Eskalasi Bertahap China Jadi Tantangan Baru Indo-Pasifik
Selasa, 17 Februari 2026 - 11:34 WIB
loading...
Latihan perang Justice Mission 2025 China yang simulasikan pengepungan Taiwan menjadi bagian dari eskalasi bertahap China di kawasan Indo-Pasifik. Foto/Taiwan Security Monitor
A
A
A
JAKARTA - Aktivitas militer dan tekanan China di kawasan Indo-Pasifik meningkat signifikan sepanjang 2025, ditandai dengan latihan blokade di sekitar Taiwan, peningkatan patroli di wilayah sengketa, hingga manuver militer yang memicu kekhawatiran negara-negara kawasan.
Profesor dari Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies, Departemen Perang Amerika Serikat, Sam Mullins, menyebut langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari strategi eskalasi bertahap Beijing.
“‘Justice Mission 2025’, latihan militer besar keenam untuk mensimulasikan blokade Taiwan sejak 2022, dilakukan lebih dekat ke pantai pulau itu dibanding latihan sebelumnya, mencerminkan strategi eskalasi bertahap China,” ujar Mullins, seperti dikutip dari East Asia Forum, Selasa (17/2/2026).
Baca Juga: China Sebut Jepang Hancur Jika Hidupkan Lagi Militerisme, Tokyo Marah
Di hari-hari terakhir 2025, Taiwan dikepung kapal perang, pesawat militer, dan kapal penjaga pantai China. Kementerian Pertahanan China menyebut operasi itu sebagai “peringatan serius” terhadap kekuatan separatis kemerdekaan Taiwan dan campur tangan asing.
Sepanjang tahun yang sama, jumlah pelanggaran zona identifikasi pertahanan udara Taiwan oleh China mencapai rekor baru, lebih dari 3.700 kali, disertai lonjakan serangan siber.
Selain itu, muncul tuduhan spionase, pemutusan kabel bawah laut, peningkatan disinformasi, serta penyelidikan aparat China terhadap anggota parlemen Taiwan atas dugaan aktivitas kriminal yang bertujuan memecah bangsa.
Menurut Mullins, Taiwan menjadi target utama karena reunifikasi merupakan bagian penting dari visi Presiden China Xi Jinping.
“Reunifikasi dengan Taiwan dianggap sebagai komponen penting dari visi ‘peremajaan nasional’ Xi Jinping, sehingga wilayah itu menjadi sasaran lebih sering dan lebih intens dibanding tempat lain di Indo-Pasifik,” ungkapnya.
Namun, Mullins menekankan Taiwan bukan satu-satunya sasaran. Di Laut China Timur, kapal penjaga pantai China mencatat rekor berada selama 335 hari berturut-turut di sekitar Kepulauan Senkaku yang dikelola Jepang, meningkat dari rekor sebelumnya 215 hari.
Jepang juga menghadapi tekanan militer, ekonomi, dan informasi setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan invasi China ke Taiwan dapat mengancam kelangsungan hidup Jepang.
Sementara itu, di Laut China Selatan, ketegangan dengan Filipina meningkat, termasuk tabrakan dramatis antara dua kapal China pada Agustus. Pesawat militer China juga dilaporkan melakukan manuver berbahaya terhadap patroli udara Australia dan Filipina.
Konfrontasi juga terjadi dengan Korea Selatan di Laut Kuning, di mana China membangun infrastruktur maritim dan menetapkan zona larangan berlayar secara sepihak.
Bahkan, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China melakukan latihan tembak langsung di Laut Tasman, wilayah antara Australia dan Selandia Baru, yang disebut Mullins sebagai demonstrasi kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Ini bukan sekadar ‘bisnis seperti biasa’ di Indo-Pasifik. China memang semakin tegas selama bertahun-tahun, tetapi setiap tahun batas-batas terus didorong lebih jauh dan kawasan secara bertahap dibentuk ulang,” sebut Mullins.
Dia menilai upaya penangkalan (deterring) sejauh ini belum berhasil. “Singkatnya, penangkalan di zona abu-abu gagal,” katanya.
Menurut Mullins, negara-negara Indo-Pasifik perlu menyadari bahwa tekanan yang mereka hadapi bukan peristiwa terpisah, melainkan bagian dari pola agresi yang lebih luas.
“Negara-negara kawasan harus lebih bersedia mengecam tindakan China dan memberikan dukungan diplomatik, jika bukan material, kepada korban intimidasi dan subversi China,” ucapnya.
Mullins juga menilai respons negara-negara selama ini cenderung terfragmentasi dan defensif.
“Respons selama ini bersifat reaktif, terpecah-pecah, dan menghindari risiko, serta pada akhirnya gagal mengubah perilaku China,” ujarnya.
Sebagai solusi, Mullins mendorong kerja sama yang lebih erat antara Amerika Serikat dan sekutunya.
“Jika Amerika Serikat dan mitra serta sekutunya ingin mengubah kalkulasi biaya-manfaat China di zona abu-abu, mereka harus mengambil sikap lebih tegas, dan melakukannya bersama-sama,” tutur Mullins.
Dia menambahkan kerja sama militer saja tidak cukup.
“Kerja sama militer kemungkinan lebih efektif jika dikombinasikan dengan langkah diplomatik, ekonomi, dan informasi secara terkoordinasi,” katanya.
Lebih lanjut, Mullins mengusulkan pembentukan pusat multinasional khusus untuk menghadapi ancaman hibrida di Indo-Pasifik, serupa dengan lembaga NATO-Uni Eropa di Eropa.
Menurutnya, tanpa pendekatan yang lebih terkoordinasi dan strategis, China akan terus memperluas pengaruhnya.
“Tanpa pendekatan yang lebih strategis, terkoordinasi, dan kuat, China akan terus secara bertahap memajukan tujuan strategis dan teritorialnya, dengan risiko bagi keamanan Indo-Pasifik,” pungkas Mullins.
Profesor dari Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies, Departemen Perang Amerika Serikat, Sam Mullins, menyebut langkah-langkah tersebut merupakan bagian dari strategi eskalasi bertahap Beijing.
“‘Justice Mission 2025’, latihan militer besar keenam untuk mensimulasikan blokade Taiwan sejak 2022, dilakukan lebih dekat ke pantai pulau itu dibanding latihan sebelumnya, mencerminkan strategi eskalasi bertahap China,” ujar Mullins, seperti dikutip dari East Asia Forum, Selasa (17/2/2026).
Baca Juga: China Sebut Jepang Hancur Jika Hidupkan Lagi Militerisme, Tokyo Marah
Di hari-hari terakhir 2025, Taiwan dikepung kapal perang, pesawat militer, dan kapal penjaga pantai China. Kementerian Pertahanan China menyebut operasi itu sebagai “peringatan serius” terhadap kekuatan separatis kemerdekaan Taiwan dan campur tangan asing.
Sepanjang tahun yang sama, jumlah pelanggaran zona identifikasi pertahanan udara Taiwan oleh China mencapai rekor baru, lebih dari 3.700 kali, disertai lonjakan serangan siber.
Selain itu, muncul tuduhan spionase, pemutusan kabel bawah laut, peningkatan disinformasi, serta penyelidikan aparat China terhadap anggota parlemen Taiwan atas dugaan aktivitas kriminal yang bertujuan memecah bangsa.
Menurut Mullins, Taiwan menjadi target utama karena reunifikasi merupakan bagian penting dari visi Presiden China Xi Jinping.
“Reunifikasi dengan Taiwan dianggap sebagai komponen penting dari visi ‘peremajaan nasional’ Xi Jinping, sehingga wilayah itu menjadi sasaran lebih sering dan lebih intens dibanding tempat lain di Indo-Pasifik,” ungkapnya.
Namun, Mullins menekankan Taiwan bukan satu-satunya sasaran. Di Laut China Timur, kapal penjaga pantai China mencatat rekor berada selama 335 hari berturut-turut di sekitar Kepulauan Senkaku yang dikelola Jepang, meningkat dari rekor sebelumnya 215 hari.
Ketegangan China dan Jepang
Jepang juga menghadapi tekanan militer, ekonomi, dan informasi setelah Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan invasi China ke Taiwan dapat mengancam kelangsungan hidup Jepang.
Sementara itu, di Laut China Selatan, ketegangan dengan Filipina meningkat, termasuk tabrakan dramatis antara dua kapal China pada Agustus. Pesawat militer China juga dilaporkan melakukan manuver berbahaya terhadap patroli udara Australia dan Filipina.
Konfrontasi juga terjadi dengan Korea Selatan di Laut Kuning, di mana China membangun infrastruktur maritim dan menetapkan zona larangan berlayar secara sepihak.
Bahkan, Angkatan Laut Tentara Pembebasan Rakyat China melakukan latihan tembak langsung di Laut Tasman, wilayah antara Australia dan Selandia Baru, yang disebut Mullins sebagai demonstrasi kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya.
“Ini bukan sekadar ‘bisnis seperti biasa’ di Indo-Pasifik. China memang semakin tegas selama bertahun-tahun, tetapi setiap tahun batas-batas terus didorong lebih jauh dan kawasan secara bertahap dibentuk ulang,” sebut Mullins.
Dia menilai upaya penangkalan (deterring) sejauh ini belum berhasil. “Singkatnya, penangkalan di zona abu-abu gagal,” katanya.
Menurut Mullins, negara-negara Indo-Pasifik perlu menyadari bahwa tekanan yang mereka hadapi bukan peristiwa terpisah, melainkan bagian dari pola agresi yang lebih luas.
“Negara-negara kawasan harus lebih bersedia mengecam tindakan China dan memberikan dukungan diplomatik, jika bukan material, kepada korban intimidasi dan subversi China,” ucapnya.
Mullins juga menilai respons negara-negara selama ini cenderung terfragmentasi dan defensif.
“Respons selama ini bersifat reaktif, terpecah-pecah, dan menghindari risiko, serta pada akhirnya gagal mengubah perilaku China,” ujarnya.
Kerja Sama AS dan Sekutu
Sebagai solusi, Mullins mendorong kerja sama yang lebih erat antara Amerika Serikat dan sekutunya.
“Jika Amerika Serikat dan mitra serta sekutunya ingin mengubah kalkulasi biaya-manfaat China di zona abu-abu, mereka harus mengambil sikap lebih tegas, dan melakukannya bersama-sama,” tutur Mullins.
Dia menambahkan kerja sama militer saja tidak cukup.
“Kerja sama militer kemungkinan lebih efektif jika dikombinasikan dengan langkah diplomatik, ekonomi, dan informasi secara terkoordinasi,” katanya.
Lebih lanjut, Mullins mengusulkan pembentukan pusat multinasional khusus untuk menghadapi ancaman hibrida di Indo-Pasifik, serupa dengan lembaga NATO-Uni Eropa di Eropa.
Menurutnya, tanpa pendekatan yang lebih terkoordinasi dan strategis, China akan terus memperluas pengaruhnya.
“Tanpa pendekatan yang lebih strategis, terkoordinasi, dan kuat, China akan terus secara bertahap memajukan tujuan strategis dan teritorialnya, dengan risiko bagi keamanan Indo-Pasifik,” pungkas Mullins.
(mas)
Lihat Juga :
