Para Pendukung ISIS Gembira dengan Serangan Teror di Wina

WINA - Para pendukung kelompok ISIS menyambut gembira serangan teror di enam lokasi di Wina , Austria, pada Senin malam. Mereka mengklaim serangan itu sebagai pembalasan atas keterlibatan Austria dalam operasi militer anti-ISIS yang dipimpin Amerika Serikat (AS).

Reaksi para pendukung kelompok ISIS (Islamic State of Iraq and Syria)—kelompok yang berganti nama menjadi Islamic State (IS) bermunculan di internet dan dipantau SITE Intelligence Group, sebuah perusahaan Amerika yang mengawasi aktivitas online para ekstremis. (Baca: BREAKING-Serangan Teror Guncang Wina, Total Ada 6 Lokasi )

"Para pendukung Daesh gembira saat menggambarkan pelakunya sebagai singa dan menegaskan bahwa serangan Wina adalah bagian dari undang-undang Austria berutang atas keterlibatannya dalam koalisi pimpinan AS yang memerangi kelompok teroris Daesh," kata SITE, yang menggunakan nama Daesh untuk ISIS, Selasa (3/11/2020).

Serangan di Wina dilaporkan melibatkan sekitar tujuh pria bersenjata. Dua orang tewas, termasuk pelaku, dan 15 orang lainnya terluka. (Baca: Serangan Teror Wina, 7 Pria Bersenjata Tembak 15 Orang )

Polisi Austria telah melakukan penyelidikan besar-besaran terhadap apa yang disebut Kanselir Sebastian Kurz sebagai "serangan teroris yang mengerikan".

Menurut Menteri Dalam Negeri Austria, Karl Nehammer, setidaknya satu penyerang masih buron, sementara yang lain ditembak. Laporan media lokal menyebut salah satu pelaku mengenakan sabuk peledak.

Tak lama setelah serangan itu, para pemimpin negara termasuk Rusia, Kanada, Inggris, Prancis, Italia, Spanyol, dan banyak lainnya, menyampaikan belasungkawa kepada rakyat Austria. (Baca juga: Giliran Serangan Teror Guncang Austria, Macron Shock dan Ancam Musuh )

Pembentukan koalisi pimpinan AS melawan ISIS diumumkan pada 2014, dan itu mencakup lusinan negara, termasuk Austria. Koalisi memulai operasi militernya melawan kelompok teroris di Irak dengan berkoordinasi dengan para pejabat Irak, tetapi operasi di Suriah tidak diizinkan oleh pemerintah Suriah atau pun Dewan Keamanan PBB.