Uni Eropa Sanksi 40 Pejabat Belarusia
loading...
A
A
A
BRUSSELS - Uni Eropa menjatuhkan sanksi terhadap menteri dalam negeri Belarusia dan kepala komisi pemilu tetapi membebaskan Presiden Alexander Lukashenko. Hal itu diumumkan UE dalam Jurnal Resmi, Jumat (2/10/2020).
Menerbitkan nama-nama dari 40 orang yang disetujui oleh para pemimpin UE untuk memberi sanksi pada Jumat pagi sebagai respon atas pemilu presiden pada 9 Agustus yang menurut Barat penuh dengan kecurangan, daftar UE termasuk komandan, pejabat keamanan dan direktur penjara.
Namun, Lukashenko tidak ada dalam daftar UE. Terlepas dari tekanan dari negara-negara Baltik yang menjadi anggota UE, para diplomat mengatakan bahwa Brussel tetap pada kebijakannya menghukum para pialang kekuasaan sebagai upaya terakhir, untuk mendorong pemilu baru seperti dikutip dari Reuters.(Baca juga: Bertemu Pemimpin Oposisi Belarusia, Macron Janjikan Bantuan )
Menteri Dalam Negeri Belarusia Yuri Karaev dan wakilnya adalah pejabat paling senior yang menjadi sasaran, yang pertama kali dilaporkan oleh Reuters pada 7 September. Draf daftar tersebut menghadapi serangkaian penundaan karena pengambilan keputusan UE terjerat dalam konflik internal.
Sanksi UE di Belarusia bertujuan untuk mendukung aksi protes pro-demokrasi di Minsk terhadap Lukashenko, yang menurut penentangnya telah secara ilegal memperpanjang pemerintahannya selama 26 tahun melalui pemungutan suara yang curang.
Larangan perjalanan UE dan pembekuan aset juga termasuk pejabat keamanan tinggi seperti Alexander Valerievich Bykov, komandan pasukan respon cepat dan yang dituduh UE sebagai penangkapan sewenang-wenang dan perlakuan buruk, termasuk penyiksaan, terhadap demonstran damai.
Ketua Komisi Pemilu Lidia Mikhailovna Yermoshina juga sekarang berada di bawah sanksi, dituduh mengintimidasi para pemilih dan mendistorsi hasil suara.
Belarusia sendiri sebelumnya mengumumkan sanksi pembalasan terhadap UE.(Baca juga: Di PBB, Belarusia Tuduh Barat Coba Tabur Kekacauan dan Anarki )
Menerbitkan nama-nama dari 40 orang yang disetujui oleh para pemimpin UE untuk memberi sanksi pada Jumat pagi sebagai respon atas pemilu presiden pada 9 Agustus yang menurut Barat penuh dengan kecurangan, daftar UE termasuk komandan, pejabat keamanan dan direktur penjara.
Namun, Lukashenko tidak ada dalam daftar UE. Terlepas dari tekanan dari negara-negara Baltik yang menjadi anggota UE, para diplomat mengatakan bahwa Brussel tetap pada kebijakannya menghukum para pialang kekuasaan sebagai upaya terakhir, untuk mendorong pemilu baru seperti dikutip dari Reuters.(Baca juga: Bertemu Pemimpin Oposisi Belarusia, Macron Janjikan Bantuan )
Menteri Dalam Negeri Belarusia Yuri Karaev dan wakilnya adalah pejabat paling senior yang menjadi sasaran, yang pertama kali dilaporkan oleh Reuters pada 7 September. Draf daftar tersebut menghadapi serangkaian penundaan karena pengambilan keputusan UE terjerat dalam konflik internal.
Sanksi UE di Belarusia bertujuan untuk mendukung aksi protes pro-demokrasi di Minsk terhadap Lukashenko, yang menurut penentangnya telah secara ilegal memperpanjang pemerintahannya selama 26 tahun melalui pemungutan suara yang curang.
Larangan perjalanan UE dan pembekuan aset juga termasuk pejabat keamanan tinggi seperti Alexander Valerievich Bykov, komandan pasukan respon cepat dan yang dituduh UE sebagai penangkapan sewenang-wenang dan perlakuan buruk, termasuk penyiksaan, terhadap demonstran damai.
Ketua Komisi Pemilu Lidia Mikhailovna Yermoshina juga sekarang berada di bawah sanksi, dituduh mengintimidasi para pemilih dan mendistorsi hasil suara.
Belarusia sendiri sebelumnya mengumumkan sanksi pembalasan terhadap UE.(Baca juga: Di PBB, Belarusia Tuduh Barat Coba Tabur Kekacauan dan Anarki )
(ber)