Hari Ini Batas Akhir Penyidik Korea Selatan Tangkap Presiden Yoon Suk-yeol

SEOUL - Tim penyidik Korea Selatan memiliki waktu singkat untuk menangkap Presiden Yoon Suk-yeol yang diskors karena masa berlaku surat perintah mereka akan berakhir hari ini (6/1/2025).

Presiden Yoon saat ini masih bersembunyi di kediamannya yang dikelilingi oleh pasukan keamanan presiden (Paspampres)—yang secara resmi dikenal sebagai Dinas Keamana Presiden (PSS).

Yoon, yang merupakan mantan jaksa penuntut, dengan tegas menolak diinterogasi dalam tiga kali kesempatan. Penolakannya itu memaksa tim penyidik Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) mengajukan surat perintah penangkapan kepada Pengadilan Seoul, yang dikabulkan pada Selasa pekan lalu.

Baca Juga: Menegangkan, Paspampres Halangi Penyidik Korea Selatan Tangkap Presiden Yoon Suk-yeol

Yoon semestinya diinterogasi karena mengeluarkan dekrit darurat militer yang mengguncang publik bulan lalu.

Upaya tim penyidik CIO untuk menangkap Yoon mengalami kegagalan selama beberapa hari terakhir karena dihalangi Paspampres.

Kantor berita Yonhap melaporkan tim penyidik CIO akan mencoba mengeksekusi lagi surat perintah penangkapan tersebut sebelum masa berlakuknya berakhir hari ini. Jika tetap gagal, mereka sedang mempertimbangkan upaya lain.

Yoon menghadapi hukuman penjara atau, paling buruk, hukuman mati jika ditangkap setelah menangguhkan pemerintahan sipil untuk sementara waktu dan menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terburuknya dalam beberapa dekade.

Namun, dia dan para pendukungnya tetap menentang tindakan hukum tersebut.

"Dinas Keamanan Presiden akan melindungi Presiden, dan kami akan melindungi Dinas Keamanan Presiden hingga tengah malam," kata Kim Soo-yong (62), salah satu penyelenggara protes pendukung Yoon.

"Jika mereka mendapat surat perintah lagi, kami akan datang lagi," ujarnya.

Di bawah kabut fajar, puluhan anggota Parlemen dari Partai Kekuatan Rakyat pendukung Yoon muncul di depan kediaman presiden.

Polisi bergerak untuk memblokir jalan guna mengantisipasi protes di hari berikutnya, karena puluhan orang yang mendukung dan menentang Yoon dari hari sebelumnya menerjang suhu di bawah nol derajat setelah berkemah semalaman.

"Saya sudah berada di sini lebih lama daripada CIO sekarang. Tidak masuk akal mengapa mereka tidak bisa melakukannya. Mereka harus segera menangkapnya," kata penyelenggara protes anti-Yoon, Kim Ah-young, berusia 30-an tahun.

Jika surat perintah tujuh hari berakhir, penyidik harus mengajukan surat perintah lain, yang kemungkinan akan diberikan oleh pengadilan pilihan mereka dengan alasan yang sama dengan surat perintah awal yang dikeluarkan—bahwa Yoon menolak untuk muncul untuk diinterogasi atas keputusan darurat militernya.

Pengacara Yoon telah berulang kali mengatakan bahwa surat perintah penangkapan itu "melanggar hukum" dan "ilegal", dan berjanji untuk mengambil tindakan hukum lebih lanjut terhadapnya.

Dinas Keamanan Presiden Yoon juga mengatakan kemarin bahwa pihaknya tidak akan mengizinkan penyidik untuk menangkap presiden yang diskors tersebut.

Namun, demokrasi Asia Timur yang dinamis itu akan menemukan dirinya di wilayah yang belum dipetakan dengan cara apa pun—presiden yang sedang menjabat akan ditangkap, atau dia akan terhindar dari penahanan yang diperintahkan pengadilan.

Saat waktu terus berjalan sesuai surat perintah penangkapan, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken tiba di Seoul pagi ini untuk melakukan pembicaraan dengan beberapa pejabat pemerintah di Seoul termasuk penjabat presiden Choi Sang-mok, yang juga menteri keuangan.

Diplomat tinggi Washington tidak dijadwalkan untuk bertemu Yoon tetapi akan mengadakan konferensi pers bersama dengan Menteri Luar Negeri Cho Tae-yul, yang tidak terancam pemakzulan.

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan telah menjadwalkan 14 Januari sebagai tanggal dimulainya persidangan pemakzulan Yoon, yang jika dia tidak hadir akan terus berlanjut tanpa kehadirannya.

Laporan jaksa penuntut untuk mantan menteri pertahanannya yang dilihat oleh AFP kemarin menunjukkan Yoon mengabaikan keberatan dari menteri kabinet utama sebelum upaya darurat militernya yang gagal, bukti yang mungkin akan dipertimbangkan oleh pengadilan.

Disebutkan bahwa perdana menteri, menteri luar negeri, dan menteri keuangan negara itu saat itu semuanya menyatakan keberatan tentang potensi dampak ekonomi dan diplomatik dalam rapat kabinet pada malam keputusan tersebut.

Partai Demokrat yang beroposisi di negara itu juga menyerukan pembubaran Dinas Keamanan Presiden yang melindungi Yoon.

Namun, pengacara Yoon telah berjanji untuk melakukan perjuangan hukum mereka sendiri.

Pengacaranya mengatakan kemarin bahwa mereka akan mengajukan pengaduan lain terhadap kepala CIO yang mencoba menangkap Yoon.

"Tim hukum presiden bermaksud untuk meminta pertanggungjawaban yang ketat dari mereka yang melakukan tindakan ilegal di bawah hukum," kata pengacara Yoon, Yoon Kab-keun, dalam sebuah pernyataan.

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan memiliki waktu hingga 180 hari untuk menentukan apakah akan memberhentikan Yoon sebagai presiden atau mengembalikan kekuasaannya.

Sekadar diketahui, mantan presiden Roh Moo-hyun dan Park Geun-hye tidak pernah hadir dalam persidangan pemakzulan mereka.