Menlu Prancis dan Jerman Kunjungi Damaskus, Bertemu Para Penguasa Baru Suriah

Baerbock secara khusus meminta pemerintah baru untuk menghindari "tindakan balas dendam terhadap kelompok-kelompok dalam masyarakat", menghindari penundaan yang lama sebelum pemilihan umum, dan menghindari upaya memasukkan konten keagamaan ke dalam sistem peradilan dan pendidikan.

Pemerintah yang baru telah mengumumkan perubahan kurikulum, termasuk menghapus puisi yang berhubungan dengan wanita dan cinta serta referensi tentang "Dewa" dalam kursus sejarah kuno.

Mengenai tata kelola, al-Sharaa baru-baru ini menyatakan perlu waktu sekitar tiga tahun untuk mengajukan rancangan konstitusi baru, dan satu tahun lagi hingga pemilihan umum.

Baerbock mengatakan, “Jerman ingin mengatasi skeptisisme tentang HTS dan membantu Suriah kembali menjadi negara yang berfungsi dengan kendali penuh atas wilayahnya."

Kedua menteri juga akan mengunjungi penjara Sednaya, tempat eksekusi di luar hukum, penyiksaan, dan penghilangan paksa, yang merupakan lambang kebrutalan pemerintahan keluarga al-Assad selama puluhan tahun.

Prancis dan Jerman telah mengirimkan delegasi tingkat rendah bulan lalu.

Resul Serdar dari Al Jazeera, melaporkan dari Damaskus, mengatakan mungkin ada ketegangan jika para menteri Uni Eropa menuntut diakhirinya kehadiran militer Rusia di Suriah, karena para penguasa baru negara itu telah menyatakan keinginan menjalin hubungan baik dengan Moskow meskipun Rusia adalah sekutu setia al-Assad.

“(Para penguasa baru Suriah) melihat Rusia sebagai kekuatan penyeimbang. Mereka pikir Suriah tanpa Rusia akan sangat rentan terhadap tekanan yang datang dari dunia Barat; Uni Eropa, Amerika Serikat dan, secara tidak langsung, Israel,” papar dia.

Namun, Serdar mengatakan kedua belah pihak tampaknya sepakat Iran, yang juga sekutu al-Assad, seharusnya tidak lagi dapat menggunakan pengaruh yang signifikan di Suriah.

“Jadi ada banyak kebijakan yang berbeda atau menyatu,” ujar dia. “Namun, satu hal yang cukup jelas di sini; setiap delegasi yang mengunjungi Damaskus berarti semakin banyak legitimasi bagi pemerintahan baru.”