Zionis Terbitkan Peta Israel Raya yang Caplok Yordania-Suriah-Lebanon-Mesir, Dunia Arab Marah
loading...
A
A
A
“Kebijakan bermusuhan dan pernyataan publik berulang-ulang Israel memerlukan sikap dan tindakan yang kuat oleh Liga Arab dan pemerintah Arab dan Muslim untuk menghadapi ambisi ini dan menghentikan kejahatan Zionis yang terus berlanjut terhadap rakyat Palestina,” imbuh Hamas.
Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, juga mengecam peta tersebut dan menggambarkannya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap semua resolusi dan hukum internasional yang sah, menurut kantor berita Wafa.
Liga Arab ikut mengecam penerbita peta tersebut, dengan Sekretaris Jenderal Ahmed Aboul Gheit memperingatkan bahwa provokasi tersebut berisiko mengobarkan ekstremisme.
Publikasi peta itu muncul saat para menteri ekstremis di pemerintahan Israel membicarakan prospek aneksasi penuh Israel atas Tepi Barat yang diduduki dan pembangunan kembali permukiman di Gaza—kedua wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal oleh Israel sejak tahun 1967.
Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich pada November 2024 menyatakan bahwa 2025 akan menjadi tahun kedaulatan di Yudea dan Samaria, mengacu pada Tepi Barat yang diduduki.
Menteri tersebut, yang juga mengepalai badan pemerintah yang mengelola permukiman ilegal Israel, memerintahkan persiapan untuk penyitaan wilayah Palestina pada akhirnya.
Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih telah menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintahan Amerika Serikat (AS) berikutnya akan lebih permisif terhadap ekspansionisme Israel daripada Joe Biden, yang tidak berbuat banyak untuk mengekang penyebaran permukiman—yang ilegal menurut hukum internasional—selama masa jabatannya.
Beberapa tokoh senior dalam pemerintahan sayap kanan Trump telah menyuarakan dukungan untuk aneksasi Israel, termasuk duta besarnya untuk Israel Mike Huckabee.
Smotrich memuji kemenangan Pemiu Trump pada bulan November dan menyebutnya sebagai kesempatan untuk "menerapkan kedaulatan" di wilayah Palestina yang diduduki.
Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, juga mengecam peta tersebut dan menggambarkannya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap semua resolusi dan hukum internasional yang sah, menurut kantor berita Wafa.
Liga Arab ikut mengecam penerbita peta tersebut, dengan Sekretaris Jenderal Ahmed Aboul Gheit memperingatkan bahwa provokasi tersebut berisiko mengobarkan ekstremisme.
Publikasi peta itu muncul saat para menteri ekstremis di pemerintahan Israel membicarakan prospek aneksasi penuh Israel atas Tepi Barat yang diduduki dan pembangunan kembali permukiman di Gaza—kedua wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal oleh Israel sejak tahun 1967.
Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich pada November 2024 menyatakan bahwa 2025 akan menjadi tahun kedaulatan di Yudea dan Samaria, mengacu pada Tepi Barat yang diduduki.
Menteri tersebut, yang juga mengepalai badan pemerintah yang mengelola permukiman ilegal Israel, memerintahkan persiapan untuk penyitaan wilayah Palestina pada akhirnya.
Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih telah menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintahan Amerika Serikat (AS) berikutnya akan lebih permisif terhadap ekspansionisme Israel daripada Joe Biden, yang tidak berbuat banyak untuk mengekang penyebaran permukiman—yang ilegal menurut hukum internasional—selama masa jabatannya.
Beberapa tokoh senior dalam pemerintahan sayap kanan Trump telah menyuarakan dukungan untuk aneksasi Israel, termasuk duta besarnya untuk Israel Mike Huckabee.
Smotrich memuji kemenangan Pemiu Trump pada bulan November dan menyebutnya sebagai kesempatan untuk "menerapkan kedaulatan" di wilayah Palestina yang diduduki.
(mas)
Explore More