Putus Asa, Netanyahu Tawarkan Hadiah Rp79 Miliar bagi Tiap Tawanan yang Dibebaskan dari Gaza
loading...
A
A
A
Sementara itu, mantan ajudan Netanyahu telah ditangkap atas dugaan membocorkan materi rahasia ke media asing dalam upaya yang jelas untuk menggagalkan kesepakatan gencatan senjata sebelumnya dengan Hamas.
Analis mengatakan Netanyahu terus-menerus menggagalkan kemungkinan berakhirnya pertempuran di Gaza karena kemungkinan akan menyebabkan runtuhnya pemerintahan sayap kanan dan ultranasionalisnya serta peluncuran penyelidikan resmi atas kegagalan keamanan oleh Netanyahu dan pejabat Israel lainnya menjelang serangan Hamas pada 7 Oktober.
PM Israel sekaligus penjagal warga sipil Palestina itu juga sedang diselidiki atas tuduhan korupsi.
Hamas telah lama menuduh negosiator gencatan senjata Israel tidak serius dalam mencapai kesepakatan untuk mengakhiri pertempuran di Gaza.
Menggambarkan militer Israel sebagai "pekerjaan yang luar biasa" di Gaza, Netanyahu mengatakan pada hari Selasa bahwa Hamas tidak akan kembali memerintah wilayah Palestina dalam keadaan apa pun.
"Di sini, di Jalur Gaza bagian tengah dan di seluruh Jalur Gaza, mereka telah mencapai hasil yang sangat baik," ujar Netanyahu, menurut pernyataan yang dirilis kantornya.
"Dan yang terbaik belum datang. Hamas tidak akan ada lagi di Gaza," ungkap dia.
Pekan lalu, satu komite khusus PBB yang menyelidiki perang Israel di Gaza mengatakan kebijakan Israel menunjukkan karakteristik genosida dan menuduh negara apartheid itu "menggunakan kelaparan sebagai metode perang" terhadap warga sipil Palestina di wilayah tersebut.
Rezim kolonial Israel telah menimbulkan "korban sipil massal dan kondisi yang mengancam jiwa" bagi warga Palestina, menurut komite tersebut.
"Sejak awal perang, pejabat Israel secara terbuka mendukung kebijakan yang merampas kebutuhan warga Palestina yang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan hidup yakni makanan, air, dan bahan bakar," tegas komite itu.
Analis mengatakan Netanyahu terus-menerus menggagalkan kemungkinan berakhirnya pertempuran di Gaza karena kemungkinan akan menyebabkan runtuhnya pemerintahan sayap kanan dan ultranasionalisnya serta peluncuran penyelidikan resmi atas kegagalan keamanan oleh Netanyahu dan pejabat Israel lainnya menjelang serangan Hamas pada 7 Oktober.
PM Israel sekaligus penjagal warga sipil Palestina itu juga sedang diselidiki atas tuduhan korupsi.
Hamas telah lama menuduh negosiator gencatan senjata Israel tidak serius dalam mencapai kesepakatan untuk mengakhiri pertempuran di Gaza.
Menggambarkan militer Israel sebagai "pekerjaan yang luar biasa" di Gaza, Netanyahu mengatakan pada hari Selasa bahwa Hamas tidak akan kembali memerintah wilayah Palestina dalam keadaan apa pun.
"Di sini, di Jalur Gaza bagian tengah dan di seluruh Jalur Gaza, mereka telah mencapai hasil yang sangat baik," ujar Netanyahu, menurut pernyataan yang dirilis kantornya.
"Dan yang terbaik belum datang. Hamas tidak akan ada lagi di Gaza," ungkap dia.
Pekan lalu, satu komite khusus PBB yang menyelidiki perang Israel di Gaza mengatakan kebijakan Israel menunjukkan karakteristik genosida dan menuduh negara apartheid itu "menggunakan kelaparan sebagai metode perang" terhadap warga sipil Palestina di wilayah tersebut.
Rezim kolonial Israel telah menimbulkan "korban sipil massal dan kondisi yang mengancam jiwa" bagi warga Palestina, menurut komite tersebut.
"Sejak awal perang, pejabat Israel secara terbuka mendukung kebijakan yang merampas kebutuhan warga Palestina yang sangat dibutuhkan untuk mempertahankan hidup yakni makanan, air, dan bahan bakar," tegas komite itu.