataan.
Raja menambahkan negosiasi antara Israel dan Palestina adalah satu-satunya cara untuk mencapai solusi akhir, abadi dan komprehensif untuk konflik tersebut.
(min)