Kompak, Belarusia dan Rusia Umumkan Sanksi Balasan untuk UE

MINSK - Belarusia mengumumkan bahwa mereka menjatuhkan sanksi terhadap Uni Eropa (UE) , dan mengancam akan merevisi hubungan diplomatik negara itu dengan blok tersebut. Tindakan ini sebagai respon atas sanksi yang dijatuhkan UE kepada puluhan pejabat Belarusia yang dituduh memalsukan hasil pemilihan presiden dan memimpin tindakan keras terhadap pengunjuk rasa damai.

Rusia mengatakan pihaknya juga akan mengikuti sanksi Belarusia atas blok negara-negara Benua Biru tersebut.

Uni Eropa pada Jumat dini hari memutuskan untuk menjatuhkan sanksi pada sekitar 40 pejabat, kecuali Presiden Alexander Lukashenko, yang terpilih kembali pada Agustus dalam pemungutan suara yang dianggap pihak oposisi dicurangi.(Baca juga: Uni Eropa Sanksi 40 Pejabat Belarusia )

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Luar Negeri Belarus mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan sanksi sendiri terhadap pejabat Eropa.

"Pihak Belarusia, mulai hari ini, memberlakukan daftar sanksi pembalasan," bunyi pernyataan itu seperti dikutip dari The Associated Press, Sabtu (3/10/2020).

Namun pihak Kementerian Luar Negeri Belarusia tidak mengungkapkan daftar tersebut dan tidak memberikan rincian berapa banyak pejabat yang ada di dalamnya.

Menurut pernyataan itu, jika UE lebih lanjut menaikkan "roda gila sanksi," mungkin ada konsekuensi yang lebih serius seperti Belarusia menarik diri dari program dan proyek bersama atau merevisi hubungan diplomatiknya dengan blok tersebut.

“Belarusia selalu, dalam kata-kata dan perbuatan, menentang konfrontasi. Kami menginginkan dialog dan pengertian. Tetapi sebagai negara berdaulat, kami juga bertekad, meskipun bukan tanpa penyesalan, untuk menanggapi tindakan tidak ramah untuk secara alami membela kepentingan nasional kami," demikian bunyi pernyataan itu.

Sementara itu juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengkritik langkah UE.(Baca juga: Rusia Perluas Sanksi pada Individu dan Lembaga Uni Eropa )

"Daftar sanksi pembalasan Belarusia, mulai berlaku hari ini, secara otomatis akan digunakan oleh Rusia," ujarnya.

Dia mengatakan langkah ini sejalan dengan kewajiban di bawah perjanjian serikat antara Belarusia dan Rusia.

Hasil resmi pemilihan presiden pada 9 Agustus lalu memberikan Lukashenko, yang telah memimpin Belarusia selama 26 tahun, kemenangan telak dengan 80% suara. Penantang utamanya, Sviatlana Tsikhanouskaya, hanya mendapat 10%. Dia dan pendukungnya menolak untuk mengakui hasil tersebut, dan aksi protes massa telah mengguncang Belarusia sejak saat itu dengan ratusan ribu orang turun ke jalan dan menuntut pengunduran diri Lukashenko.

Pemerintah segera menanggapi dengan brutal aksi protes setelah pemungutan suara itu. Polisi menahan ribuan orang dan melukai banyak orang dengan pentungan, peluru karet serta granat kejut, menimbulkan kemarahan internasional.

Pemerintah Belarusia belakangan telah mengurangi kekerasan, tetapi terus menekan, menahan ratusan pengunjuk rasa dan menuntut aktivis top. Banyak anggota terkemuka Dewan Koordinasi, yang dibentuk oleh kelompok oposisi untuk mendorong transisi kekuasaan, telah ditangkap atau dipaksa meninggalkan negara itu.

Tsikhanouskaya saat ini berada di pengasingan di Lituania. Rekan utamanya Maria Kolesnikova tetap di penjara atas tuduhan merusak keamanan negara yang dapat membawa hukuman penjara lima tahun jika dia terbukti bersalah.(Baca juga: Bertemu Pemimpin Oposisi Belarusia, Macron Janjikan Bantuan )