Prancis Sebut Serangan Houthi Terhadap Saudi Bagian Proxy Iran
Rabu, 02 Desember 2020 - 21:11 WIB
loading...
Prancis mengatakan bahwa serangan Houthi di Arab Saudi bertentangan dengan hukum internasional dan merupakan serangan proxy Iran. Foto/REUTERS
A
A
A
PARIS - Kementerian Luar Negeri Prancis mengkonfirmasi bahwa serangan Houthi di Arab Saudi bertentangan dengan hukum internasional. Paris juga menyebut ini merupakan serangan proxy Iran.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan, peningkatan ketegangan di wilayah itu tidak akan menjadi kepentingan siapa pun. "Kami mengikuti situasi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran dengan keprihatinan karena hal itu membawa risiko bagi keamanan regional," ucapnya.
"Orang-orang Iran menggemakan seruan kami untuk menahan diri dan tidak ada seorang pun di sana yang menyerukan pembalasan segera," sambungnya, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (2/12/2020).
Dia menjelaskan bahwa kepatuhan penuh Iran atas kesepakatan nuklir adalah syarat yang diperlukan bagi pemerintahan Joe Biden untuk mempertimbangkan rencana untuk kembali. ( Baca juga: Arab Saudi Bantah Terlibat dalam Pembunuhan Ilmuwan Nuklir Iran )
"Perjanjian Wina sangat penting agar Iran tidak pernah memperoleh senjata nuklir," ungkapnya, merujuk pada kesepakatan nuklir. Dia menekankan bahwa perjanjian tersebut harus diperluas untuk mencakup penghentian program rudal Iran.
Mengenai masalah Turki, Kementerian Luar Negeri Paris mengatakan, Turki harus menjadi tetangga yang bertanggung jawab melalui perbuatan, bukan kata-kata. ( Baca juga: Erdogan: Kekejaman di Prancis terhadap Nabi Muhammad Berlabel Kebebasan Berpikir )
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Prancis mengatakan, peningkatan ketegangan di wilayah itu tidak akan menjadi kepentingan siapa pun. "Kami mengikuti situasi antara Amerika Serikat (AS) dan Iran dengan keprihatinan karena hal itu membawa risiko bagi keamanan regional," ucapnya.
"Orang-orang Iran menggemakan seruan kami untuk menahan diri dan tidak ada seorang pun di sana yang menyerukan pembalasan segera," sambungnya, seperti dilansir Al Arabiya pada Rabu (2/12/2020).
Dia menjelaskan bahwa kepatuhan penuh Iran atas kesepakatan nuklir adalah syarat yang diperlukan bagi pemerintahan Joe Biden untuk mempertimbangkan rencana untuk kembali. ( Baca juga: Arab Saudi Bantah Terlibat dalam Pembunuhan Ilmuwan Nuklir Iran )
"Perjanjian Wina sangat penting agar Iran tidak pernah memperoleh senjata nuklir," ungkapnya, merujuk pada kesepakatan nuklir. Dia menekankan bahwa perjanjian tersebut harus diperluas untuk mencakup penghentian program rudal Iran.
Mengenai masalah Turki, Kementerian Luar Negeri Paris mengatakan, Turki harus menjadi tetangga yang bertanggung jawab melalui perbuatan, bukan kata-kata. ( Baca juga: Erdogan: Kekejaman di Prancis terhadap Nabi Muhammad Berlabel Kebebasan Berpikir )
(esn)
Lihat Juga :
