Mayoritas Warga Arab Tolak Kesepakatan dan Pengakuan Atas Israel

Rabu, 14 Oktober 2020 - 05:34 WIB
loading...
Mayoritas Warga Arab Tolak Kesepakatan dan Pengakuan Atas Israel
(Kiri-Kanan) Menlu Bahrain Abdullatif al-Zayani, PM Israel Binyamin Netanyahu, Presiden AS Donald Trump, dan Menlu UEA Abdullah bin Zayed al-Nahyan berpartisipasi dalam penandatanganan Abraham Accords di Gedung Putih di Washington, 15 September lalu. Foto
A A A
DOHA - Sebagian besar warga di negara-negara Arab tidak mendukung normalisasi hubungan dengan Israel tanpa menyelesaikan masalah Palestina. Hal itu ditunjukkan hasil survei yang baru-baru ini diterbitkan.

"Sekitar 88% dari lebih 28.000 responden di 13 negara di Timur Tengah dan Afrika Utara menentang pengakuan diplomatik terhadap Israel," temuan Indeks Opini Arab tahunan menunjukkan seperti dikutip dari Anadolu, Kamis (14/10/2020).

Menurut data yang dirilis minggu lalu itu hanya 6% yang mendukung pengakuan resmi Israel dan 6% menolak menjawab.

Survei yang dilakukan oleh Arab Center for Research and Policy Studies yang berbasis di Doha tersebut, mencakup wawancara langsung dengan 28.288 responden individu.

Responden yang menentang hubungan diplomatik dengan Israel mendasarkan posisi mereka pada alasan yang terutama berkaitan dengan sifat kolonialis Israel, kebijakan rasis dan ekspansionis, serta kegigihan dalam menduduki tanah Palestina.

Indeks Opini Arab, survei opini publik terbesar yang dilakukan di dunia Arab, dirilis di tengah gelombang kesepakatan normalisasi dengan Israel.

Uni Emirat Arab (UEA) adalah yang pertama menempuh jalur kontroversial tersebut. UEA mengumumkan perjanjian yang ditengahi Amerika Serikat (AS) pada Agustus lalu yang kemudian diresmikan di Washington pada 15 September.(Baca juga: Dibantu Trump, Israel dan UEA Capai Kesepakatan Normalisasi Hubungan )

Langkah itu kemudian diikuti oleh Bahrain , meskipun ada kecaman luas dari Palestina, yang mengatakan perjanjian itu adalah pengkhianatan terhadap tujuan mereka.(Baca juga: Bahrain, UEA dan Israel Teken Perjanjian Damai di Gedung Putih )

Otoritas Palestina telah mengatakan bahwa kesepakatan apa pun dengan Israel harus didasarkan pada Prakarsa Perdamaian Arab 2002 dan prinsip "tanah untuk perdamaian", bukan posisi "perdamaian untuk perdamaian" yang didorong oleh Israel.
(ber)
Komentar
Copyright © 2023 SINDOnews.com
read/ rendering in 0.4154 seconds (11.252#12.26)