PM Mahathir Mundur, Koalisi Pakatan Harapan Terancam Bubar

KUALA LUMPUR - Koalisi pemerintahan Pakatan Harapan (PH) terancam bubar karena terjadi pengkhianatan selepas pengunduran diri Perdana Menteri (PM) Mahathir Mohamad. Itu menjadikan drama politik di Malaysia semakin memanas.

Ketua Partai Keadilan Rakyat (PKR) Anwar Ibrahim menuding pengkhianatan mitra koalisi memperlemah koalisi pemerintahan Pakatan Harapan (PH). Berbagai upaya itu bertujuan menghalangi Anwar untuk menjadi PM baru. Bukan hanya dari luar PKR, pengkhianatan terhadap Anwar juga terjadi di dalam PKR sendiri.

Sebanyak 11 anggota parlemen dari Partai Keadilan Rakyat (PKR) pimpinan Anwar Ibrahim, termasuk Deputi Presiden PKR Azmin Ali, mengundurkan diri dan membentuk blok independen di parlemen. Azmin kemarin memimpin sepuluh anggota parlemen keluar dari PKR dan PH. Sepuluh anggota parlemen tersebut termasuk Menteri Perumahan dan Pemerintahan Lokal Zuraida Kamaruddin, Menteri Luar Negeri Saifuddin Abdullah, dan Menteri Pekerjaan Umum Baru Bian. “Kita, anggota parlemen PKR, mendeklarasikan kita keluar dari PKR dan koalisi PH untuk membentuk blok independen di parlemen,” demikian pernyataan mereka.

Partai Pribumi Bersatu Malaysia (Bersatu) keluar dari PH dan memunculkan isu terbentuknya koalisi independen. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin mengungkapkan, dewan tertinggi partai telah mengambil keputusan pada Minggu (23/2). “Keputusan itu dibuat setelah mempertimbangkan perkembangan politik terbaru dan masa depan negara yang menjadi pertimbangan,” katanya, dilansir Channel News Asia.

Dia menambahkan, seluruh anggota parlemen dari Partai Bersatu telah menandatangani sumpah untuk melanjutkan dukungan dan kepercayaan kepada Mahathir untuk tetap menjadi PM. Namun, Mahathir telah mengajukan pengunduran diri dari ketua Partai Bersama kemarin siang.

Aksi pengkhianatan tersebut dikecam oleh Partai Aksi Demokrat (DAP). Mereka mengaku kecewa dengan para pemimpin PH dan anggota parlemen yang membentuk pemerintahan di belakang pintu dengan membentuk koalisi Perikatan Nasional.

Sekjen DAP Lim Guan Eng mengungkapkan, tindakan manipulasi politik itu dilakukan koalisi yang terdiri dari UMNO, PAS, MCA, MIC, dan para pemimpin Partai Persatu serta pembelot PKR yang dipimpin Azmin Ali. “Manipulasi politik itu mengganggu upaya pemerintah untuk memperbaiki ekonomi dan kehidupan rakyat dan pengusaha Malaysia,” kata Lim. Menurut Lim, upaya untuk mensubversi itu mengabaikan mandat rakyat terhadap PH.

Sementara itu, Anwar Ibrahim mengklaim Mahathir mengaku kecewa dengan ketegangan politik yang terjadi saat ini. Anwar mengungkapkan, Mahathir menyebutkan bahwa dirinya tidak terlibat dalam skenario pengkhianatan.

“Saya telah memohon kepadanya (Mahathir) untuk PKR, Pakatan Harapan bahwa pengkhianatan ini bisa diatasi bersama-sama, tetapi dia memiliki pendapat yang berbeda,” kata Anwar. “Namanya (Mahathir) telah digunakan oleh pihak di partai saya dan di luar partai,” ujarnya.

Anwar mengungkapkan, Mahathir tidak memiliki tangan dalam skenario pemerintahan bersatu yang sedang berjalan. “Dia (Mahathir) mengungkapkan dia tidak lagi memiliki peranan di dalamnya (formasi pemerintahan bersatu),”katanya. Dia mengungkapkan, semua pihak harus menghargai proses konstitusi dan membiarkan Mahathir dan Yang di-Pertuang Agung menyelesaikan isu yang sedang terjadi.

Anwar telah bertemu Mahathir. Dia mengaku puas dengan hasil pertemuan tersebut. “Saya sudah menggelar pertemuan khusus dewan dengan dewan pemimpin. Saya baru dari rumah Mahathir untuk mendiskusikan berbagai permasalahan,” ujarnya. Dia mengaku puas dengan posisi Mahathir untuk memberikan prioritas untuk melanjutkan agenda reformasi.

Sebelumnya Mohamad menegaskan pemerintahan koalisi PH bisa bertahan selama satu periode jika tidak melakukan perubahan dan berhenti bertikai. Itu sebagai sinyal bahwa Mahathir menginginkan pemerintahannya tidak diganggu dan konflik antarpartai yang dipicu tidak ada kejelasan jadwal suksesi segera diakhiri.

Mahathir memimpin koalisi PH yang mendapatkan kemenangan spektakuler pada pemilu Mei 2018. Dia bergabung bersama mantan musuhnya, Anwar Ibrahim, bisa mengakhiri pemerintahan koalisi Barisan Nasional yang telah berkuasa selama 61 tahun.

Namun, koalisi pimpinan Mahathir justru mengalami lima kali kekalahan pada pemilu sejak selama berkuasa. Itu termasuk satu pemilu sela pada akhir pekan lalu. Kekalahan pemilu sela itu menunjukkan popularitas PH mengalami kemunduran yang tajam.

“Kita telah kalah pada lima pemilu sela. Tapi, mereka (koalisi PH) tidak memahaminya,” ungkap Mahathir kepada reporter pada suatu pertemuan di Langkawi, pulau resor di perairan barat Malaysia, dilansir Reuters. ”Kekalahan pada beberapa pemilu sela tidak mengindikasi kalau mereka akan kalah pada pemilu mendatang,” ucapnya.

Mahathir juga mengungkapkan, pemerintahan saat ini memiliki tugas lebih berat dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Dia mengungkapkan banyak pekerjaan “pembersihan” yang dilakukan. “Kita membersihkan pemerintahan, menemukan uang, dan membayar utang. Tapi, PH kini tidak lagi memiliki komunikasi yang baik,” ungkapnya.

Apa yang diungkapkan Mahathir merupakan sinyal frustasi menghadapi kritik terhadap pemerintahannya. Dia membela diri dengan menyalahkan mitra koalisi PH. Dia justru tidak melakukan introspeksi diri.

Sebelumnya Mahathir mengungkapkan, dia tidak akan menyerahkan kekuasaan sebelum konferensi tingkat tinggi (KTT) Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) yang akan digelar pada November mendatang. KTT tersebut sangat berarti dan bersejarah bagi Mahathir karena dia akan menjadi pemimpin yang pertama kali di dunia menggelar KTT APEC sebanyak dua kali.

Selain ingin memperkuat legasi menjadi PM yang menggelar KTT APEC sebanyak dua kali, Mahathir juga ingin memperkuat legasi sebagai pemimpin di dunia muslim. Dia menggelar KTT di Kuala Lumpur beberapa waktu lalu untuk membahas isu terkait dengan dunia Islam.

Suksesi kepemimpinan kepada PKR Anwar Ibrahim telah menjadi topik panas dan perdebatan hangat sejak Mahathir, 94, kembali memimpin Malaysia setelah pemilu Mei 2018. Di bawah kesepakatan Pakatan Harapan, Anwar, yang dibebaskan dari penjara setelah mendapatkan pengampunan kerajaan, akan menggantikan Mahathir sebagai PM. Secara umum kesepakatan itu menjelaskan bahwa suksesi akan berlangsung dalam waktu dua tahun. Tapi, tidak ada kesepakatan tanggal proses transfer kekuasaan akan dilaksanakan.

Beberapa anggota parlemen PKR menekan Mahathir agar memberikan jalan bagi Anwar untuk memimpin pemerintahan pada Mei mendatang, bukan November. Mei bertepatan dengan ulang tahun Pakatan Harapan memimpin pemerintahan federal.

Wong Chen, anggota parlemen dari Kelana Jaya, mengatakan, kepastian waktu suksesi akan meningkatkan kepercayaan diri di tingkat pemain lokal yang berinvestasi di Malaysia. Ketika kepastian suksesi diumumkan, menurut Chen, investor asing akan menentukan langkah selanjutnya. “Dari sisi ekonomi, ada argumen jelas bahwa kita membutuhkan kepastian dan kejelasan tentang kapan transisi kekuasaan akan dilaksanakan,” papar Chen. “Semakin cepat, maka semakin baik,” ucapnya.

Menurut Wong, kepemimpinan Malaysia di bawah Mahathir tidak meningkatkan perekonomian. Itu dibuktikan karena para taipan, investor, dan bankir tidak yakin dengan masa depan politik jangka pendek. “Transisi cepat akan mendorong kebijakan yang lebih efektif,” ujarnya. (Andika H Mustaqim)