Tren Frexit di Afrika, Mengapa Pantai Gading Mengusir Pasukan Prancis?

Sebagian dari kebencian tersebut bermula dari kontroversi historis yang terkait dengan kolonialisme. Pemerintahan langsung Prancis selama penjajahan dianggap telah melemahkan lembaga, budaya, dan kepemimpinan tradisional sambil memaksakan pejabat dan adat istiadat Eropa pada penduduk setempat.

Pejabat Prancis yang memerintah koloni dianggap sangat keras, dalam administrasi mereka dan berupaya untuk meningkatkan pijakan ekonomi Prancis.

3. Ketidakpercayaan di Kalangan Francafrique

Setelah negara-negara tersebut memperoleh kemerdekaan mereka pada tahun 1960-an, Paris membangun jaringan koneksi yang kuat dengan para pemimpin dan elit Afrika, yang disebut "Francafrique" untuk melindungi kepentingan ekonomi Prancis yang besar dan untuk menjaga pasukan Prancis tetap berada di lapangan.

Lebih dari 200 perusahaan Prancis beroperasi di benua itu, termasuk raksasa minyak dan gas Total, dan Orano, yang menambang uranium untuk menggerakkan pembangkit listrik tenaga nuklir Prancis. Pasukan Prancis juga telah beroperasi di seluruh wilayah, memberikan pelatihan dan membantu militer setempat.

4. Kekerasan Sektarian Terus Berlangsung

Namun, dalam lima tahun terakhir, pemerintah yang dipimpin militer di wilayah Sahel telah menolak kelemahan yang dirasakan dari tentara Prancis.

Meskipun ada ribuan tentara Prancis, aktivitas kelompok bersenjata terus mengubah wilayah tersebut menjadi titik panas kekerasan karena kelompok-kelompok seperti Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) melancarkan perang terhadap pasukan keamanan dan pejabat di seluruh Mali, Burkina Faso, dan Niger. Kelompok bersenjata semakin gencar menyerbu wilayah pesisir Pantai Gading, Ghana, dan Benin.

5. Prancis Memiliki Pangkalan Militer di Djibouti

Ya, Prancis mempertahankan pangkalan militer besar di Djibouti, Afrika timur. Negara tersebut, yang juga merupakan bekas koloni Prancis, menampung hampir 1.500 tentara Prancis dan merupakan salah satu kontingen militer Prancis terbesar di luar negeri.

Di Afrika Barat dan Tengah, Prancis terus mempertahankan kehadiran kecil di Gabon dengan sekitar 300 tentara. Militer Gabon merebut kekuasaan melalui kudeta pada Agustus 2023, mengakhiri lima tahun kekuasaan keluarga Bongo.

Namun, tidak seperti negara-negara lain yang dipimpin militer di kawasan tersebut, Paris tetap menjalin hubungan dengan pemerintah militer Gabon, kemungkinan karena kebencian yang ditimbulkan oleh keluarga penguasa tersebut, menurut beberapa analis.