Nasib Warga Korut di Bawah Kim Jong-un: Nonton Film Asing, Nyawa Melayang
Selasa, 16 September 2025 - 10:36 WIB
loading...
A
A
A
Para pekerja berharap ini akan meningkatkan status sosial mereka, tetapi pekerjaan tersebut berbahaya, dan kematian merupakan hal yang umum. Alih-alih meningkatkan keselamatan pekerja, pemerintah justru mengagungkan kematian, melabelinya sebagai pengorbanan bagi Kim Jong-un.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah bahkan telah merekrut ribuan anak yatim dan anak jalanan, klaim laporan tersebut.
Penelitian terbaru ini menyusul laporan komisi penyelidikan PBB yang inovatif pada tahun 2014, yang menemukan, untuk pertama kalinya, bahwa pemerintah Korea Utara melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Beberapa pelanggaran hak asasi manusia paling parah ditemukan terjadi di kamp-kamp penjara politik yang terkenal kejam di negara itu, tempat orang-orang dapat dikurung seumur hidup dan "dihilangkan".
Laporan tahun 2025 ini menemukan bahwa setidaknya empat dari kamp-kamp ini masih beroperasi, sementara para tahanan di penjara biasa masih disiksa dan dianiaya.
Banyak tahanan yang melarikan diri mengatakan mereka telah menyaksikan kematian para tahanan akibat perlakuan buruk, kerja berlebihan, dan malnutrisi, meskipun PBB mendengar tentang "beberapa perbaikan terbatas" di fasilitas-fasilitas tersebut, termasuk "sedikit penurunan kekerasan oleh para penjaga".
PBB menyerukan agar situasi ini diteruskan ke Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag.
Namun, agar hal ini terjadi, hal tersebut perlu dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Sejak 2019, dua anggota tetapnya, China dan Rusia, telah berulang kali memblokir upaya untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Korea Utara.
Pekan lalu, Kim Jong-un bergabung dengan pemimpin China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam sebuah parade militer di Beijing, yang menandakan penerimaan diam-diam kedua negara tersebut terhadap program senjata nuklir Korea Utara dan perlakuan terhadap warganya.
Selain mendesak masyarakat internasional untuk bertindak, PBB meminta pemerintah Korea Utara untuk menghapuskan kamp-kamp penjara politiknya, mengakhiri penggunaan hukuman mati, dan mendidik warganya tentang HAM.
"Laporan kami menunjukkan keinginan yang jelas dan kuat untuk perubahan, khususnya di kalangan anak muda (Korea Utara)," imbuh Türk.
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah bahkan telah merekrut ribuan anak yatim dan anak jalanan, klaim laporan tersebut.
Penelitian terbaru ini menyusul laporan komisi penyelidikan PBB yang inovatif pada tahun 2014, yang menemukan, untuk pertama kalinya, bahwa pemerintah Korea Utara melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Beberapa pelanggaran hak asasi manusia paling parah ditemukan terjadi di kamp-kamp penjara politik yang terkenal kejam di negara itu, tempat orang-orang dapat dikurung seumur hidup dan "dihilangkan".
Laporan tahun 2025 ini menemukan bahwa setidaknya empat dari kamp-kamp ini masih beroperasi, sementara para tahanan di penjara biasa masih disiksa dan dianiaya.
Banyak tahanan yang melarikan diri mengatakan mereka telah menyaksikan kematian para tahanan akibat perlakuan buruk, kerja berlebihan, dan malnutrisi, meskipun PBB mendengar tentang "beberapa perbaikan terbatas" di fasilitas-fasilitas tersebut, termasuk "sedikit penurunan kekerasan oleh para penjaga".
PBB menyerukan agar situasi ini diteruskan ke Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag.
Namun, agar hal ini terjadi, hal tersebut perlu dirujuk oleh Dewan Keamanan PBB. Sejak 2019, dua anggota tetapnya, China dan Rusia, telah berulang kali memblokir upaya untuk menjatuhkan sanksi baru terhadap Korea Utara.
Pekan lalu, Kim Jong-un bergabung dengan pemimpin China Xi Jinping dan Presiden Rusia Vladimir Putin dalam sebuah parade militer di Beijing, yang menandakan penerimaan diam-diam kedua negara tersebut terhadap program senjata nuklir Korea Utara dan perlakuan terhadap warganya.
Selain mendesak masyarakat internasional untuk bertindak, PBB meminta pemerintah Korea Utara untuk menghapuskan kamp-kamp penjara politiknya, mengakhiri penggunaan hukuman mati, dan mendidik warganya tentang HAM.
"Laporan kami menunjukkan keinginan yang jelas dan kuat untuk perubahan, khususnya di kalangan anak muda (Korea Utara)," imbuh Türk.
(mas)
Lihat Juga :
