Heboh Peta Israel Raya, Provokasi Zionis atau Rencana Nyata Caplok Negara-negara Arab?

TEL AVIV - Kementerian Luar Negeri Israel tiba-tiba membagikan peta kerajaan Yahudi kuno yang diklaim berdasarkan Alkitab Ibrani. Peta yang dikenal sebagai “Israel Raya” ini mencakup wilayah yang termasuk Palestina, Yordania, Suriah, Lebanon, dan Mesir modern.

Peta “Israel Raya” tersebut diterbitkan di Instagram dan X oleh akun berbahasa Arab Kementerian Luar Negeri Israel pada 6 Januari 2025.

”Tahukah Anda bahwa Kerajaan Israel didirikan 3000 tahun yang lalu?" tulis akun tersebut sebagai caption dari unggahan peta.

Konten tersebut mengeklaim kerajaan Yahudi kuno yang dipimpin Raja Saul, Raja David (Raja Daud), dan Raja Solomon (Raja Sulaiman), hingga pembagian kerajaan dan pengasingannya di bawah kekuasaan Asyur dan Babilonia, yang diakhiri dengan pendirian Israel modern pada tahun 1948—dengan mengeklaim sebagai satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah.

Apa Motif Rezim Zionis Terbitkan Peta “Israel Raya”?

Dunia Arab marah dan mengecam penerbitan peta tersebut. Negara-negara Arab menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengendalikan ambisi ekspansionis Israel dan mencegahnya untuk merebut lebih banyak wilayah Palestina dan Arab.

Foto/X/@IsraelArabic

Kementerian Luar Negeri Yordania menggambarkan peta tersebut sebagai ilusi yang dipromosikan oleh kubu sayap kanan Israel untuk mencegah berdirinya Negara Palestina.

Juru bicara kementerian tersebut, Sufian Qudah, mengaitkan unggahan peta itu dengan pernyataan terbaru pejabat Israel tentang aneksasi Tepi Barat dan permukiman Gaza—dengan menyebutnya sebagai bagian dari agenda ekstremis yang mendorong siklus kekerasan.

Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan peta yang mengeklaim mewakili Israel yang bersejarah merupakan pelanggaran mencolok terhadap norma-norma internasional, dan memperingatkan bahwa aspirasi Israel yang nyata dapat semakin menghalangi peluang perdamaian di kawasan tersebut.

“Doha menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan moralnya dengan menekan pendudukan Israel agar mematuhi resolusi legitimasi internasional dan menghadapi ambisi ekspansionisnya di tanah Arab,” kata kementerian tersebut, yang dilansir Arab News, Kamis (9/1/2025).