Perang Nagorno-Karabakh, Armenia Siap untuk Gencatan Senjata
loading...
A
A
A
Turki adalah pendukung terkuat Azerbaijan di kancah internasional, sementara Rusia memiliki pangkalan militer di Armenia.
Ankara telah dituduh oleh Armenia memasok pejuang untuk konflik tersebut, menarik mereka keluar dari Suriah utara - tuduhan yang dibantah oleh Turki dan Azerbaijan.
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan menyatakan keprihatinan serius pada hari Jumat atas laporan ini, sebuah pernyataan dari Kremlin mengatakan.(Baca juga: Rusia Khawatirkan Kabar Penggunaan Tentara Bayaran di Konflik Nagorno-Karabakh )
"Kedua belah pihak menyatakan keprihatinan yang serius atas informasi yang diterima tentang keterlibatan dalam aksi militer militan kelompok bersenjata ilegal dari Timur Tengah," bunyi pernyataan itu menyusul pembicaraan telepon antara kedua pemimpin.
Presiden Prancis Macron juga mengecam Turki pada Kamis, mengatakan laporan intelijen menunjukkan bahwa 300 pejuang dari kelompok jihadis di Suriah telah melewati Turki dalam perjalanan ke Azerbaijan.(Baca juga: Prancis Kantongi Bukti Milisi Suriah Ikut Bertempur di Nagorno Karabakh )
"Garis merah telah dilintasi," kata pemimpin Prancis itu, menambahkan bahwa negaranya menuntut penjelasan.
Dalam seruan bersama pada hari Kamis, Putin, Presiden AS Donald Trump dan Macron mendesak kedua belah pihak untuk kembali ke negosiasi yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa teritorial yang sudah lama ada.(Baca juga: AS, Prancis, dan Rusia Desak Gencatan Senjata Armenia dan Azerbaijan )
Rusia juga menyarankan pihaknya membuat kemajuan dalam upaya diplomatik dengan Turki, dengan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan mitranya Cavusoglu mengatakan mereka siap untuk "koordinasi erat" guna menstabilkan situasi.
Armenia dan Azerbaijan telah terkunci dalam perselisihan selama puluhan tahun atas Nagorno-Karabakh, wilayah yang memisahkan diri yang berada di dalam Azerbaijan tetapi dikendalikan oleh etnis Armenia yang didukung oleh Yerevan.
Nagorno-Karabakh memisahkan diri dari Azerbaijan selama perang tahun 1990-an yang menewaskan 30.000 orang, tetapi tidak diakui oleh negara mana pun, termasuk Armenia, sebagai republik merdeka.
Ankara telah dituduh oleh Armenia memasok pejuang untuk konflik tersebut, menarik mereka keluar dari Suriah utara - tuduhan yang dibantah oleh Turki dan Azerbaijan.
Presiden Rusia Vladimir Putin dan Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan menyatakan keprihatinan serius pada hari Jumat atas laporan ini, sebuah pernyataan dari Kremlin mengatakan.(Baca juga: Rusia Khawatirkan Kabar Penggunaan Tentara Bayaran di Konflik Nagorno-Karabakh )
"Kedua belah pihak menyatakan keprihatinan yang serius atas informasi yang diterima tentang keterlibatan dalam aksi militer militan kelompok bersenjata ilegal dari Timur Tengah," bunyi pernyataan itu menyusul pembicaraan telepon antara kedua pemimpin.
Presiden Prancis Macron juga mengecam Turki pada Kamis, mengatakan laporan intelijen menunjukkan bahwa 300 pejuang dari kelompok jihadis di Suriah telah melewati Turki dalam perjalanan ke Azerbaijan.(Baca juga: Prancis Kantongi Bukti Milisi Suriah Ikut Bertempur di Nagorno Karabakh )
"Garis merah telah dilintasi," kata pemimpin Prancis itu, menambahkan bahwa negaranya menuntut penjelasan.
Dalam seruan bersama pada hari Kamis, Putin, Presiden AS Donald Trump dan Macron mendesak kedua belah pihak untuk kembali ke negosiasi yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa teritorial yang sudah lama ada.(Baca juga: AS, Prancis, dan Rusia Desak Gencatan Senjata Armenia dan Azerbaijan )
Rusia juga menyarankan pihaknya membuat kemajuan dalam upaya diplomatik dengan Turki, dengan Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov dan mitranya Cavusoglu mengatakan mereka siap untuk "koordinasi erat" guna menstabilkan situasi.
Armenia dan Azerbaijan telah terkunci dalam perselisihan selama puluhan tahun atas Nagorno-Karabakh, wilayah yang memisahkan diri yang berada di dalam Azerbaijan tetapi dikendalikan oleh etnis Armenia yang didukung oleh Yerevan.
Nagorno-Karabakh memisahkan diri dari Azerbaijan selama perang tahun 1990-an yang menewaskan 30.000 orang, tetapi tidak diakui oleh negara mana pun, termasuk Armenia, sebagai republik merdeka.