China Hadapi Kritik atas Kondisi Kebebasan Hukum usai 'Insiden 709'

Menurut data yang dihimpun Chinese Human Rights Defenders, sebuah LSM berbasis di AS, antara 2017 hingga 2019 tercatat 29 kasus pencabutan atau penangguhan lisensi terhadap firma hukum atau pengacara. Angka ini naik dari hanya sembilan kasus pada 2014–2016.

Pada saat yang sama, China memperluas penyediaan bantuan hukum, yang menurut pemerintah akan “menguntungkan lebih banyak orang yang membutuhkan.”

"Tak Ada yang Benar-benar Aman"

Sebuah studi di China pada 2022 menunjukkan bahwa 60 persen terdakwa yang memiliki perwakilan hukum akan mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah. Namun, undang-undang bantuan hukum menyatakan bahwa tujuannya adalah “menegakkan kepemimpinan Partai Komunis China,” dan para pengkritik menilai bahwa perubahan ini—termasuk dimasukkannya Pemikiran Xi Jinping ke dalam anggaran dasar Asosiasi Pengacara Seluruh China—telah mempersempit ruang bagi pengacara independen.

“Pemerintah China memperketat kendali ideologis di seluruh profesi hukum sembari memperluas layanan bantuan hukum publik—namun layanan itu harus disediakan oleh pengacara yang loyal pada Partai,” kata Wang.

Banyak pengacara HAM di China mengatakan bahwa pekerjaan mereka kini terpaksa dilakukan secara diam-diam. Mereka yang tidak memiliki lisensi hanya bisa memberikan saran informal kepada mereka yang membutuhkan, namun kemampuannya sangat terbatas.

Dalam kondisi seperti ini, “tak ada yang benar-benar aman,” kata Xie Yanyi, pengacara yang pernah ditahan saat Insiden 709. “Hak asasi manusia adalah milik semua orang, dan negara hukum seharusnya melindungi semua orang.”

Namun, Xie tetap menyimpan harapan. “Meski tahun terjadinya Insiden 709 menandai kemunduran besar dalam negara hukum di China... saya percaya, masyarakat perlahan sedang membangun ketangguhan, menjadi dewasa, dan makin kuat.”

Kementerian Kehakiman China dan Biro Keamanan Publik tidak merespons permintaan komentar.