Aliansi Sayap Kiri Filipina Desak Pemakzulan Wakil Presiden Sara Duterte
loading...
A
A
A
MANILA - Sebuah aliansi kelompok masyarakat sipil di Filipina mengajukan pengaduan pemakzulan pada Senin (2/12/2024) terhadap Wakil Presiden Sara Duterte, atas dasar pelanggaran berat dan pelanggaran konstitusional.
Putri mantan Presiden Rodrigo Duterte yang suka berkoar-koar telah terlibat dalam pertikaian sengit dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr dan menjadi subjek penyelidikan atas pengeluarannya oleh DPR. Dia membantah melakukan kesalahan.
Pengadu pada termasuk masyarakat sipil dan pemimpin agama, serta mantan pejabat pemerintah yang kritis terhadap ayahnya.
"Wakil presiden telah mereduksi jabatan publik menjadi platform untuk retorika kekerasan, pengayaan pribadi, hak istimewa kaum elit, dan perisai untuk impunitas," kata Teresita Quintos Deles, salah satu pengadu, dalam sebuah pernyataan, dilansir CNA.
Seorang perwakilan dari partai oposisi Akbayan mendukung pengaduan tersebut di DPR Filipina.
Kantor Duterte mengatakan permintaan komentar telah disampaikan kepada wakil presiden.
Upaya pemakzulan ini adalah perkembangan terbaru dalam pertikaian besar antara tiga pejabat tertinggi Filipina, setelah runtuhnya aliansi yang kuat antara keluarga mereka yang menyebabkan kemenangan telak Marcos dalam pemilihan umum 2022.
"Pemakzulan ini bukan sekadar pertarungan hukum, tetapi juga perjuangan moral untuk memulihkan martabat dan kesopanan dalam pelayanan publik," kata Leila de Lima, juru bicara para pengadu dan pengkritik keras kampanye antinarkoba yang dijalankan oleh ayah Duterte.
Pengaduan tersebut menuduh Duterte melanggar konstitusi Filipina dengan menolak menghadiri sidang tentang anggarannya yang melanggar sistem pengawasan dan keseimbangan, serta korupsi, baik saat menjabat sebagai wakil presiden maupun saat ia menjabat sebagai menteri pendidikan.
Putri mantan Presiden Rodrigo Duterte yang suka berkoar-koar telah terlibat dalam pertikaian sengit dengan Presiden Ferdinand Marcos Jr dan menjadi subjek penyelidikan atas pengeluarannya oleh DPR. Dia membantah melakukan kesalahan.
Pengadu pada termasuk masyarakat sipil dan pemimpin agama, serta mantan pejabat pemerintah yang kritis terhadap ayahnya.
"Wakil presiden telah mereduksi jabatan publik menjadi platform untuk retorika kekerasan, pengayaan pribadi, hak istimewa kaum elit, dan perisai untuk impunitas," kata Teresita Quintos Deles, salah satu pengadu, dalam sebuah pernyataan, dilansir CNA.
Seorang perwakilan dari partai oposisi Akbayan mendukung pengaduan tersebut di DPR Filipina.
Kantor Duterte mengatakan permintaan komentar telah disampaikan kepada wakil presiden.
Upaya pemakzulan ini adalah perkembangan terbaru dalam pertikaian besar antara tiga pejabat tertinggi Filipina, setelah runtuhnya aliansi yang kuat antara keluarga mereka yang menyebabkan kemenangan telak Marcos dalam pemilihan umum 2022.
"Pemakzulan ini bukan sekadar pertarungan hukum, tetapi juga perjuangan moral untuk memulihkan martabat dan kesopanan dalam pelayanan publik," kata Leila de Lima, juru bicara para pengadu dan pengkritik keras kampanye antinarkoba yang dijalankan oleh ayah Duterte.
Pengaduan tersebut menuduh Duterte melanggar konstitusi Filipina dengan menolak menghadiri sidang tentang anggarannya yang melanggar sistem pengawasan dan keseimbangan, serta korupsi, baik saat menjabat sebagai wakil presiden maupun saat ia menjabat sebagai menteri pendidikan.