China Investasikan Rp900 Triliun untuk Pelabuhan Afrika, Analis Soroti Risiko Utang
Jum'at, 17 Juli 2026 - 10:19 WIB
loading...
Doraleh Multipurpose Port, pelabuhan di Djibouti yang dibangun perusahaan China dengan dana pinjaman dari China Exim Bank. Ia hanya satu dari puluhan proyek Belt and Road Initiative China di Afrika. Foto/Belt and Road Portal
A
A
A
JAKARTA - China telah menginvestasikan sekitar USD50 miliar atau setara Rp900 triliun untuk pembangunan infrastruktur pelabuhan di Afrika sejak 2013. Langkah ini memperluas jejak ekonominya dari Laut Mediterania hingga Samudra Atlantik dan Hindia sebagai bagian dari Belt and Road Initiative (BRI).
Menurut berbagai estimasi, Beijing kini telah membiayai, membangun, memiliki saham, atau mengoperasikan sekitar 78 pelabuhan di 32 negara Afrika. Investasi tersebut tidak hanya mencakup fasilitas pelabuhan, tetapi juga jalur kereta api, kawasan industri, dan infrastruktur pendukung lainnya.
Baca Juga: Media China Gambarkan Orang Filipina sebagai Monyet, Manila Marah
Ekspansi ini membantu meningkatkan perdagangan antara Afrika dan China, yang dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi salah satu mitra dagang terbesar benua tersebut.
Namun sejumlah analis memperingatkan bahwa tingginya tingkat utang, minimnya transparansi perjanjian, dan meningkatnya ketergantungan teknologi dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap kedaulatan ekonomi negara-negara Afrika.
Peneliti dari Africa Center for Strategic Studies, Paul Nantulya, menilai penggunaan sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan buatan China di pelabuhan-pelabuhan Afrika menciptakan ketergantungan finansial dan teknis yang berpotensi berlangsung selama beberapa dekade.
"Dalam beberapa kasus, muncul kekhawatiran bahwa perusahaan-perusahaan China dapat memperoleh pengaruh terhadap infrastruktur strategis melalui kepemilikan saham, sewa jangka panjang, atau perjanjian pengelolaan operasional," ujar Nantulya, seperti dikutip dari laman Africa Defense Forum, Jumat (17/7/2026).
Menurutnya, kekhawatiran tersebut diperkuat oleh terbatasnya akses publik terhadap isi perjanjian dan lemahnya mekanisme pengawasan di sejumlah negara.
Salah satu proyek yang kerap dijadikan contoh adalah Standard Gauge Railway di Kenya yang dibangun dengan dukungan pembiayaan China.
Jalur kereta tersebut awalnya dirancang untuk menghubungkan pelabuhan Mombasa dengan Uganda serta diperluas hingga Burundi, Rwanda, Republik Demokratik Kongo, dan Sudan Selatan.
Namun proyek tersebut berhenti sekitar 468 kilometer sebelum perbatasan Uganda dan sebagian jalurnya kini tidak dimanfaatkan secara optimal.
Kenya saat ini mengeluarkan lebih dari USD1 miliar per tahun untuk membayar kewajiban utang terkait proyek tersebut.
Laporan Auditor Jenderal Kenya Nancy Gathungu pada 2025 menunjukkan bahwa China Exim Bank merupakan kreditur eksternal terbesar Kenya, dengan kewajiban pembayaran pokok mencapai USD741 juta, bunga USD222 juta, dan penalti sebesar USD41 juta pada tahun anggaran 2025-2026.
Selain persoalan ekonomi, sejumlah analis juga menyoroti potensi dimensi keamanan dari investasi pelabuhan China di Afrika.
Analisis media Italia; Italia Nel Futuro, menyebut Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA Navy) melakukan sedikitnya 15 kunjungan pelabuhan di Afrika sepanjang 2024 dan 2025, termasuk ke Pantai Gading, Kenya, Republik Kongo, dan Afrika Selatan.
Kasus Djibouti sering dijadikan contoh utama.
Pelabuhan Doraleh yang dibangun China mulai beroperasi pada Mei 2017 sebagai fasilitas komersial. Namun dua bulan kemudian, Beijing meresmikan pangkalan militer luar negeri pertamanya yang berlokasi hanya beberapa menit dari pelabuhan tersebut.
Menurut laporan tersebut, fasilitas itu kini memiliki kapasitas untuk mendukung operasi kapal perusak, fregat, hingga kemungkinan kapal induk, sementara jumlah personel permanen dilaporkan telah meningkat menjadi lebih dari 3.000 orang.
Pakar otoritas pelabuhan Italia, Pino Musolino, memperingatkan bahwa konsentrasi kekuatan militer di Djibouti berpotensi mengubah Tanduk Afrika menjadi "zona kontestasi kekuatan besar".
"Militerisasi ini mempersulit stabilitas regional dan mengurangi ruang gerak negara-negara Afrika dalam tata kelola keamanan," tutur Musolino.
Ia juga mengidentifikasi sejumlah pelabuhan lain yang berpotensi memiliki fungsi ganda sipil dan militer, termasuk Walvis Bay di Namibia, Tin Can Island di Nigeria, Nacala di Mozambik, serta Victoria di Seychelles.
Keterlibatan China di sektor pelabuhan Afrika juga diperumit oleh persoalan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur atau illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing).
Menurut IUU Fishing Risk Index, armada penangkapan ikan jarak jauh China yang merupakan terbesar di dunia juga menjadi pelaku utama penangkapan ikan ilegal secara global.
Akibat aktivitas tersebut, Afrika Barat diperkirakan kehilangan hingga USD9,4 miliar setiap tahun akibat praktik penangkapan ikan ilegal dan eksploitasi berlebihan.
Selain investasi fisik, Beijing juga mendorong negara-negara mitra untuk mengadopsi standar operasional, model pembangunan, dan praktik ekonomi ala China.
Salah satu contohnya adalah model pembangunan "port-park-city" yang dipromosikan oleh China Merchants Group dan telah diterapkan di Djibouti, Mesir, Maroko, Nigeria, Tanzania, dan Togo.
Model tersebut menggabungkan pembangunan pelabuhan, kawasan industri, dan kota baru melalui pembiayaan negara dan skema pinjaman yang fleksibel.
Meski demikian, Nantulya menilai keberhasilan model tersebut di luar China belum tentu dapat direplikasi sepenuhnya.
"Meniru model ini di luar China tetap sulit karena adanya perbedaan struktur ekonomi, tingkat keterlibatan negara dalam perekonomian, dan rantai pasok," pungkasnya.
Menurut berbagai estimasi, Beijing kini telah membiayai, membangun, memiliki saham, atau mengoperasikan sekitar 78 pelabuhan di 32 negara Afrika. Investasi tersebut tidak hanya mencakup fasilitas pelabuhan, tetapi juga jalur kereta api, kawasan industri, dan infrastruktur pendukung lainnya.
Baca Juga: Media China Gambarkan Orang Filipina sebagai Monyet, Manila Marah
Ekspansi ini membantu meningkatkan perdagangan antara Afrika dan China, yang dalam beberapa tahun terakhir telah menjadi salah satu mitra dagang terbesar benua tersebut.
Namun sejumlah analis memperingatkan bahwa tingginya tingkat utang, minimnya transparansi perjanjian, dan meningkatnya ketergantungan teknologi dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang terhadap kedaulatan ekonomi negara-negara Afrika.
Peneliti dari Africa Center for Strategic Studies, Paul Nantulya, menilai penggunaan sistem otomatisasi dan kecerdasan buatan buatan China di pelabuhan-pelabuhan Afrika menciptakan ketergantungan finansial dan teknis yang berpotensi berlangsung selama beberapa dekade.
"Dalam beberapa kasus, muncul kekhawatiran bahwa perusahaan-perusahaan China dapat memperoleh pengaruh terhadap infrastruktur strategis melalui kepemilikan saham, sewa jangka panjang, atau perjanjian pengelolaan operasional," ujar Nantulya, seperti dikutip dari laman Africa Defense Forum, Jumat (17/7/2026).
Menurutnya, kekhawatiran tersebut diperkuat oleh terbatasnya akses publik terhadap isi perjanjian dan lemahnya mekanisme pengawasan di sejumlah negara.
Salah satu proyek yang kerap dijadikan contoh adalah Standard Gauge Railway di Kenya yang dibangun dengan dukungan pembiayaan China.
Jalur kereta tersebut awalnya dirancang untuk menghubungkan pelabuhan Mombasa dengan Uganda serta diperluas hingga Burundi, Rwanda, Republik Demokratik Kongo, dan Sudan Selatan.
Namun proyek tersebut berhenti sekitar 468 kilometer sebelum perbatasan Uganda dan sebagian jalurnya kini tidak dimanfaatkan secara optimal.
Pelabuhan China di Afrika
Kenya saat ini mengeluarkan lebih dari USD1 miliar per tahun untuk membayar kewajiban utang terkait proyek tersebut.
Laporan Auditor Jenderal Kenya Nancy Gathungu pada 2025 menunjukkan bahwa China Exim Bank merupakan kreditur eksternal terbesar Kenya, dengan kewajiban pembayaran pokok mencapai USD741 juta, bunga USD222 juta, dan penalti sebesar USD41 juta pada tahun anggaran 2025-2026.
Selain persoalan ekonomi, sejumlah analis juga menyoroti potensi dimensi keamanan dari investasi pelabuhan China di Afrika.
Analisis media Italia; Italia Nel Futuro, menyebut Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China (PLA Navy) melakukan sedikitnya 15 kunjungan pelabuhan di Afrika sepanjang 2024 dan 2025, termasuk ke Pantai Gading, Kenya, Republik Kongo, dan Afrika Selatan.
Kasus Djibouti sering dijadikan contoh utama.
Pelabuhan Doraleh yang dibangun China mulai beroperasi pada Mei 2017 sebagai fasilitas komersial. Namun dua bulan kemudian, Beijing meresmikan pangkalan militer luar negeri pertamanya yang berlokasi hanya beberapa menit dari pelabuhan tersebut.
Menurut laporan tersebut, fasilitas itu kini memiliki kapasitas untuk mendukung operasi kapal perusak, fregat, hingga kemungkinan kapal induk, sementara jumlah personel permanen dilaporkan telah meningkat menjadi lebih dari 3.000 orang.
Pakar otoritas pelabuhan Italia, Pino Musolino, memperingatkan bahwa konsentrasi kekuatan militer di Djibouti berpotensi mengubah Tanduk Afrika menjadi "zona kontestasi kekuatan besar".
"Militerisasi ini mempersulit stabilitas regional dan mengurangi ruang gerak negara-negara Afrika dalam tata kelola keamanan," tutur Musolino.
Ia juga mengidentifikasi sejumlah pelabuhan lain yang berpotensi memiliki fungsi ganda sipil dan militer, termasuk Walvis Bay di Namibia, Tin Can Island di Nigeria, Nacala di Mozambik, serta Victoria di Seychelles.
Model Port-Park-City
Keterlibatan China di sektor pelabuhan Afrika juga diperumit oleh persoalan penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur atau illegal, unreported and unregulated fishing (IUU Fishing).
Menurut IUU Fishing Risk Index, armada penangkapan ikan jarak jauh China yang merupakan terbesar di dunia juga menjadi pelaku utama penangkapan ikan ilegal secara global.
Akibat aktivitas tersebut, Afrika Barat diperkirakan kehilangan hingga USD9,4 miliar setiap tahun akibat praktik penangkapan ikan ilegal dan eksploitasi berlebihan.
Selain investasi fisik, Beijing juga mendorong negara-negara mitra untuk mengadopsi standar operasional, model pembangunan, dan praktik ekonomi ala China.
Salah satu contohnya adalah model pembangunan "port-park-city" yang dipromosikan oleh China Merchants Group dan telah diterapkan di Djibouti, Mesir, Maroko, Nigeria, Tanzania, dan Togo.
Model tersebut menggabungkan pembangunan pelabuhan, kawasan industri, dan kota baru melalui pembiayaan negara dan skema pinjaman yang fleksibel.
Meski demikian, Nantulya menilai keberhasilan model tersebut di luar China belum tentu dapat direplikasi sepenuhnya.
"Meniru model ini di luar China tetap sulit karena adanya perbedaan struktur ekonomi, tingkat keterlibatan negara dalam perekonomian, dan rantai pasok," pungkasnya.
(mas)
Lihat Juga :
