Penyidik Korea Selatan Serbu Kediaman Presiden Yoon Suk-yeol untuk Menangkapnya
Jum'at, 03 Januari 2025 - 08:21 WIB
loading...
Tim penyidik Korea Selatan menyerbu kediaman Presiden Yoon Suk-yeol untuk menangkapnya, namun para pendukung presiden mencoba menghalangi upaya tersebut. Foto/via RTE
A
A
A
SEOUL - Tim penyidik Korea Selatan pada Jumat (3/1/2025) memasuki kediaman Presiden Yoon Suk-yeol untuk menangkapnya. Yoon saat ini sedang dimakzulkan dan diskors dari jabatannya.
Ini merupakan yang pertama kalinya pihak berwenang di negara itu berupaya menangkap seorang pemimpin yang sedang menjabat.
Para penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi, yang menyelidiki kasus dekrit darurat militer Yoon yang berumur pendek pada 3 Desember, dibiarkan melewati barikade keamanan yang ketat untuk memasuki kediaman tersebut untuk mencoba melaksanakan surat perintah penangkapan Yoon yang dikeluarkan pengadilan.
Baca Juga: Pengadilan Korea Selatan Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Presiden Yoon Suk-yeol
Pejabat dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), yang memimpin tim gabungan penyidik yang meliputi polisi dan jaksa, telah tiba di gerbang kediaman Yoon tak lama setelah pukul 07.00 pagi.
Laporan media lokal, yang dikutip AFP, mengatakan kendaraan CIO tidak segera memasuki kompleks tersebut, sebagian karena sebuah bus menghalangi jalan masuk, tetapi video siaran langsung memperlihatkan beberapa pejabat CIO berjalan kaki melewati gerbang yang terbuka.
Beberapa pejabat CIO kemudian berjalan kaki melewati gerbang yang terbuka dan melewati bus, tetapi kemudian sempat berhadapan dengan bus lain dan kendaraan lapis baja di jalan masuk, sebelum mereka dipindahkan.
Tidak jelas apakah Dinas Keamanan Presiden, yang telah memblokir akses penyidik dengan surat perintah penggeledahan ke kantor dan kediaman resmi Yoon, akan mencoba menghentikan penangkapan tersebut.
Pengacara Yoon mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa pelaksanaan surat perintah penangkapan yang tidak sah terhadap Yoon adalah melanggar hukum, dan mereka akan mengambil tindakan hukum, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Para pengunjuk rasa berkumpul pada Jumat dini hari di dekat kediaman tersebut, dengan jumlah yang membengkak menjadi ratusan orang di tengah laporan media lokal bahwa otoritas investigasi akan segera mencoba untuk melaksanakan surat perintah penangkapan yang disetujui pada hari Selasa setelah Yoon menolak panggilan untuk interogasi.
"Kita harus menghalangi mereka dengan nyawa kita," kata seseorang kepada orang lain di lokasi kejadian yang terekam kamera.
Sekitar selusin pengunjuk rasa mencoba menghalangi sekelompok petugas polisi di pintu masuk jembatan penyeberangan pejalan kaki.
Beberapa orang meneriakkan "Presiden Yoon Suk-yeol akan dilindungi oleh rakyat", dan menyerukan agar kepala CIO ditangkap.
Pyeong In-su (74), seorang pengunjuk rasa, mengatakan bahwa polisi harus dihentikan oleh "warga negara yang patriotik", istilah yang digunakan Yoon untuk menggambarkan mereka yang berjaga di dekat kediamannya.
Sambil memegang bendera Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan kata-kata "Mari kita bersama" dalam bahasa Inggris dan Korea, Pyeong mengatakan bahwa dia berharap Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump akan membantu Yoon.
"Saya berharap setelah pelantikan Trump, dia dapat menggunakan pengaruhnya untuk membantu negara kita kembali ke jalur yang benar," katanya.
Surat perintah penangkapan untuk Yoon berlaku hingga 6 Januari dan memberi waktu hanya 48 jam bagi penyidik untuk menahan Yoon setelah dia ditangkap. Penyidik kemudian harus memutuskan apakah akan meminta surat perintah penahanan atau membebaskannya.
Setelah ditangkap, Yoon diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul, menurut laporan kantor berita Yonhap, mengutip CIO.
Yoon membuat negara itu gempar dengan pengumuman pada tengah malam tanggal 3 Desember bahwa dia memberlakukan darurat militer untuk mengatasi kebuntuan politik dan membasmi "pasukan anti-negara".
Namun, dalam beberapa jam, 190 anggota Parlemen menentang pengepungan pasukan dan polisi untuk memberikan suara menentang perintah Yoon. Sekitar enam jam setelah dekrit awalnya, Yoon mencabutnya.
Dia kemudian mengeluarkan pembelaan yang menantang atas keputusannya, dengan mengatakan bahwa lawan politik dalam negeri bersimpati kepada Korea Utara dan mengutip klaim yang tidak didukung bukti tentang manipulasi Pemilu.
Kim Yong-hyun, yang mengundurkan diri sebagai menteri pertahanan Yoon setelah memainkan peran utama dalam dekrit darurat militer, telah ditahan dan didakwa minggu lalu atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Pemberontakan adalah salah satu dari sedikit tuntutan pidana yang tidak dapat dilawan oleh kekebalan hukum presiden Korea Selatan.
Pengacara Yoon mengatakan surat perintah penangkapan itu tidak sah karena CIO tidak memiliki kewenangan menurut hukum Korea Selatan untuk meminta surat perintah.
Yoon telah diisolasi sejak dia dimakzulkan dan diskors dari kekuasaan pada 14 Desember.
Terpisah dari penyelidikan pidana, kasus pemakzulannya saat ini sedang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah akan mengembalikan jabatannya atau memberhentikannya secara permanen. Sidang kedua dalam kasus itu dijadwalkan pada hari Jumat.
Ini merupakan yang pertama kalinya pihak berwenang di negara itu berupaya menangkap seorang pemimpin yang sedang menjabat.
Para penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi, yang menyelidiki kasus dekrit darurat militer Yoon yang berumur pendek pada 3 Desember, dibiarkan melewati barikade keamanan yang ketat untuk memasuki kediaman tersebut untuk mencoba melaksanakan surat perintah penangkapan Yoon yang dikeluarkan pengadilan.
Baca Juga: Pengadilan Korea Selatan Keluarkan Surat Perintah Penangkapan Presiden Yoon Suk-yeol
Pejabat dari Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), yang memimpin tim gabungan penyidik yang meliputi polisi dan jaksa, telah tiba di gerbang kediaman Yoon tak lama setelah pukul 07.00 pagi.
Laporan media lokal, yang dikutip AFP, mengatakan kendaraan CIO tidak segera memasuki kompleks tersebut, sebagian karena sebuah bus menghalangi jalan masuk, tetapi video siaran langsung memperlihatkan beberapa pejabat CIO berjalan kaki melewati gerbang yang terbuka.
Beberapa pejabat CIO kemudian berjalan kaki melewati gerbang yang terbuka dan melewati bus, tetapi kemudian sempat berhadapan dengan bus lain dan kendaraan lapis baja di jalan masuk, sebelum mereka dipindahkan.
Tidak jelas apakah Dinas Keamanan Presiden, yang telah memblokir akses penyidik dengan surat perintah penggeledahan ke kantor dan kediaman resmi Yoon, akan mencoba menghentikan penangkapan tersebut.
Pengacara Yoon mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat bahwa pelaksanaan surat perintah penangkapan yang tidak sah terhadap Yoon adalah melanggar hukum, dan mereka akan mengambil tindakan hukum, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Para pengunjuk rasa berkumpul pada Jumat dini hari di dekat kediaman tersebut, dengan jumlah yang membengkak menjadi ratusan orang di tengah laporan media lokal bahwa otoritas investigasi akan segera mencoba untuk melaksanakan surat perintah penangkapan yang disetujui pada hari Selasa setelah Yoon menolak panggilan untuk interogasi.
"Kita harus menghalangi mereka dengan nyawa kita," kata seseorang kepada orang lain di lokasi kejadian yang terekam kamera.
Sekitar selusin pengunjuk rasa mencoba menghalangi sekelompok petugas polisi di pintu masuk jembatan penyeberangan pejalan kaki.
Beberapa orang meneriakkan "Presiden Yoon Suk-yeol akan dilindungi oleh rakyat", dan menyerukan agar kepala CIO ditangkap.
Pyeong In-su (74), seorang pengunjuk rasa, mengatakan bahwa polisi harus dihentikan oleh "warga negara yang patriotik", istilah yang digunakan Yoon untuk menggambarkan mereka yang berjaga di dekat kediamannya.
Sambil memegang bendera Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan kata-kata "Mari kita bersama" dalam bahasa Inggris dan Korea, Pyeong mengatakan bahwa dia berharap Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump akan membantu Yoon.
"Saya berharap setelah pelantikan Trump, dia dapat menggunakan pengaruhnya untuk membantu negara kita kembali ke jalur yang benar," katanya.
Surat perintah penangkapan untuk Yoon berlaku hingga 6 Januari dan memberi waktu hanya 48 jam bagi penyidik untuk menahan Yoon setelah dia ditangkap. Penyidik kemudian harus memutuskan apakah akan meminta surat perintah penahanan atau membebaskannya.
Setelah ditangkap, Yoon diperkirakan akan ditahan di Pusat Penahanan Seoul, menurut laporan kantor berita Yonhap, mengutip CIO.
Yoon membuat negara itu gempar dengan pengumuman pada tengah malam tanggal 3 Desember bahwa dia memberlakukan darurat militer untuk mengatasi kebuntuan politik dan membasmi "pasukan anti-negara".
Namun, dalam beberapa jam, 190 anggota Parlemen menentang pengepungan pasukan dan polisi untuk memberikan suara menentang perintah Yoon. Sekitar enam jam setelah dekrit awalnya, Yoon mencabutnya.
Dia kemudian mengeluarkan pembelaan yang menantang atas keputusannya, dengan mengatakan bahwa lawan politik dalam negeri bersimpati kepada Korea Utara dan mengutip klaim yang tidak didukung bukti tentang manipulasi Pemilu.
Kim Yong-hyun, yang mengundurkan diri sebagai menteri pertahanan Yoon setelah memainkan peran utama dalam dekrit darurat militer, telah ditahan dan didakwa minggu lalu atas tuduhan pemberontakan dan penyalahgunaan kekuasaan.
Pemberontakan adalah salah satu dari sedikit tuntutan pidana yang tidak dapat dilawan oleh kekebalan hukum presiden Korea Selatan.
Pengacara Yoon mengatakan surat perintah penangkapan itu tidak sah karena CIO tidak memiliki kewenangan menurut hukum Korea Selatan untuk meminta surat perintah.
Yoon telah diisolasi sejak dia dimakzulkan dan diskors dari kekuasaan pada 14 Desember.
Terpisah dari penyelidikan pidana, kasus pemakzulannya saat ini sedang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan apakah akan mengembalikan jabatannya atau memberhentikannya secara permanen. Sidang kedua dalam kasus itu dijadwalkan pada hari Jumat.
(mas)
Lihat Juga :
