Zionis Terbitkan Peta Israel Raya yang Caplok Yordania-Suriah-Lebanon-Mesir, Dunia Arab Marah
Kamis, 09 Januari 2025 - 05:48 WIB
loading...
Rezim Zionis terbitkan peta Israel Raya yang caplok Yordania, Suriah, Lebanon, dan Mesir. Tindakan ini memicu kemarahan dunia Arab. Foto/X @IsraelArabic
A
A
A
TEL AVIV - Rezim Zionis Israel telah memicu kemarahan dunia Arab setelah menerbitkan peta kerajaan Yahudi kuno yang dikenal sebagai “Israel Raya” dengan wilayah yang mencaplok Yordania, Suriah, Lebanon, Mesir, dan tentu saja Palestina.
Peta itu diterbitkan Instagram dan X oleh akun berbahasa Arab Kementerian Luar Negeri Israel pada 6 Januari 2025. ”Tahukah Anda bahwa Kerajaan Israel didirikan 3000 tahun yang lalu?" tulis akun tersebut sebagai caption dari unggahan peta “Israel Raya”.
Konten tersebut mengeklaim kerajaan Yahudi kuno yang dipimpin Raja Saul, Raja David (Raja Daud), dan Raja Solomon (Raja Sulaiman), hingga pembagian kerajaan dan pengasingannya di bawah kekuasaan Asyur dan Babilonia, yang diakhiri dengan pendirian Israel modern pada tahun 1948—dengan mengeklaim sebagai satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah.
Dunia Arab marah dan mengecam penerbitan peta "Israel Raya" tersebut. Negara-negara Arab menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengendalikan ambisi ekspansionis Israel dan mencegahnya untuk merebut lebih banyak wilayah Palestina dan Arab.
Baca Juga: Yordania Murka Wilayahnya Diklaim Bagian dari Negara Israel
Kementerian Luar Negeri Yordania mengecam unggahan tersebut dengan kata-kata yang paling keras dan menggambarkan peta tersebut sebagai ilusi yang dipromosikan oleh kubu sayap kanan Israel untuk mencegah berdirinya Negara Palestina.
Juru bicara kementerian tersebut, Sufian Qudah, mengaitkan unggahan peta itu dengan pernyataan terbaru pejabat Israel tentang aneksasi Tepi Barat dan permukiman Gaza—dengan menyebutnya sebagai bagian dari agenda ekstremis yang mendorong siklus kekerasan.
Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan peta yang mengeklaim mewakili Israel yang bersejarah merupakan pelanggaran mencolok terhadap norma-norma internasional, dan memperingatkan bahwa aspirasi Israel yang nyata dapat semakin menghalangi peluang perdamaian di kawasan tersebut.
“Doha menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan moralnya dengan menekan pendudukan Israel agar mematuhi resolusi legitimasi internasional dan menghadapi ambisi ekspansionisnya di tanah Arab,” kata kementerian tersebut, yang dilansir Arab News, Kamis (9/1/2025).
Hamas juga menolak penerbitan peta “Israel Raya”. "Ini mengonfirmasi sifat agresif pendudukan Israel dan ambisi ekspansionisnya,”kata kelompok perlawanan Palestina tersebut.
“Kebijakan bermusuhan dan pernyataan publik berulang-ulang Israel memerlukan sikap dan tindakan yang kuat oleh Liga Arab dan pemerintah Arab dan Muslim untuk menghadapi ambisi ini dan menghentikan kejahatan Zionis yang terus berlanjut terhadap rakyat Palestina,” imbuh Hamas.
Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, juga mengecam peta tersebut dan menggambarkannya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap semua resolusi dan hukum internasional yang sah, menurut kantor berita Wafa.
Liga Arab ikut mengecam penerbita peta tersebut, dengan Sekretaris Jenderal Ahmed Aboul Gheit memperingatkan bahwa provokasi tersebut berisiko mengobarkan ekstremisme.
Publikasi peta itu muncul saat para menteri ekstremis di pemerintahan Israel membicarakan prospek aneksasi penuh Israel atas Tepi Barat yang diduduki dan pembangunan kembali permukiman di Gaza—kedua wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal oleh Israel sejak tahun 1967.
Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich pada November 2024 menyatakan bahwa 2025 akan menjadi tahun kedaulatan di Yudea dan Samaria, mengacu pada Tepi Barat yang diduduki.
Menteri tersebut, yang juga mengepalai badan pemerintah yang mengelola permukiman ilegal Israel, memerintahkan persiapan untuk penyitaan wilayah Palestina pada akhirnya.
Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih telah menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintahan Amerika Serikat (AS) berikutnya akan lebih permisif terhadap ekspansionisme Israel daripada Joe Biden, yang tidak berbuat banyak untuk mengekang penyebaran permukiman—yang ilegal menurut hukum internasional—selama masa jabatannya.
Beberapa tokoh senior dalam pemerintahan sayap kanan Trump telah menyuarakan dukungan untuk aneksasi Israel, termasuk duta besarnya untuk Israel Mike Huckabee.
Smotrich memuji kemenangan Pemiu Trump pada bulan November dan menyebutnya sebagai kesempatan untuk "menerapkan kedaulatan" di wilayah Palestina yang diduduki.
Peta itu diterbitkan Instagram dan X oleh akun berbahasa Arab Kementerian Luar Negeri Israel pada 6 Januari 2025. ”Tahukah Anda bahwa Kerajaan Israel didirikan 3000 tahun yang lalu?" tulis akun tersebut sebagai caption dari unggahan peta “Israel Raya”.
Konten tersebut mengeklaim kerajaan Yahudi kuno yang dipimpin Raja Saul, Raja David (Raja Daud), dan Raja Solomon (Raja Sulaiman), hingga pembagian kerajaan dan pengasingannya di bawah kekuasaan Asyur dan Babilonia, yang diakhiri dengan pendirian Israel modern pada tahun 1948—dengan mengeklaim sebagai satu-satunya negara demokrasi di Timur Tengah.
Dunia Arab marah dan mengecam penerbitan peta "Israel Raya" tersebut. Negara-negara Arab menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengendalikan ambisi ekspansionis Israel dan mencegahnya untuk merebut lebih banyak wilayah Palestina dan Arab.
Baca Juga: Yordania Murka Wilayahnya Diklaim Bagian dari Negara Israel
Kementerian Luar Negeri Yordania mengecam unggahan tersebut dengan kata-kata yang paling keras dan menggambarkan peta tersebut sebagai ilusi yang dipromosikan oleh kubu sayap kanan Israel untuk mencegah berdirinya Negara Palestina.
Juru bicara kementerian tersebut, Sufian Qudah, mengaitkan unggahan peta itu dengan pernyataan terbaru pejabat Israel tentang aneksasi Tepi Barat dan permukiman Gaza—dengan menyebutnya sebagai bagian dari agenda ekstremis yang mendorong siklus kekerasan.
Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan peta yang mengeklaim mewakili Israel yang bersejarah merupakan pelanggaran mencolok terhadap norma-norma internasional, dan memperingatkan bahwa aspirasi Israel yang nyata dapat semakin menghalangi peluang perdamaian di kawasan tersebut.
“Doha menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memenuhi tanggung jawab hukum dan moralnya dengan menekan pendudukan Israel agar mematuhi resolusi legitimasi internasional dan menghadapi ambisi ekspansionisnya di tanah Arab,” kata kementerian tersebut, yang dilansir Arab News, Kamis (9/1/2025).
Hamas juga menolak penerbitan peta “Israel Raya”. "Ini mengonfirmasi sifat agresif pendudukan Israel dan ambisi ekspansionisnya,”kata kelompok perlawanan Palestina tersebut.
“Kebijakan bermusuhan dan pernyataan publik berulang-ulang Israel memerlukan sikap dan tindakan yang kuat oleh Liga Arab dan pemerintah Arab dan Muslim untuk menghadapi ambisi ini dan menghentikan kejahatan Zionis yang terus berlanjut terhadap rakyat Palestina,” imbuh Hamas.
Nabil Abu Rudeineh, juru bicara Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas, juga mengecam peta tersebut dan menggambarkannya sebagai pelanggaran terang-terangan terhadap semua resolusi dan hukum internasional yang sah, menurut kantor berita Wafa.
Liga Arab ikut mengecam penerbita peta tersebut, dengan Sekretaris Jenderal Ahmed Aboul Gheit memperingatkan bahwa provokasi tersebut berisiko mengobarkan ekstremisme.
Publikasi peta itu muncul saat para menteri ekstremis di pemerintahan Israel membicarakan prospek aneksasi penuh Israel atas Tepi Barat yang diduduki dan pembangunan kembali permukiman di Gaza—kedua wilayah Palestina yang diduduki secara ilegal oleh Israel sejak tahun 1967.
Menteri Keuangan sayap kanan Bezalel Smotrich pada November 2024 menyatakan bahwa 2025 akan menjadi tahun kedaulatan di Yudea dan Samaria, mengacu pada Tepi Barat yang diduduki.
Menteri tersebut, yang juga mengepalai badan pemerintah yang mengelola permukiman ilegal Israel, memerintahkan persiapan untuk penyitaan wilayah Palestina pada akhirnya.
Kembalinya Donald Trump ke Gedung Putih telah menimbulkan kekhawatiran bahwa pemerintahan Amerika Serikat (AS) berikutnya akan lebih permisif terhadap ekspansionisme Israel daripada Joe Biden, yang tidak berbuat banyak untuk mengekang penyebaran permukiman—yang ilegal menurut hukum internasional—selama masa jabatannya.
Beberapa tokoh senior dalam pemerintahan sayap kanan Trump telah menyuarakan dukungan untuk aneksasi Israel, termasuk duta besarnya untuk Israel Mike Huckabee.
Smotrich memuji kemenangan Pemiu Trump pada bulan November dan menyebutnya sebagai kesempatan untuk "menerapkan kedaulatan" di wilayah Palestina yang diduduki.
(mas)
Lihat Juga :
